Beberapa teman yang mengaku pendukung Jokowi dan Prabowo mengatakan akan golput pada pilihan legislatif. Mereka tidak memilih partai. Sebagian mereka mengecam keras golput sebagai pengecut dan parasit padahal mereka sendiri golput (di pileg).
Golput pileg pada dasarnya menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan publik kepada partai politik. Ini fenomena yang sudah lama berlangsung.
Sejak Orde Baru dan berlanjut pada era Reformasi, sebagian besar kita tidak punya ikatan kuat dengan partai politik. Kita semua adalah anak-cucu “massa mengambang” Orde Baru.
Ketidakpercayaan kepada partai politik bisa dipahami, salah satunya karena partai politik sendiri tidak demokratis dan cenderung dikuasai elit oligarki.
Sebagian besar partai sekarang tidak menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam dirinya, ketika memilih ketua dan pengurus maupun ketika menjalankan operasi politik sehari-hari. Mereka bertumpu pada tokoh-tokoh, yang pada dasarnya diktator di dalam partai.
PDI-Perjuangan adalah partainya Megawati Soekarnoputri. Gerindra milik Prabowo Subianto. PKB disetir Muhaimin Iskandar. Hanura milik Wiranto. Perindo dibentuk dan dikuasi Harry Tanoe. PAN hampir identik dengan Amien Rais.
Karena wataknya yang tidak demokratis, sebagian partai lain rawan konflik perebutan ketua, seperti Golkar atau PPP, yang pada dasarnya cuma perebutan kekuasan di kalangan elit partai.
Tidak hanya loyalitas publik pada partai sangat rendah. Loyalitas politisi terhadap partainya juga lemah. Politisi bisa berpindah-pindah partai dengan santainya. Partai kehilangan ideologi dan beroperasi sesuai kepentingan transaksional belaka (sebagian diwarnai kepentingan primitif uang, dengan ketua umum partai bertindak seperti CEO perusahaan).
Bagaimana mereka bisa mengajak dan mengajari demokrasi jika mereka sendiri tidak percaya demokrasi dan tidak menjalankan demokrasi dalam internal partai?
Sialnya, partai-partai politik yang ada kini menguasai parlemen, dan menjadi penyeleksi awal kandidat presiden, gubernur maupun walikota (meski kandidat ini belakangan dipilih secara langsung).
Partai-partai tidak cuma menguasai parlemen, tapi juga ikut menyetir jalannya pemerintahan eksekutif. Mereka mendikte presiden dan menguasai kementrian.
Lewat usulan parlimantary dan presidential threshold, partai-partai mempersempit peluang munculnya partai dan kandidat alternatif. Meski bersaing satu sama lain, partai-partai di DPR berlaku seperti kartel bisnis yang meniadakan pesaing.
Bahwa dalam dua pemilihan presiden kita hanya menemukan Jokowi dan Prabowo, menunjukkan sistem politik kita yang makin elitis dan tidak demokratis.
Buat saya, agak mencengangkan bahwa tokoh dan intelektual cum filosof seperti Romo Franz Magnis Soeseno tidak membuat ulasan fundamental tentang rusaknya sistem politik dan bangunan demokrasi kita ketika mengecam golput sebagai parasit, pemalas dan sakit jiwa.