Oleh Suryo Winarno
Awal 2021 Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut ekonomi Indonesia membutuhkan waktu 5 tahun untuk dapat pulih ke level sebelum terjadinya pandemi Covid-19, yaitu pertumbuhan ekonomi kisaran 5 persen. Jika ekonomi Indonesia terkontraksi sebesar 2 persen pada 2020 maka diproyeksikan ekonomi tidak langsung kembali ke level sebelum pandemi corona.
Petinggi Bank Dunia tersebut menjelaskan waktu pemulihan ekonomi Indonesia mengacu pada krisis monoter 1998. Kala itu, Indonesia membutuhkan waktu 8 tahun untuk pulih dari krisis ekonomi.
Belajar dari krisis finansiil 1998, ia menyebut pertumbuhan ekonomi di bawah 5 persen disebut pertumbuhan ekonomi di bawah potensi jika pemerintah tidak melakukan perubahan kebijakan dan investasi. Muncul pertanyaan adalah mengapa perlu waktu selama itu?
Teori pemulihan ekonomi melalui tiga tahapan. Pertama, bertahan (survive) karena krisis baru terjadi. Kedua, pemulihan ekonomi sebab sudah punya strategi mengatasi krisis, termasuk prasyarat pemulihan krisis. Ketiga, pertumbuhan ekonomi normal mengingat tersedia prasyarat pertumbuhan keberlanjutan. Itulah fakta krisis ekonomi Indonesia periode 1997-1998.
Sebelum krisis monoter Indonesia punya ekonomi tumbuh sebesar 7,8 persen pada 1996. Saat terjadi krisis pertumbuhan ekonomi melorot jadi 4,7 persen pada 1997, dan puncak krisis pertumbuhan ekonomi minus 13,1 persen pada 1998.
Memasuki tahun 1999, pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 0,79 persen. Artinya periode krisis terjadi 1997 sampai 1998 dengan pertumbuhan ekonomi berkisar 4,7 sampai dengan minus 13,1 persen.
Selanjutnya, pemulihan ekonomi periode 2000 – 2003 dengan laju ekonomi sebesar 4,92 persen; 3,64 persen; 4,50 persen; 4,78 persen. Periode pertumbuhan mulai tahun 2004 hingga kini dengan laju ekonomi pada kisaran 5,03 – 6 persen persen, dengan puncak pertumbuhan 6,35 persen pada 2007.
Apakah pascapandemi corona pola laju ekonomi seperti krisis keuangan tahun 1997 ? Kemungkinan ditentukan stop pandemi dan kebijakan ekonomi.
Berpijak fakta krisis keuangan 1997-1998 pemerintah dan masyarakat mesti memiliki sikap sama menghadapi resesi ekonomi 2020 sebab pemulihan ekonomi akan melewati tiga tahapan.
Kini pemerintah mesti menjelaskan kepada publik bahwa pemulihan ekonomi harus berpedoman dengan cara yang tepat dan benar. Selain itu, pemulihan ekonomi perlu waktu lebih dari satu tahun hingga kesejahteraan berjalan normal dan lapangan kerja tersedia secara normal meski utopia.
Ekonomi atau kesehatan?
Pertanyannya, apa kendala kecepatan pemulihan kesehatan sekarang ini? Pertama, pandemi diduga tidak selesai tahun ini mengingat perilaku masyarakat kurang disiplin menerapkan prokes 5M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas).
Menurut survei, masyarakat menerapkan prokes hanya mencapai sekitar 60 persen. Jelas ini menghambat pemulihan kesehatan berjalan cepat.
Kedua, vaksinasi tidak mencapai target 70 persen dalam waktu dekat karena persediaan vaksin tidak lancar sehingga menghambat pembentukan kekebalan kelompok dan menghambat infeksi cororna.
Persediaan vaksin terkendala embargo negara produsen vaksin sebab negara produsen vaksin berorientasi kepentingan domestik. Selain itu, di negara produsen vaksin muncul varian virus corona baru yang lebih ganas dan mematikan sehingga ekspor vaksin ke negara lain yang diserang pandemi menjadi tertunda.
Ketiga, perilaku koruptif petugas memeriksa tes swab antigen bekas berpotensi menimbulkan transmisi virus baru. Jika pemalsuan alat tes usap dan vaksin down grade terjadi lagi maka transmisi corona akan berkepanjangan di bumi Indonesia.
Kasus pemakaian tes swab antigen bekas di bandara Kualanamu diperkirakan merugikan 9.000 orang. Mungkinkah kasus ini tidak terulang di tempat lain, tidak ada yang menjamin karena korupsi telah merasuk hati dari tingkat tinggi hingga bawah.
Keempat, munculnya varian virus baru dari India, Afrika, Inggris telah masuk di Indonesia. Apabila masyarakat abai terhadap prokes dimungkinkan infeksi akan bertambah cepat seperti kasus India, Taiwan, Singapura mengingat varian virus baru punya karakter lebih ganas menyerang dan mematikan. Sehingga Taiwan dan Singapura kini melakukan pembatasan mobilitas lebih ketat (lockdown) hingga 13 Juni.
Mencemati perkembangan pandemi di berbagai negara terakhir, tidak aneh kalau pemerintah ngotot menerapkan larangan mudik pada Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1422 H pada tanggal 6 -17 Juni 2021.
Karena ingin Indonesia cepat kembali pulih secara ekonomi dan tidak terjadi kenaikan infeksi. Sayangnya, keberhasilan menekan mobilitas masyarakat ke daerah dijebol warga asing masuk Indonesia secara beruntun di saat larangan mobiltas berlaku bagi WNI, dengan berbagai alasan bahwa penerbangan charteran dan sebagainya. Itu lah kebijakan tidak adil dan susah membuat kebijakan adil!