- Penuntasan program elektrifikasi di seluruh pelosok Indonesia sangat krusial untuk mengangkat harkat seluruh penduduk bangsa. Oleh karena itu, PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga ke pedesaan.
- Kendala terbesar PLN dalam upaya mewujudkan target rasio elektrifikasi 99,9% pada akhir 2019 adalah masalah infrastruktur dan daya beli masyarakat yang belum merata. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, PLN sebagai tangan tangan kanan Pemerintah perlu dukungan dari Pemda-pemda di seluruh Indonesia.
Fatah Triyatna (49), seorang arsitek dan pengembang perumahan di Jogja, berulangkali menjadi saksi terjadinya perubahan kehidupan masyarakat berkat adanya aliran listrik PLN. Misalnya saja seperti yang ia saksikan di beberapa daerah pelosok di Kabupaten Gunungkidul tempatnya membuka lokasi perumahan baru. Sebutlah beberap spot terpencil seperti di Kecamatan Semanu, Karang Rejo, Playen, bahkan Wonosari Kota.
Sekumpulan rumah yang dahulunya gulita begitu maghrib, menjadi lebih hidup setelah listrik masuk memberi penerangan. Anak-anak belajar tenang dalam durasi lebih panjang, warung-warung buka sampai malam, suara siaran televisi terdengar dari hampir setiap rumah. Masuknya aliran listrik telah mengubah kehidupan di di desa-desa terpencil itu.
Roda ekonomi pun bergerak lebih cepat dengan munculnya berbagai jenis usaha baru. Berawal dari eforia biasa, masyarakat kemudian menemukan nilai-nilai tambah baru dari sisi ekonomi setelah ada listrik. Peternakan burung puyuh dan ayam petelur beserta usaha penetasannya, bahkan peternakan jangkrik tiba-tiba menjadi tren bisnis yang menggairahkan kehidupan sebuah dusun. Selain itu, muncul beberapa bisnis yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan desa. Seperti layanan percetakan, kios token listrik, kios pulsa elektrik, dan sebagainya.
Fatah mengaku selalu bahagia ketika proyek pembangunan perumahan yang tengah ia bangun ikut memberi manfaat terhadap kehidupan penduduk yang bermukim di desa-desa sekitarnya. Maklum saja, sebagai pengembang ia harus bisa menyediakan layanan listrik untuk konsumennya. Nah imbasnya, pemukiman di sekitar proyek yang semula belum teraliri listrik, bisa ikut “nebeng” tiang listrik dan trafo yang dibangun PLN berdasarkan izin yang diajukan Fatah untuk kompleksnya.
Begitulah, kendati PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY telah menargetkan rasio elektrifikasi bisa mencapai 100% pada tahun ini, Fatah seringkali menemukan spot-spot pemukiman yang luput dari jangkauan aliran listrik. Spot itu biasanya berupa komunitas rumah yang penduduknya tidak terlalu banyak, dan jaraknya cukup jauh dari transmisi tegangan menengah listrik.
Hanya saja, PLN pun harus mempertimbangkan efisiensi biaya untuk mengalirkan listrik ke sana. Karena selain butuh trafo tersendiri, untuk mengalirkan listrik ke pemukiman di pelosok seperti itu sudah tentu butuh sambungan kabel transmisi dan tiang-tiang listrik baru yang biayanya tidak sedikit.
Nun di Tembilahan, salah satu kabupaten di provinsi Riau yang berada di perbatasan Jambi, Ridwan Hartono juga menjadi saksi geliat kehidupan dan ekonomi masyarakat yang terjadi akibat masuknya listrik. Daerah di pelosok Indragiri hilir yang biasanya mati begitu Maghrib turun, sejak setahun terakhir hidup sampai malam. Warung-warung buka lebih larut, udara malam tak lagi sepi berhias suara jangkrik karena sekarang ada bunyi televisi yang menguar dari rumah-rumah.
Ridwan biasanya singgah di Tembilahan untuk sholat Subuh dalam perjalanan menuju lokasi hutan HTI tempatnya bekerja merawat pokok-pokok akasia milik sebuah perusahaan swasta. Selama setahun terakhir setelah ada listrik di Tembilahan, ia merasa perjalanan sejauh 300 km dari rumahnya di Pekanbaru menjadi tidak terlalu mencekam seperti sebelumnya.
Suara adzan dari masjid tempat ia biasa ikut sholat subuh, terdengar semakin jelas dan terasa lebih lapang karena mendapat penerangan listrik PLN sepanjang malam. Shaf jamaah sholat Subuh pun bertambah banyak karena penduduk Muslim tidak lagi terhambat oleh gelap untuk beribadah.
Perjalanan Republik ini dalam melistriki negerinya memang sangat panjang. Hingga tujuh dekade Indonesia merdeka, masih terdapat jutaan rakyat yang belum menikmati listrik.
Kendati program elektrifikasi yang dicanangkan pemerintah sudah mencapai angka 98,3%, kenyataannya – seperti data yag diriilis Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana, masih ada 1,8 juta Rumah Tangga (RT) yang belum teraliri listrik di seluruh Indonesia.
Yang mengejutkan, data itu memperlihatkan jumlah wilayah terbanyak yang belum mendapat aliran listrik justru ada Provinsi Jawa Timur. Ada 238.687 rumah tangga yang disebut di sana. Angka itu jauh lebih banyak dibandingkan Papua (7.670 rumah tangga) dan Papua Barat (3.135 rumah tangga). (Sumber: www.dunia-energi.com, artikel Minggu, 10/03/2019)
Masih ada PR (Pekerjaan Rumah)
Kendati sekilas terlihat aneh karena kejadian terbanyak justru ada di Jawa, menurut I Made Suprateka, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, data itu masuk akal karena kenyataan yang ditemukan di lapangan memperlihatkan, masuknya jaringan listik ke suatu desa tidak otomatis menjadikan seluruh warganya langsung bisa menikmati listrik. Selalu ada anomali, terutama terkait masalah daya beli konsumen listrik yang tidak merata, dan masih banyak rumah tangga yang sudah berdiri sendiri namun listriknya masih levering (nyantol) dari rumah tangga induk.
Bagi Made, angka-angka tersebut sekaligus memberi gambaran bahwa PLN masih punya pekerjaan rumah (PR) besar dalam upaya mewujudkan target menuju rasio elektrifikasi sebesar 99,9% yang ditetapkan Pemerintah akhir tahun ini.
Meski terkesan ‘kecil’, jelas Made, namun tantangan untuk melistrikisisa 1,7%desa yang belum dialiri listrik saat ini tak bisa dibilang mudahbagi PLN.Dirjen Ketenagalistrikan sendiri juga mengakui, dari sekitar 1,8 juta rumah tangga yang belum teraliri listrik saat ini, kemungkinkan baru 1,62 juta rumah tangga yang akan dialiri listrik dari sistem pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Lebih jauh Made memaparkan, untuk mencapai target elektifikasi tersebut, setidaknya PLN harus mampu menjawab dua tantangan besar yang menghadang. Pertama, masalah daya beli masyarakat, dan yang kedua persoalan infrastruktur. Apalagi sejak tahun 2016, seperti diungkapkan Pandia Satria Jati dari Humas Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, program listrik pedesaan sudah sepenuhnya ditangani oleh PT PLN (Persero) hingga tidak lagi menggunakan APBN yang dikelola oleh Kementerian ESDM.
PLN, lanjut Made, sangat menyadari bahwa penuntasan masuknya listrik ke berbagai wilayah sangat krusial untuk mengangkat harkat penduduk daerah tersebut. Karena selain dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat, juga sangat diperlukan untuk perkembangan berbagai usaha yang menopang kehidupan. Perkembangan kebudayaan penduduk desa juga diyakini akan meningkat lantaran berkat listrik banyak aktivitas yang bisa dilakukan dengan lebih lama bahkan hingga malam hari.
“Oleh karena itu, apapun kendalanya PLN terus berusaha menggenjot ketersediaan listrik hingga di pedesaan,” tegasnya.
Akses yang terbatas adalah kendala terbesar dalam upaya PLN untuk mengalirkan listrik ke desa-desa terpencil dan daerah yang kondisi geografisnya sulit dijangkau. Kendala biasanya muncul dalam proses pengiriman peralatan listrik karena banyak akses jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan pengangkut material.
Namun Pemerintah tentu saja juga tidak lepas tangan begitu saja. Selain upaya penambahan jaringan melalui Program Listrik Perdesaan yang dilakukan PLN dan membagikan sumber Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), tambah Pandu, pada 1 Februari lalu Menteri ESDM telah menyurati Gubernur se-Indonesia, untuk mengalokasikan anggaran pasang baru listrik 450 VA bagi Rumah Tangga Miskin. Untuk keperluan ini, Pemda bisa mengalokasikan anggaran dari APBD atau dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan di daerah.
Selain itu, Kementrian ESDM juga meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memperbaiki akses jalan, sehingga bisa mempermudah PLN dalam proses penyaluran listrik di daerah tersebut. Bagaimanapun juga, program elektrifikasi 100% untuk memajukan masyarakat akan sulit terwujud tanpa dukungan pemda-pemda setempat.