Emergency Spatial Support Centre yang berada di bawah naungan Esri Indonesia, penyedia solusi geospasial terkemuka, telah mengembangkan portal pemetaan cerdas dengan teknologi canggih. Portal ini dirancang untuk membantu upaya pemulihan bencana pasca gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu-Donggala.
Saat berbicara di Senior Leaders Forum, CEO Esri Indonesia Dr. A Istamar mengungkapkan bahwa portal pemetaan cerdas ini menyediakan informasi yang dapat segera ditindaklanjuti oleh lembaga-lembaga penanggulangan bencana. Dengan mengoptimalkan rute yang bisa dilalui saat penyaluran bantuan, sumber daya yang terbatas dapat dikerahkan secara efisien.
“Merespons bencana yang menimpa sebuah wilayah, kemudian membantu memulihkannya, adalah tanggung jawab besar. Dibutuhkan analisis data resmi dari berbagai lembaga sebagai dasar pengambilan keputusan,” kata Dr. Istamar pada forum tingkat tinggi yang mengambil tempat di hotel Shangri-La, 23 Oktober 2018.
“Untuk itu, kami mengembangkan aplikasi pemetaan yang siap digunakan. Aplikasi ini menggunakan data resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Informasi Geospasial (BIG), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), data urun daya dari Universitas Gadjah Mada (UGM), dan analisis pencitraan Institut teknologi Bandung (ITB), untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap situasi bencana,” ujarnya.
Portal pemetaan cerdas ini merupakan aplikasi interaktif berbasis web dengan dasbor-dasbor untuk melihat jumlah bangunan dan infrastruktur yang mengalami kerusakan, populasi dan demografi yang terkena dampak, citra satelit sebelum dan sesudah bencana, rumah sakit dan pusat evakuasi yang tersedia, hingga dasbor untuk memantau percakapan media sosial.
Lebih jauh lagi, portal ini juga menyediakan data yang diperlukan untuk menganalisis kerentanan terhadap gempa, antara lain data berbasis peta dari formasi dan struktur geologi, formasi tanah, serta garis sesar. Data-data ini penting agar pengambil kebijakan dapat menentukan area-area yang aman untuk pengungsian.
“Di saat-saat genting, ketika setiap detik berharga dan banyak jiwa yang dipertaruhkan, sangat luar biasa melihat kolaborasi aktif para pengguna GIS di Indonesia dalam menyediakan data spasial, sehingga komunitas pemulihan bencana dapat mengambil keputusan berdasarkan data resmi yang terbaru dan akurat,” kata Dr. Istamar.
Dengan adanya portal pemetaan cerdas ini, Dr. Istamar menuturkan bahwa lembaga pemulihan bencana dapat memvisualisasikan pemukiman yang terkena dampak bencana serta kerusakan infrastruktur penting, yang akan membantu pengambil keputusan membuat rencana komprehensif dalam operasi pencarian dan penyelamatan korban.
“… Portal ini telah menghapus kendala yang dihadapi pengambil keputusan ketika berhadapan dengan berbagai versi data untuk skenario yang sama.”
“Selain itu, mengingat portal pemetaan cerdas ini adalah hasil kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah, ini adalah satu-satunya sumber data yang dapat diandalkan untuk mendukung upaya respons dan pemulihan bencana di lapangan,” jelasnya. “Portal ini telah menghapus kendala yang dihadapi pengambil keputusan ketika berhadapan dengan berbagai versi data untuk skenario yang sama. Kini semua pemangku kepentingan dapat memiliki pemahaman yang sama terhadap situasi bencana.”
Berbicara di acara yang sama, Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati menekankan komitmen lembaganya untuk terus berupaya meningkatkan layanannya dalam menyediakan informasi terkait cuaca, iklim, kualitas udara, gempa bumi dan tsunami, yang terintegrasi dengan data spasial. “Lembaga kami berkomitmen memanfaatkan teknologi spasial dan ilmu bumi untuk dapat menyediakan informasi kepada pembuat keputusan, tim tanggap darurat, serta masyarakat, di setiap fase terjadinya bencana. Dengan begitu, keputusan yang tepat dapat diambil di situasi darurat,” jelas Dwikorita.
Emergency Spatial Support Center Esri Indonesia adalah program tanggap bencana yang mendukung lembaga pemerintah terkait, untuk memfasilitasi respons keadaan darurat secara efektif dan terkoordinasi.