Oleh Erizeli Bandaro
Bulan Februari 2020, Erick Tohir menyatakan membatalkan rencana pendirian Super Holding yang sudah digagas sejak era Rini Suwandi sebagai Meneg BUMN. Sebetulnya ide ini bukan datang dari Ibu Rini, tetapi adalah mimpi Jokowi yang disampaikan langsung dalam debat Capres April 2019. Sekarang muncul lagi wacana dari Ahok agar Meneg BUMN dibubarkan dan diganti dengan super holding seperti Temasek di Singapura atau Khazanah Nasional Berhad Malaysia. Kini menjadi polemik antara Ahok dan Erick Tohir.
Saya akan mencoba menjelaskan secara sederhana apa itu super holding. Ini adalah perusahaan yang mengelola beberapa kelompok (holding). Masing masing holding (kelompok) membawahi beberapa anak perusahaan disebut sub holding. Pendirian super holding itu biasanya kalau jumlah anak perusahaan sudah ratusan. Apa manfaat dari adanya super holding itu? Dan apakah memang perlu meneg BUMN dibubarkan.
Efisiensi. Kadang beberapa perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham yang sama telah berkembang sedemikian rupa sehingga antar anak perusahaan saling bersaing di pasar dengan asset dan bisnis yang hampir sama. Dengan adanya holding maka anak perusahaan ini digabungkan dalam satu sub holding. Maka agar efisien, aset yang sama dari beberapa perusahaan itu di spint off dengan mendirikan anak perusahaan baru.
Contoh banyak Bank BUMN punya sistem IT sendiri sendiri untuk mengelola ATM. Sistem IT ini di spint out dari neraca bank dan ditempatkan dalam satu perusahaan, yang melayani fintec dari bank. Kalau tadinya aset itu sebagai cost center, ia berubah menjadi profit center. Bukan hanya melayani bank BUMN tetapi juga bisa melayani bank lainnya.
Contoh lagi. Semua BUMN karya punya saham di beberapa proyek infrastrutkur seperti jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan. Padahal bidang usaha mereka adalah kontruksi. Nah portfolio saham ini di spint off ke dalam satu anak perusahaan baru bidang infrastructure fund, kemudian ditempatkan di bawah sub holding investment & infrastructure PT. MSI (Multi Sarana Indonesia) sehingga BUMN karya fokus kepada jasa kontruksi saja.
Efektivitas. Dengan penyatuan beberapa perusahaan yang saling terkait dalam bisnis kedalam satu sub holding akan menjadi strategi yang efektif mencapai corporate goal. Contoh PT Pos Indonesia, PT Kereta Api Logistik (anak perusahaan PT KAI) dan Garuda Cargo (unit bisnis Garuda Indonesia) ke dalam satu sub holding bidang courier and service, sehingga pasti efektif untuk bisa bersaing di pasar. Karena antara mereka akan terjadi sinergi dan kolaborasi.
Atau menghindari antar anak perusahaan bersaing di medan yang sama. Misal BNI fokus kepada layanan corporate untuk trade and investment. Bank Mandiri, BTN, khusus untuk industri, pertambangan dan properti. BRI khusus untuk perkebunan dan usaha menengah dan kecil, koperasi. Dengan adanya spesialisasi itu akan meningkatkan kemampuan bank melakukan project assessment dan menimalkan risiko.
Di bidang kontruksi, misalnya, PT PP khusus menangani pembangunan perumahan dan office building. Hutama Karya khusus jalan tol dan jalan negara. Widjaya Karya khusus bandara dan pelabuhan. Sehingga masing-masing BUMN kontruksi fokus kepada skill mereka dan di antara mereka ngga perlu fight di pasar. Di era sekarang perusahaan jasa yang terspesialisasi, yang mampu bertahan dan bersaing.
Konsentrasi skill SDM. Dengan adanya spesialisasi bidang usaha maka otomatis SDM yang ada akan berkembang sesuai spesialisasi bidang usaha. Contoh SDM kargo dan logistik Singapura diakui dunia. Itu karena negara ini punya bisnis khusus logistik di bawah BUMN Singapura.
China Construction Bank adalah bank BUMN China. Mereka bisa menyelesaikan project assessment dalam hitungan jam untuk membuat keputusan layak atau tidak dibiayai. Itu karena mereka punya SDM berpengalaman dan terspesialisasi sesuai dengan misi bank itu sebagai bank khusus melayani kredit kontruksi.
Jadi kalau butuh direksi atau level eksekutif, tidak perlu cari dari luar. Apalagi titipan partai atau menteri. Karena by system, SDM sudah terbentuk dengan sendirinya untuk menyediakan posisi puncak.
Akses kepada sumber daya keuangan
Dengan adannya holding maka masing masing sub holding itu bisa membuka rekening holding di negara yang punya perjanjian tax treaty dengan Indonesia. Saat sekarang ini pilihan terbaik untuk membuka rekening holding di luar negeri adalah Hong Kong, Belanda dan Singapura. Karena pajaknya rendah.
Dengan adanya rekening holding di luar negeri akan memudahkan investor asing terlibat dalam pembiayaan proyek B2B. Berbagai skema pembiayaan bisa dibuat untuk mendukung pembiayaan proyek di Indonesia. Apalagi Hong Kong punya akses cross border financing facility ke semua financial center dunia.
Kemudahan restruktur bisnis dan modal
Kalau terjadi masalah di anak perusahaan, holding tidak sulit melakukan restruktur bisnis. Karena beberapa sub holding bisa digerakan untuk membantu memberikan solusi. Misalnya Garuda dan PT Angkasa Pura (AP) dalam satu sub holding. Sub holding bisa melakukan restruktur bisnis terhadap Garuda dengan dukungan dari AP. Misalnya memberikan opsi MBO tambahan dalam unit bisnis Garuda untuk bandara yang punya potensi besar wisata untuk dikembangkan dan sekaligus memperbaiki struktur permodalan Garuda.
Sub holding juga bisa melakukan aksi korporat untuk membiayai anak perusahaan seperti kasus Inalum membiayai anak perusahaan mengakuisisi Freeport Indonesia.
Dalam rangka restruktur permodalan, holding juga bisa membuat keputusan cepat dalam rangka IPO bagi sub holding. Sehingga bisis lebih efisiensi dari segi permodalan dan cost of fund.
Dengan pertimbangan tersebut di atas, sesuai UU Keuangan Negara, UU Perseroan, di mana aset BUMN merupakan aset terpisahkan dari aset negara. Maka keberadaan BUMN benar benar bekerja sesuai dengan konsep bisnis yang profesional sesuai dengan keahliannya. Bukan hanya sekadar pemburu rente. Campur tangan politik sangat kecil sekali bisa terlibat.
Apakah Meneg BUMN perlu dibubarkan?
Menurut saya tidak perlu dibubarkan. Mengapa? Karena kita tidak mungkin meniru Singapura atau Inggris yang menganut state of capitalism. Negara kita menganut Pancasila yang bertumpu kepada keadilan sosial. Dalam Pasal 33 UUD 45 jelas tidak bisa peran negara hilang mengatur aset negara walau sudah ada UU Keuangan Negara.
Hanya saja fungsi Meneg BUMN tidak lagi seperti sekarang yang menjadi penentu kebijakan BUMN. Harus ada keberanian bersikap sesuai dengan UU PT.
Bahwa hak dan tanggung jawab pemegang saham (negara) hanya ada pada dewan komisaris saja. Itupun hanya pada komisaris super holding, bukan pada sub holding atau anak perusahaan. Jadi ngga bisa lagi komisaris BUMN itu hanya karena faktor politik. Mereka harus punya kapabilitas dan kompetensi sektoral atas penugasannya.
Kalaupun terpaksa ada orang politik maka harus ada pendamping komisaris dari kalangan profesional dan independen.
Jadi apa peran Meneg BUMN? Perannya adalah mengambil alih kebijakan sektoral yang terkait dengan peran BUMN seperti Menteri PU, terkait dengan BUMN kontruksi. Menteri Perhubungan terkait dengan BUMN pelabuhan, transportasi, dan bandara. Dan lain- lain. Nah tugas Meneg BUMN menterjemahkan visi sektoral ini secara detail dan memastikan dewan komisaris memahami tugasnya. Apa tujuannya?
Agar BUMN itu bekerja sesuai dengan amanah UUD 45. Bagaimanapun BUMNN itu milik rakyat dan penanggung jawab adalah presiden di mana menteri bekerja sebagai pembantu. Jadi sudah sepatutnya presiden mengeluarkan Perpres soal pembentukan super holding ini. Agar polemik terhenti.
Ahok yang fenomenal
Kalaulah Ahok tenang saja di kantor. Dia sudah dapat gaji besar sebegai preskom Pertamina. Dapat fasilitas kendaraan dan rumah. Belum lagi SPJ yang fist class. Juga dilengkapi dengan sekretaris dan supir serta ajudan pribadi. Semua itu dibayar oleh Pertamina. Walau dia sadar bahwa dia bukan elite partai dan bukan orang yang dipilih karena partai. Dia ditempatkan sebagai preskom oleh seorang Jokowi, yang juga presiden RI.
Namun Ahok tidak peduli karena aksinya membongkar kebobrokan Pertamina di hadapan publik akan membuat gaduh politik. Setidaknya ia berhasil mengungkapkan bahwa BUMN itu istana gading. Indah dari jauh namun di dalam penuh retak.
Sebenarnya dibukanya borok sistem di Pertamina, Ahok sedang menelanjangi sistem BUMN kita. Bahwa ada yang salah dalam sistem sehingga membuat BUMN tidak efisien. Seperti bagaimana orang lebih memilih lobi ke menteri untuk dapatkan jabatan direksi daripada ke komisaris atau tidak ada makanisme lelang jabatan semacam fit and proper test. Sepertinya jabatan itu sebagai komoditas di antara elite politik. Tugas direksi itu membuat keputusan strategis.
Nah, Anda bisa bayangkan. Apa yang akan dilakukan oleh direksi tersebut setelah menjabat. Dia akan jadi keledai elite politik bersama pengusaha rente.
Belum lagi transaksi antar BUMN yang cenderung korup. Seperti kasus proyek digitial signture yang diminta Peruri kontrak Rp500 miliar kepada Pertamina. Ahok juga mengungkap modus transfer pricing dalam transaksi akuisisi blok minyak di luar negeri. Padahal blok minyak dalam negeri masih banyak. Kenapa ngga fokus ke investasi dalam negeri.
Ahok juga prihatin dengan utang Pertamina mencapai USD16 miliar. Itu akan menjadi sangat serius kalau tidak ada upaya efisiensi. Ahok juga kesal karena ada investor kilang yang dihambat. Semua jadi tahu bahwa niat bangun kilang itu memang ada hambatan internal dan itu sangat politik. Karena ada pengusaha rente di belakang bermain.
Tadinya ketika Garuda diobok-obok Erick saya sangat berharap setelah itu Erick obok obok Pertamina. Tetapi justru Ahok yang buka itu. Padahal membuka borok itu seharusnya kapasitas Erik sebagai Meneg BUMN. Saya juga berharap, ada gaung positif dari Meneg BUMN atas statement Ahok.
Tetapi justru Meneg BUMN menjawab dengan nada sindirian menyalahkan sikap Ahok. Saya yakin, setelah ini Ahok tidak akan diam. Dia akan terus bersuara lantang. Apalagi ada tekanan dari anggota DPR untuk minta Jokowi pecat Ahok.
Asset BUMN itu mencapai Rp7.000 triliun lebih. Itu sama saja dengan 50% PDB kita. Jadi kalau BUMN masih jadi ajang bancakan politik, maka sebenarnya demokrasi itu bullshit. Kalau tidak segera dibenahi secara sistem makan ekspansi BUMN selama era Jokowi akan jadi ledakan corporate debt dan debt trap. Karena bukan tidak mungkin investasi dilakukan secara bubble cost, yang tak mungkin ditutupi dengan laba.
Pak Jokowi, segeralah restruktur sistem BUMN kita. Mimpi Bapak membentuk super holding seyogianya dieksekusi. Jangan sampai terlambat.
Sumber: Erizeli Bandaro