Penggunaan teknologi digital saat ini bukan sebatas membantu kebutuhan pribadi, tetapi juga dalam hal pelayanan publik. Karena itu, selain memperbarui teknologi, kecakapan dalam pengoperasian dan pemanfaatannya juga perlu dimaksimalkan.
Ihwal digitalisasi pelayanan publik itulah yang menjadi tema dalam webinar literasi digital untuk masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Jumat (25/6/2021). Tampil sebagai narasumber: Ryan Sugiarto, Nuzran Joher, Heru Prasetya, dan Thobrani serta key opinion leader artis Rinni Wulandari dan moderator Triwi Dyatmoko.
Program literasi digital itu sendiri telah diluncurkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2021. Tujuannya, mendukung percepatan transformasi digital dalam mencapai masyarakat yang cakap digital. Dalam setiap webinar, para narasumber menyampaikan materi dengan berpegang pada empat pilar literasi digital: budaya bermedia digital (digital culture), aman bermedia (digital safety), etis bermedia digital (digital ethics), dan cakap bermedia digital (digital skills).
Salah satu narasumber, Thobroni, menyampaikan bahwa dalam hal pelayanan publik di Kabupaten Grobogan, pemerintah telah melakukan terobosan dengan memanfaatkan teknologi digital. Contohnya, layanan hotline Grobogan Siaga yang lebih terbuka dalam menerima laporan dari masyarakat jika ada suatu peristiwa atau kejadian.
Selain itu, juga lebih informatif dengan menyediakan infografis perkembangan kasus Covid-19, serta lebih praktis dalam hal administrasi pembayaran tagihan penggunaan air dan sebagainya.
Menurut dosen Universitas Borneo ini, pemerintahan berbasis digital adalah cara untuk terus mendorong kemudahan akses pelayanan publik. Peralihan teknologi juga hendaknya dibarengi dengan kecakapan digital oleh sumber daya manusianya.
“Pemerintah selalu mengadaptasi dan mengadopsi perangkat-perangkat fisik termasuk teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi digitalisasi harapannya bukan hanya beralih teknologi, tetapi juga paradigma pelayanan publik yang bergerak ke pelayanan yang lebih mudah,” ujar Thobroni dalam paparannya.
Dalam kesempatan tersebut Thobroni juga memberikan masukan terkait kecakapan digital yang hendaknya dimiliki oleh pemerintah. “Salah satunya adalah pemanfaatan dompet digital dan transaksi digital yang aman untuk menghindari kegiatan transaksi yang merugikan. Kemudian sistem e-voting dalam pemilu. Jika Pemkab Grobogan mampu menerapkan ini, akan banyak memberikan kemudahan dan efisiensi,” imbuh Thobroni.
Ditambahkan, menguasai kecakapan digital tidak hanya berpusar pada bagaimana pengembangan teknologi digital, tetapi juga bagaimana memahami ekosistem digital. Mengetahui dan memahami mesin pencarian, memaksimalkan tanda pagar, serta aplikasi percakapan dan media sosial menjadi tempat interaksi antar masyarakat yang memudahkan.
”Sedangkan hal mendesak yang perlu dilakukan dalam pelayanan publik di antaranya adalah penggunaan layanan digital yang nyaman di ruang publik, digitalisasi dalam dunia pendidikan, kemudian pelayanan untuk kelompok rentan serta digital untuk bidang keagamaan, keyakinan, dan kepercayaan,” tutup Thobroni.