Ditandai dengan konferensi video dengan Pemerintah Daerah di Sorong, Merauke, Rote, Sabang, dan Penajam Paser Utara
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, pada Senin 14 Agustus 2019, meresmikan beroperasinya Palapa Ring Timur yang telah selesai dibangun Agustus 2019 lalu. Paket Palapa Ring Timur melengkapi jaringan tulang punggung internet nasional Palapa Ring yang telah lebih dulu beroperasi dan dinikmati masyarakat sejak tahun 2018, yaitu paket Palapa Ring Barat dan Tengah.
Menandai utilisasi Palapa Ring, Presiden yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, dan Kepala BIN melakukan konferensi video dari Istana Negara dengan para pejabat pemerintah daerah di Sorong (Papua Barat), Merauke (Papua), Rote (Nusa Tenggara Timur), Sabang (Nanggroe Aceh Darussalam), dan Penajam Paser Utara (Kalimantan Timur). Turut hadir bersama Presiden, Kementerian/Lembaga, anggota DPR dan DPD, Penyedia Jasa Telekomunikasi, Asosiasi, startup, unicorn, serta tokoh-tokoh telekomunikasi di Indonesia dan startup dan entrepreneur muda dari Papua yang bergerak dalam berbagai bidang seperti edukasi (pemberantasan buta huruf, pelatihan bahasa, antihoax, dan diplomasi), bidang energi, penerbangan, kuliner, dan seni. Kehadiran pemuda-pemudi Papua ini mewartakan peran internet yang telah mereka gunakan dalam menunjang aktivitas mereka dan harapan mereka untuk pemberdayaan ekosistem ekonomi digital di Papua.
Bupati Asmat Provinsi Papua, Elisa Kambu, menyampaikan rasa syukur karena berkat adanya jaringan internet cepat di Agats (ibu kota Kabupaten Asmat), wilayahnya dapat turut berperan dalam era digital di mana penyelenggaraan pemerintahan dan ekonomi secara online meningkatkan kecepatan layanan masyarakat. Agats telah menikmati jaringan akses trial Palapa Ring Timur sejak Agustus 2019 dalam program Digital di perbatasan. Internet yang disediakan pemerintah juga sudah dinikmati di sekolah-sekolah dan puskesmas di daerah tersebut. Secara khusus, Bupati Asmat menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, yang telah menghadirkan Palapa Ring di Kabupaten Asmat.
Manfaat juga dirasakan oleh Sahidan (41), seorang nelayan yang biasa mencari ikan di Selat Lampa, Natuna. “Saya berprofesi sebagai nelayan sudah 23 tahun. Namun, baru sekitar dua tahun belakangan pendapatan dari hasil menangkap ikan meningkat,” ujarnya. Sejak Palapa Ring Barat beroperasi awal tahun 2018, Sahidan menggunakan internet untuk memanfaatkan aplikasi Nelayan Nusantara yang membantunya untuk mengetahui posisi ikan dan sekaligus memperjualbelikan hasil tangkapannya secara online.
Senada dengan Sahidan, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Natuna, Zainuddin, juga mengamini manfaat dari pengoperasian jaringan serat optik Palapa Ring Barat. Zainuddin, menambahkan manfaat lain dari Palapa Ring Barat, yaitu bahwa dengan adanya sinyal seluler, nelayan setempat dapat tetap berkomunikasi ke daratan saat menangkap ikan hingga ratusan mil ke laut, sehingga selalu dapat berkomunikasi dengan darat bila terjadi sesuatu.
Palapa Ring merupakan proyek pembangunan backbone jaringan serat optik nasional yang menghubungkan seluruh 514 ibukota kabupaten/kota di Indonesia yang dibangun dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Non- KPBU. PT Telkom telah mengintegrasikan backbone serat optik di 457 Kabupaten/Kota melalui skema Non-KPBU. Penggelaran Palapa Ring oleh Pemerintah sepanjang lebih dari 12.000 km di 57 kabupaten/ kota di 11 provinsi dengan skema KPBU merupakan wujud dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk menyediakan internet cepat di wilayah-wilayah terluar, terdepan, tertinggal (3T) yang secara komersial tidak feasible untuk dibangun oleh pihak swasta. Bekerja sama dengan PT Palapa Ring Barat, PT LEN Telekomunikasi Indonesia, PT Palapa Timur Telematika, pemerintah melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Kominfo telah menuntaskan pembangunan jaringan tulang punggung serat optik nasional di seluruh ibukota kabupaten/kota di Indonesia pada bulan Agustus 2019.
Palapa Ring merupakan tulang punggung kabel serat optik, sehingga untuk dapat dinikmati masyarakat, diperlukan jaringan akses. Peran aktif dari penyedia jasa telekomunikasi sangat diperlukan untuk memanfaatkan backbone tersebut dan membangun akses dari Palapa Ring.
Nama Palapa dalam Palapa Ring diambil dari Sumpah Palapa yang dikumandangkan oleh Patih Gajah Mada yang bertekad menyatukan Nusantara. Dengan tekad yang sama, pembangunan telekomunikasi dituntaskan dari Sabang sampai Merauke, dan Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Proyek Palapa Ring diumumkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2005 di Forum Infrastructure Summit I, namun mengalami beberapa kendala dalam pembiayaan dan pemilihan skema pengadaannya. Di tahun 2015, Pemerintah membuat terobosan melalui penetapan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (Perpres 38/2015) yang memberikan alternatif pembiayaan proyek pembangunan melalui skema KPBU yang memungkinkan dimulainya pembangunan infrastruktur telekomunikasi Palapa Ring pada tahun 2016.
Ketersediaan layanan KPBU Palapa Ring dibiayai dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP BLU) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI Kementerian Kominfo). Anggaran tersebut diperoleh dari dana universal service obligation (USO) yang merupakan 1,25% pendapatan penyelenggara telekomunikasi di Indonesia yang dikelola oleh BLU BAKTI. Selain sebagai alternatif pembiayaan, skema KPBU merupakan skema yang ideal untuk mengadopsi best practice industri dalam memitigasi risiko pembangunan dan mempertahankan suatu service level agreement.
Palapa Ring merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang monitoring dan evaluasinya dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Peran aktif Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mengkoordinasikan komitmen pemangku kepentingan pada proyek-proyek strategis nasional, termasuk Palapa Ring, sangat membantu penyelesaian Palapa Ring sehingga proyek ini menjadi proyek perencanaan KPBU tercepat pada tahun 2016. Bentuk komitmen pemerintah lainnya adalah melalui fasilitas penjaminan pemerintah untuk KPBU oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), sebagai Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan.
Dalam rangka mewujudkan proyeksi sebagai lima besar ekonomi dunia serta
merujuk kepada indeks global Indonesia, konektivitas telekomunikasi menjadi prasyarat
untuk mencapai visi tersebut. Posisi Global Competitiveness Index yang diumumkan
World Economic Forum (WEF) tahun 2019, menempatkan Indonesia di peringkat 50.
Dibandingkan dengan negara Asia Tenggara seperti Singapura (1), Malaysia (27),
Thailand (40), Indonesia masih tertinggal, walaupun posisi Indonesia lebih baik
daripada Brunei Darussalam (56), Filipina (64), Vietnam (67), dan Kamboja (106). Bila
dicermati lebih jauh., dalam hal adopsi teknologi, wilayah Indonesia yang memiliki lebih
dari 17.500 pulau merupakan tantangan tersendiri dalam menyelenggarakan
konektivitas tersebut.
Perbandingan lainnya diumumkan oleh International Telecommunication Union melalui ICT Development Index 2017 (IDI) yang menempatkan Indonesia pada peringkat 111. Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lain, Indonesia masih tertinggal dibandingkan Singapura yang berada di peringkat 18, Malaysia (63), Filipina (101), Thailand (78), Brunei Darussalam (53), dan Vietnam (108). Indonesia hanya lebih baik dari Kamboja (128), Myanmar (135), dan Timor Leste (122). Merujuk kepada data-data itu, masih terus diperlukan kerja keras dan upaya pemerintah serta seluruh entitas bisnis dan masyarakat untuk mengejar ketertinggalan tersebut, antara lain melalui proyek-proyek strategis nasional dalam rangka konektivitas Indonesia.
“… Proyel ini akan menciptakan 200.000 pekerjaan dalam waktu 10 tahun, juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.”
Palapa Ring secara bertahap akan memeratakan kecepatan internet di seluruh Indonesia dengan disparitas harga yang semakin kecil antara wilayah di Jawa dengan wilayah di luar pulau Jawa. Instalasi akhir Palapa Ring antara lain di Wamena (Kab. Jayawijaya), Kenyam (Kab. Nduga), dan Oksibil (Kab. Pegunungan Bintang) menyempurnakan penyelesaian Palapa Ring Timur yang menghubungkan 35 kabupaten/kota layanan dan 16 kabupaten/ kota interkoneksi di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku dengan panjang 4.426 km di laut dan 2.452 km di darat.
Kajian dari IIGF Institute (2019) mengindikasikan bahwa ketersediaan akses pitalebar (broadband) atas hadirnya Palapa Ring akan memberikan dampak terhadap perekonomian dalam berbagai bentuk, antara lain penngkatan PDRB di wilayah layanan antara 4,5% sampai dengan 6,4% dalam waktu 10 tahun. Selain itu, dengan ketersediaan pitalebar sebanyak 2,5 juta pengguna pada tahun 2028, Palapa Ring diperkirakan akan menciptakan 200.000 pekerjaan dalam waktu 10 tahun, Palapa Ring juga mempengaruhi percepatan ekspansi jangkauan pasar di sektor ritel dan pelayanan serta efisiensi sektor manufaktur dan industri.
Konektivitas telekomunikasi nasional merupakan prasyarat untuk mendorong inklusi keuangan dan meningkatkan pertumbuhan, termasuk perbaikan iklim bisnis dan investasi di Indonesia. Tidak hanya itu, internet cepat akan mengakselerasi digitalisasi di sektor pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan sosial, termasuk jaminan sosial. Palapa Ring digelar untuk memastikan ketersediaan internet cepat untuk peningkatan kompetensi SDM dan menghubungkan masyarakat Indonesia secara adil dan merata (Indonesia-sentris) kepada kesempatan-kesempatan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.
Tentang BAKTI Kominfo
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan informatika (BAKTI) merupakan Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. BAKTI berupaya merealisasi Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seluruh program BAKTI dimaksudkan untuk menjangkau wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).