Oleh Iman Brotoseno
Beberapa hari ini jagat media sosial kembali ramai membicarakan dan meriplikasi cuitan yang mempersoalkan kultwit Gerwani dari akun twitter saya, seluruh bahasan yang beredar mengambil dari 2-3 twit saya beberapa tahun lalu.
Bersama ini perlu saya jelaskan bahwa pembahasan di twitter itu terdiri dari 56 twit, yang merupakan rangkaian kultwit dari upaya saya membedah buku “Memahami Kontroversi Sejarah Orde Baru“ di mana terdapat rangkuman pendapat berbagai sejarawan terkemuka Indonesia seperti Taufik Abdullah, Anhar Gonggong, Asvi Warman Adam, Agus Budi Purnomo, M. Hisyam, JR Chaniago dll yang diterbitkan dalam jurnal Sejarah oleh Masyarakat Sejarah Indonesia.
Bahasan tersebut saya lakukan sebagai penyuka sejarah yang selalu mempunyai ketertarikan membahas artikel, buku, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan sejarah. Hal itu terlihat dalam rekam jejak digital saya, di mana saya terbiasa bicara tentang sejarah. Tulisan saya banyak, tidak saja soal sejarah, tetapi juga soal Islam dan Kebangsaan. Saya selalu berprinsip dengan sejarah kita melihat cermin kita sendiri.
Mengenai tulisan yang membahas Kesaktian Pancasila. Tulisan 5 tahun lalu itu saya torehkan sebagai sebuah pertanyaan mengenai rekonsiliasi kebangsaan yang terkait dengan hari lahir Pancasila yang kita peringati hari ini. Karena itulah dalam menuliskannya di judul saya menggunakan tanda tanya “?”.
Dan dalam tulisan di blog pribadi mengenai Kesaktian Pancasila tersebut ada kesimpulan yang saya harapkan menjadi bahan renungan bagi pembacanya. Yakni membuka ruang rekonsiliasi demi kepentingan bangsa. Kita bisa melihat contoh Afrika Selatan.
Semua pemikiran saya itu tak ada hubungan dengan jabatan sekarang. Sekali lagi hal itu adalah pemikiran dan tulisan intelektualitas saya bisa jadi pencarian jawaban atas ruang dialektika yang terjadi di masyarakat termasuk sejarah, sosial bahkan agama.
Sangat sempit jika menuduh saya PKI dari tulisan tulisan diatas. Jelas semua orang terutama hampir 90 ribu follower di Twitter justru melabelkan saya sebagai nasionalis dan mengusung paham kebangsaan. Semua untuk Merah putih. Sehingga dalam praktek sering terjadi ruang diskusi dengan pengusung paham lain.
Tapi jika melabelkan lawan dengan tuduhan PKI sungguh cara yang tidak elegan, terutama ditujukan untuk menjatuhkan pihak yang dituduh seperti dialami oleh Presiden Joko Widodo.
Terus terang pembicaraan di sosial media beberapa hari ini memang merepotkan terutama hal-hal seperti ini selalu dijadikan bahan plintiran dan framing, dari banyak pihak yang tidak bisa atau tidak sempat melihat secara utuh dan kontekstual apalagi mendalami pemikiran dan prinsip kenegaraan saya.
Sehingga sekali lagi saya menyatakan saat ini saya memilih mengnonaktifkan akun twitter dan berbagai kanal sosial media pribadi agar dapat fokus bekerja melaksanakan tugas dan amanat yang dipercayakan kepada saya oleh Dewan Pengawas LPP TVRI.
Melalui pernyataan ini ijinkan saya berpesan dan memohon, agar kita sebagai masyarakat dapat membiasakan dengan budaya literasi yang sehat, termasuk melakukan check balance, sehingga secara bersama kita menjaga keakuratan informasi.
Sebagai penutup , saya memohon agar seluruh masyarakat mendapatkan pengertian bahwa sebagai pribadi saya menganut paham nasionalis dan menjunjung tinggi paham kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Negara Pancasila dan UUD ‘45 Seluruh tulisan baik di ranah sosial media adalah dialektika pemikiran yang tidak pernah mengubah ideologi kebangsaan yang selalu saya junjung.
Dalam menjalankan amanah saya sebagai pejabat publik sebagai pimpinan LPP TVRI, sejak awal mendaftar saya juga membuat pernyataan tentang kesetiaan saya terhadap Pancasila, UUD 45 dan NKRI. Kesetiaan ini juga telah saya lafalkan saat saya diambil sumpah jabatan dibawah kitab suci saya sebagai muslim, yaitu Al qur’an.
Bagi rekan-rekan media yang ingin bertanya dapat menghubungi saya, untuk mendapatkan kesepahaman mengenai pribadi dan prinsip saya sebagai warga negara Indonesia.
Jakarta, 1 Juni 2020