Peringatan dari sejumlah organisasi dunia yang bergerak di bidang pangan, bahwa sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19, berpotensi memunculkan krisis pangan baru yang berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu negara, tidak “diamini” sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI).
Menurut anggota Komisi IV dari Fraksi Partai Golkar DPR-RI Panggah Susanto, pihaknya belum melihat, saat ini terjadi krisis di bidang pangan. Namun dia tidak menampik terjadinya penurunan tajam, harga sejumlah komoditi pangan di beberapa daerah di Indonesia.
“Ada beberapa produk pangan yang harganya turun tajam di sejumlah daerah di Indonesia, di Jawa Tengah seperti di Pekalongan, Temanggung, Pemalang, sampai Purworejo, seperti harga singkong (ketela), dan juga kopi mengalami penurunan.
Bahkan dapat dikatakan harga produk pangan tersebut tidak ada harganya. Namun kami tidak melihat kondisi tersebut berdampak pada terjadinya krisis pangan, karena masyarakat masih dapat mencari produk substitusi pangan. Kendati bukan termasuk produk pangan, harga tembakau juga mengalami penurunan.
Dewan melihat, penurunan harga tersebut lebih banyak disebabkan turunnya daya beli. Meski demikian Panggah belum memastikan hal tersebut, mengingat pernyataan tersebut perlu dikaji kembali, betulkah terjadinya penurunan harga produk pertanian disebabkan turunnya daya beli semasa pandemi Covid-19.
Ada dugaan kuat, turunnya harga komoditi ini berkorelasi dengan daya beli masyarakat yang turun. Sebab apabila daya beli konsumen mengalami penurunan, akan berdampak secara luas,“ papar Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah ini.
Terkait dengan masalah pendapatan masyarakat yang turun, atau banyak yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi Covid-19, pada akhirnya mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam bentuk bantuan sosial dan bantuan tunai. Tujuannya untuk mengatasi ketahanan pangan di dalam negeri. Namun perlu dimonitor juga untuk mengetahui, apakah bantuan pemerintah tersebut sudah optimal, demikian juga menyangkut efektivitas bantuannya.
Pemerintah Diminta Hadir, Atasi Kelebihan Produksi Hortikultura
Secara terpisah anggota Komisi IV (Fraksi Partai Gerindra) DPR-RI Endang Setyawati Thohari mengharapkan, pemerintah hadir di masa pandemi saat ini, khususnya dalam menyerap kelebihan produksi para petani, yang tidak mampu terserap oleh pasar, baik akibat diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ataupun sebagai dampak langsung karena pandemi, sehingga hampir semua sektor usaha terkena dampaknya.
Endang mengakui saat ini yang terjadi bukan krisis pangan, namun pihaknya mengharapkan pemerintah baik Kementerian Pertanian dan juga Kementerian Perdagangan lebih banyak lagi memperhatikan kondisi para petani, mengingat pertumbuhan ekonomi saat ini salah satunya bertopang dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mencapai 2,15% (triwulan III tahun 2020, sumber BPS).
“Melihat kondisi ini sebaiknya pemerintah segera bertindak cepat, sebab di masa pandemi ini, para petani yang tidak pernah mengenal masa libur berproduksi, saat ini termasuk salah satu pihak yang dirugikan karena sayur-sayuran seperti tomat, daun kemangi dan pokcay tidak terserap oleh pasar.
Seharusnya pemerintah memberlakukan juga refocusing anggaran dalam sistem produksi tanaman pangan, penerapan teknologi pasca panen, khususnya saat pemasaran terhambat saat ini. Akibat tidak adanya lagi acara perhelatan, sejumlah produk sayuran, termasuk juga aneka bunga potong untuk hiasan mengalami kerugian, akibat produksi mereka tidak terserap pasar.
Kami dari anggota dewan meminta pemerintah, perlu merubah realokasi anggaran, dari anggaran rutin yang mungkin tidak optimal, diubah alokasinya kepada subsidi angkutan produk-produk pertanian sebagai solusi. Misalnya untuk menampung bunga-bunga hiasan yang tidak terdistribusi di dalam negeri, menjadi berorientasi ekspor.
Atau solusi di dalam negeri, pemerintah menggunakan anggarannya untuk mensubsidi produk para petani, mengingat di dalam negeri saja, para petani belum seluruhnya dapat menggunakan Kartu Tani untuk membeli pupuk bersubsidi.
Tujuan kami adalah agar produk pertanian dapat dipasarkan sesuai peruntukannya, jika tidak tersalur, pemerintah diharapkan mampu bertindak cepat menjadikannya sebagai lembaga penyangga, mengingat banyak produk pertanian yang sifatnya cepat rusak.”
Kondisi Terberat Produk Hortikultura dan Peternakan
Di masa pandemi yang sudah berlangsung selama 9 bulan di Indonesia, masalah yang dihadapi di bidang pangan khususnya produk-produk pertanian adalah produk hortikultura dan produk peternakan. Seperti dikemukakan Khudori, pegiat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) dua sub sektor tersebut paling terganggu dalam bidang serapan hasil produksinya selama pandemi.
Berdasarkan data statistik, sub sektor hortikultura dan peternakan berkontribusi menyumbang deflasi selama periode Juli sampai Oktober 2020. Kondisi tersebut menandakan betapa berat kondisi di dua sektor itu di sektor hulu yakni di tingkat petani dan peternak.
Berdasar data BPS, kendati ada komoditi yang harganya naik antara lain seperti cabai merah, bawang merah, dan minyak goreng, tetapi sejumlah komoditas lain seperti telur ayam ras, daging ayam ras, tomat, apel, dan pepaya, termasuk dalam kelompok komoditas yang mengalami penurunan harga. Rinciannya telur ayam ras mengalami deflasi 0,02%, daging ayam ras, tomat, apel, dan pepaya, masing-masing deflasi 0,01%.
Selain karena sejumlah pemerintah provinsi menetapkan wilayahnya sebagai daerah dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), ada juga yang menutup daerah perbatasannya dengan wilayah lain, guna membatasi akses lalu lintas keluar masuk, sebagai upaya pencegahan meluasnya virus Covid-19.
“Bagi para peternak ayam, khususnya ayam broiler sejak Agustus 2018 kondisi mereka sudah mengalami penurunan. Sejak masa pandemi Covid-19 turunnya permintaan terutama karena turunnya daya beli, sehingga pasokan dan permintaan tidak berimbang.
Jika kondisi normal, petani tanaman hortikultura seharusnya bisa melakukan proses pengiriman produksi dari mulai sentra sampai ke level pedagang pengepul. Namun kenyataannya, locked down menjadikan terganggunya pengiriman produk pertanian yang cepat rusak (perishable) seperti sayuran dan buah-buahan segar.
Ketika saat ini sejumlah daerah perbatasan sudah mulai dibuka dan PSBB mulai dikendorkan, ternyata tetap belum dapat mengatasi ketidakseimbangan antara produksi dan tingkat konsumsi. Selain karena belum pulihnya daya beli masyarakat, ada sejumlah aktivitas masyarakat yang belum kembali normal.”
Selama beberapa bulan terakhir, produk-produk hortikultura seperti sayuran dan komponen bumbu-bumbu dapur jatuh harganya. Para petani membiarkan produknya membusuk, karena biaya produksi tidak seimbang dengan harga jualnya.
“Masalah ini bisa selesai kalau Indonesia memiliki sistem rantai pendingin (cold storage) yang ada di tiap sentra produksi. Saya tidak yakin Bulog mempunyai rantai pendingin. Yang mereka punya banyak adalah gudang untuk menyimpan beras. Memang pernah mereka ditugasi untuk menjadi ‘garda penyangga’ bagi komoditas daging sapi,” papar anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat ini.
Untuk itu sebenarnya ada solusi yang dapat dijalankan oleh pemerintah. Dari total dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Rp695,2 trilliun, ada Rp110 triliun di antaranya dalam bentuk bansos Jabodetabek, bansos tunai non Jabodetabek, dan ada bantuan logistik/pangan.
Jika jumlah ini ditambah dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang eksisting, yang sudah berjalan sebelum Covid-19 seperti Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai kepanjangan dari Bansos dan bantuan sembako. Selama pandemi Covid-19 bentuk bantuan ini diperluas dan ditambah, dengan jumlah sekitar Rp60 triliun.
Jadi kalau ditambah Rp110 triliun, maka ada sekitar Rp170 triliun. Itu semua terkait kebutuhan pokok, sehingga usulan kami yang mungkin menjadi kepentingan kita dalam jangka pendek adalah bagaimana menjamin mereka yang terpukul karena Covid-19 ini tetap terjaga daya beli dan konsumsinya, supaya tidak turun, serta tidak terancam kelaparan dan kurang gizi.
“Di sisi lain kita juga ingin menyelamatkan para petani yang karena daya beli turun, permintaan juga berkurang disebabkan banyak aktivitas yang berkurang, daya beli rendah dan harga jatuh. Kami pertimbangkan hal tersebut bisa dikoneksikan dengan beberapa kementerian seperti antara lain Kementerian Pertanian.”