Oleh Junaidi Gafar
Data yang dipaparkan Ekonom UI, Faisal Basri menunjukkan bahwa di era Jokowi rasio Investasi terhadap PDB adalah yang tertinggi dalam sejarah RI, yaitu 34%. Ini satu capaian yang lebih baik dari seluruh negara di ASEAN dan bahkan di atas dari beberapa negara-negara maju.
Artinya, kita tidak punya masalah dengan mereka yang ingin berinvestasi. Indonesia adalah magnet yang kuat karena jumlah penduduknya yang besar, konsumsi yang besar, serta sumber daya alam hayati dan non hayati yang berlimpah. Kesemuanya itu membuat air liur semua investor besar dunia menetes sembari merenung betapa hebat dan beruntungnya negara bernama Indonesia itu.
Persoalannya adalah investasi itu tidak berdampak banyak pada perbaikan ekonomi masyarakat. Mengapa? Kata Faisal Basri Ini ibarat makan makanan bergizi, tapi perut dipenuhi cacing. Akibatnya, tubuh tetap saja kerempeng. Ekonomi kita tetap saja rapuh dan tidak punya daya tahan yang baik terhadap guncangan perekonomian global.Cacing-cacing yang bertumpuk dalam perut kita itu adalah cacing korupsi dan cacing birokrasi.
Keduanya berdampak pada ekonomi biaya tinggi sehingga kita menjadi tidak kompetitif. Ibarat membuat baju kaos, orang lain bisa membuat sepotong kaos oblong bahan katun combed 20 S dan sablon plastisol 4 warna dengan biaya Rp20.000 karena memang segitulah harga yang harus mereka bayar. Dengan ongkos produksi segitu mereka cukup jual Rp30.000 saja sudah dapat untung 50%.
Kita memproduksi dengan bahan yang sama, dan sablon yang sama dengan menghabiskan Rp40.000, karena selain biaya produksi kita juga harus memasukkan komponen uang keamanan, jatah orang yang nyetop kita di jalan kalau lagi mengirim barang sampai jatah orang nggak jelas yang mengandalkan kumis tebal seperti tambang kuda dan akan ngamuk kalau tidak dikasih uang.
Akibatnya harga jual kita, jika ingin mendapatkan persentase keuntungan yang sama harus di angka Rp60.000. Tentu saja dengan harga yang 2 kali lipat dari harga pesaing, produk kita menjadi sulit laku. Stok kita menumpuk. Ujung-ujungnya produk kita diobral untuk setidaknya bisa balik modal.
Uang kemanan, setoran di jalan sampai orang berkumis tambang kuda itu adalah representasi dari perilaku korup dan birokrasi yang menyebabkan kita tidak kompetitif. Inilah penyakit kita yang sesungguhnya. Dan sayangnya ini malah semakin tidak jelas upaya untuk mengatasinya.
Lembaga pemberantasan korupsi kita telah diamputasi. Mereka tidak bisa lagi garang dan galak terhadap koruptor seperti dulu. Lembaga peradilan tertinggi bahkan memberikan korting masa hukuman untuk pelaku korupsi yang telah diputus bersalah. Penyakit yang menggerogoti ekonomi negara seolah dibiarkan hidup tanpa peduli dampaknya terhadap masa depan negeri ini.
Mekanisme check and balance yang harusnya ada untuk mengurangi dampak kekuasaan yang begitu berlimpah dan bisa memicu terjadinya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan sirna begitu semua partai minus PKS dan Demokrat bergabung dalam pemerintahan. Inilah salah satu titik puncak kesialan rakyat. Berdarah-darah memberikan dukungan, tapi akhirnya hanya bisa mengurut dada melihat tokoh idola satu persatu berlalu pergi tanpa peduli.
Lahirnya omnibus law ini tidak bisa dipisahkan dengan tidak adanya mekanisme check and balance akibat ketiadaan oposisi yang kuat. Apalah arti dua partai minimalis menghadapi gerbong koalisi 3 partai dengan perolehan suara tertinggi di pemilu lalu ditambah partai-partai kecil yang tidak bisa tidak harus bergabung ke koalisi pemerintah agar orang-orangnya kebagian kue jabatan menteri dan petinggi di BUMN.
Maka, meskipun omnibus law ini ibarat yang sakit kepala yang diobati panu, atau yang sakit birokrasi yang disuruh minum obat kaum pekerja, yang bermasalah penegakkan hukum yang dikerdilkan hak-hak pekerja dan kelompok marjinal lainnya, akan tetapi ia dapat meluncur mulus karena kekuatan parlemen yang telah satu suara dengan pemerintah memang menghendaki demikian. Kita tidak tahu kepentingan apa di balik ini semua.
Yang kita tahu adalah kenyataan bahwa buruh dan kaum pekerja di mata kekuasaan dan politisi di Senayan hanya deretan angka-angka yang bisa diperlakukan sesuka hati. Bisa ditipu dengan janji-janji indah dalam kampanye pemilu. Lalu dikorbankan begitu saja. Menyedihkan memang.
Oleh karena itu lah mereka yang sampai hari ini masih mau merawat nalar dan akal sehat harus berbuat sesuatu. Menegaskan posisi. Kita bersyukur bahwa NU, Muhammadiyah, Aktivis Pro demokrasi, YLBHI, kelompok intelektual kampus dan Komnas HAM sudah menentukan sikap tegas menentang undang-undang baru ini.
Mereka mungkin akan menghadapi bermacam tekanan dan tuduhan. Tapi itu risiko yang mereka ambil karena sadar akan hak-hak rakyat yang tidak bisa begitu saja dikebiri. Yang mereka lakukan adalah upaya agar suatu hari kita bangun dari tidur, membuka jendela, menatap ke arah matahari terbit sebuah pamflet besar bertuliskan “Negeri Ini Telah Tergadai” tidak nangkring di depan rumah.