Oleh Rizal Mallarangeng
Pengamat politik dan direktur eksekutif Freedom Institute. Pernah bekerja sebagai staf ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Artikel ini juga dimuat di Qureta.com.
Tampaknya Bung Karno dan Pancasila belakangan ini memperoleh sebuah relevansi baru, a new lease of life.
Setelah pertentangan tajam dalam Pilkada DKI serta hukuman penjara yang menimpa Ahok secara tidak adil, kita kini merasa perlu menggali sejarah. Sebuah diskursus baru dalam soal negara dan Islam yang berakar di masa silam. Sebuah inspirasi untuk mengurangi kecemasan kita dalam menghadapi radikalisasi politik agama di masa mendatang.
Mungkin saja. Yang jelas, Bung Karno memang masih terus menggetarkan, bukan sosoknya sebagai penguasa tertinggi atau Pemimpin Besar Revolusi, namun sebelum itu, bahkan jauh sebelum itu.
Buat saya, dua sosok Bung Karno yang paling menarik adalah ”Bung Karno 1 Juni” dan ”Bung Karno in exile.” Yang satu adalah politisi peletak dasar negara. Yang satunya lagi adalah intelektual muda dalam pembuangan yang ingin mendobrak kebekuan berpikir pada zamannya. Kedua sosok ini pada esensinya berbeda, namun saling melengkapi: inilah yang perlu digali kembali kalau kita mau mencari pelajaran dalam konteks Indonesia sekarang.
Dalam hal Bung Karno 1 Juni, kita tentu berbicara tentang pidatonya dalam Sidang BPUPKI di ujung penjajahan Jepang, yang kerap disebut sebagai pidato kelahiran Pancasila. Pidato ini adalah racikan seorang maestro, atau mungkin lebih tepat: dalang piawai.
Ia adalah pidato terbaik Bung Karno sepanjang karier politiknya. Jika di Amerika Serikat ada Gettysburg Address dari Abraham Lincoln yang tersohor itu, di Indonesia kita bisa berbesar hati, sebab oratori Bung Karno dalam mengantarkan kelahiran Pancasila mungkin lebih baik, atau setidaknya sama kualitasnya dari segi teknik pembawaan, diksi, hentakan dan kedalaman isinya.
Singkatnya, lewat pidato ini Bung Karno memberi pelajaran berharga dalam soal retorika. Tapi tentu bukan ini alasan utama mengapa tokoh kelahiran Surabaya itu dan pidato Pancasila sekarang memperoleh relevansi baru. Kita tertarik pada argumennya. Kita ingin melihat bagaimana tokoh terpenting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan itu membujuk serta ”mencari persetujuan faham” di kalangan pimpinan dan anggota BPUPKI yang mewakili kemajemukan Indonesia pada momen historis itu.
Dan mungkin paling penting: kita ingin lebih memahami bagaimana Bung Karno menyusun kata dan penjelasan untuk menyerap, sekaligus membalikkan, argumen dari tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PP Muhammadiyah, yang menuntut agar syariat Islam menjadi dasar negara bagi Republik Indonesia yang akan segera dibentuk.
Tuntutan Ki Bagus, beserta dilema di baliknya, adalah soal paling pelik dalam rapat BPUPKI. Kalau dituruti, Indonesia akan menjadi negara agama, teokrasi. Kalau tidak, tokoh-tokoh Islam mungkin akan memboikot dan Republik Indonesia pecah bahkan sebelum hari kelahirannya.
Karena itu, bagi Bung Karno, pidato 1 Juni 1945 adalah sebuah momen to be or not to be. Dalam kata-kata Goenawan Mohamad, sastrawan dan salah satu penafsir Pancasila yang paling perceptive: saat itu Bung Karno sedang meniti buih. Bung Karno sendiri, dalam pengakuannya kepada Cindy Adams, menjelaskan bahwa semalam sebelumnya selama beberapa lama dia berjalan di bawah gelapnya langit Jakarta, berdoa serta mencari inspirasi.
Jalan keluar yang dia pilih, sebagaimana yang bisa kita baca dalam teks pidato yang dicatat lengkap oleh E. Karundeng, adalah metode khas kaum politisi: kompromi dan “persatuan hati.” Konsep dasarnya adalah negara kebangsaan, tempat segala golongan yang berbeda, termasuk golongan agama, dapat hidup bersama secara damai dan produktif. Untuk menambah daya tarik konsep ini, Bung Karno menyitir ungkapan ”satu buat semua, semua buat satu,” sebuah frasa dari tradisi Latin yang dipopulerkan oleh Alexandre Dumas dalam novel Three Musketeers, unus pro omnibus, omnes pro uno.
Adalah testimoni pada kemampuan retorika Bung Karno bahwa dalam menjelaskan konsep yang mudah ini, dia merasa perlu bertamasya secara intelektual serta menyarikan pandangan filsuf, tokoh politik atau pemikir besar seperti Mahatma Gandhi, Sun Yat Sen, Otto Bauer, dan Ernest Renan. Penjelasan ini begitu menyatu dalam tarikan nafasnya, begitu efektif dan memukau.
Negara kebangsaan, bukan negara agama: itulah intinya, dan selebihnya adalah kembangan yang mengikutinya, termasuk lima sila yang menjadi acuan dasar dalam penyelenggaraan konsep negara kebangsaan ini — ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, perwakilan dan keadilan sosial.
Di tangan seorang politisi biasa, atau seorang pembicara medioker, uraian mengenai konsep negara kebangsaan yang dijabarkan ke dalam lima sila pasti akan kering dan menjemukan (ada yang ingat penataran P4 di zaman Orde Baru?). Namun di tangan seorang orator seperti Bung Karno, butir-butir dalam Pancasila menjadi filosofi yang hidup, saling mengisi, bergelora, seperti gelombang laut yang indah dengan hawa menyegarkan.
Bahkan seperti pemain sulap, Bung Karno berkata bahwa Pancasila bisa dia ubah menjadi Trisila atau Ekasila. Yang terakhir ini adalah negara gotong royong (“Alangkah hebatnya! Negara gotong royong, saudara-saudara!”). Saking terpukaunya, para hadirin yang ada di hadapan Bung Karno saat itu tidak ada yang bertanya atau mengajukan interupsi, apa hubungan, misalnya, antara prinsip ketuhanan dan gotong royong. Yang terjadi adalah, seperti dicatat stenografis E. Karundeng, tokoh-tokoh BPUPKI di gedung Volskraad tua itu menyambut kristalisasi Pancasila menjadi Ekasila dengan tepuk tangan bergemuruh.
Perlu diperhatikan juga bahwa di tengah semua itu, ada sesuatu yang sebenarnya terasa lain, sebuah non-sequitur: Bung Karno sampai beberapa kali meminta maaf, khususnya kepada Ki Bagus Hadikusumo (“Maafkan… saya pun orang Islam.”) Dengan semua ini kita bisa merasakan bahwa terbersit semacam kecemasan, sekaligus sikap defensif, di balik pembawaan ekspresif Bung Karno manakala dia berbicara soal Islam, atau ketika dia meminta tokoh-tokoh Islam untuk menerima konsep negara kebangsaan.
Barangkali untuk menutup kecemasan tersebut, Bung Karno mengulurkan sebuah consolation prize: di dalam negara kebangsaan pasti ada “perjuangan faham”, dan untuk itu silakan kelompok Islam “bekerja sehebat-hebatnya” dalam lembaga perwakilan agar “hukum-hukum yang keluar (adalah) hukum Islam pula.”
Lewat kalimat ini, misi pidato 1 Juni sebenarnya sudah selesai, bukan dengan penutup, tetapi dengan sebuah kemungkinan. Negara kebangsaan adalah sebuah panggung bersama: tarian, penari serta musik seperti apa yang kita mainkan di panggung ini adalah bagian dari perjuangan masing masing, termasuk golongan atau kekuatan politik Islam.
Pada titik ini kita mungkin bisa bertanya: tarian itu, atau musik yang dimainkan, apakah bentuk dan karakteristiknya sudah selesai, given? Apakah ia berubah, menjadi lebih baik atau sebaliknya, dan adakah yang bisa dilakukan untuk memastikan arah perubahan ini?
Dengan pertanyaan sederhana seperti itu, saya cenderung mengambil kesimpulan bahwa betapa pun mengagumkan dan pentingnya pidato 1 Juni, konsep dasar di dalamnya harus dilengkapi dengan sesuatu yang lain. Panggung saja tidak cukup. Kita tidak bisa membuat panggung dan kemudian hanya berpangku tangan pada apa pun yang terjadi di atasnya.
Sejauh kita berbicara mengenai hubungan negara dan Islam dalam konteks demikian, maka “sesuatu yang lain” tersebut adalah Bung Karno-in-exile, seorang aktivis muda dalam pembuangan panjang di Ende dan Bengkulu, seseorang yang, dalam kata-katanya sendiri, mengambil peran sebagai “pendobrak kebekuan berpikir dalam Islam.” Yang satu menyatukan, merangkul kekuatan Islam dalam sebuah shared political community, yang satunya lagi mengubah dari dalam, mendorong agar umat Islam sendiri bergerak bersama zaman sehingga menjadi bagian dari kemajuan bersama.
Itulah kenapa di atas tadi saya menyinggung bahwa kedua sosok Bung Karno pada masa pra-Proklamasi adalah dua sumber inspirasi yang saling melengkapi.
Bung Karno 1 Juni adalah seorang politisi matang berusia 44 tahun yang menerima Islam sebagai suatu kenyataan politik, dan karena itu dia harus mengakomodasikan realitas ini, bukan mengubahnya. Sebaliknya, Bung Karno sang pendobrak adalah seorang intelektual-aktivis yang resah dan dari tempatnya terbuang ingin mengubah realitas masyarakat Islam yang ditemuinya sehari-hari.
Dalam salah satu tulisannya dari Bengkulu di majalah Pandji Islam (1940), Bung Karno berkata bahwa masyarakat kini bukan lagi “masyarakat onta, tetapi masyarakat kapal terbang.” Namun Islam telah membeku, terlalu mementingkan “jubah, tasbih dan celak mata.” Kini saatnya Islam mengembalikan “peran akal” dari penjara seribu tahun, menjadi modern dan merebut kemajuan. “Hanya dengan beginilah kita boleh dengan sebenar-benarnya menamakan diri kita umat Nabi Muhammad dan bukan umat kaum fiqh atau umat kaum ulama.”
Adakah self-reflection dan formulasi yang lebih baik dari itu? Kalimat yang terang benderang, dengan verve yang kental, jelas ke mana dia ingin melangkah.
Itulah Bung Karno sang pendobrak. Dan barangkali pesan, gelora, dan optimisme seperti itulah yang sekarang perlu kita kabarkan kembali, khususnya kepada generasi muda Islam yang sedang mencari tempat berpijak.
Sukarno is dead. Long live Sukarno!