Penyebaran wabah Covid-19 yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia sangat berpengaruh kepada geliat sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sektor ini tak hanya terpukul di awal pandemi, namun juga hingga saat ini belum bisa kembali seperti sediakala meski mulai dilakukan pelonggaran kebijakan pembatasan mobilitas.
”Butuh lebih banyak strategi yang harus dilakukan bersama, khususnya oleh pemerintah, selain memberikan stimulus permodalan, akses pasar dan lembaga keuangan bagi UMKM terdampak Covid-19 saat ini,” ujar Staf Ahli DPR RI Achmad Maulani saat menjadi pembicara webinar literasi digital bertema “UMKM untuk Pemulihan Sosial Ekonomi Pandemi Covid-19” yang digelar Kementerian Kominfo untuk masyarakat Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Jumat (3/9/2021).
Dalam webinar yang diikuti seratusan peserta itu, Maulani menuturkan, saat kondisi sulit seperti ini bagi UMKM menggeliat perlu sentra-sentra baru bagi mereka untuk berusaha. Hal ini, menurutnya, bisa diinisiasi kalangan milenial dalam bentuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
”Sentra baru ini khususnya mengarah ke pasar digital. Jadi, UMKM bisa mendapat pendampingan dari marketplace dan fintech seperti Bukalapak atau LinkAja agar naik kelas,” tegasnya.
Achmad Maulani mengakui, masih ada sejumlah permasalahan yang dihadapi UMKM di Indonesia. Misalnya soal inovasi dan teknologi, masih banyak UMKM yang tidak berdaya untuk melakukan inovasi akibat minimnya teknologi yang dikuasai.
Tak hanya itu, soal pembiayaan, UMKM juga seringkali tidak memiliki laporan keuangan yang baik. ”Dari sisi sumber daya manusia, UMKM juga banyak terkendala produktivitas tenaga kerja,” ujarnya.
UMKM pun memerlukan bimbingan dalam branding dan pemasaran. Lemahnya branding dan pemasaran selama ini menjadi biang kerok produk UMKM memiliki harga tawar yang rendah di pasar. ”UMKM kita juga masih kurang dalam kemitraan dengan usaha besar,” tambah Maulani.
Selain itu, penghambat UMKM bergerak juga dari sisi legalitas, seperti banyaknya perizinan yang harus dimiliki UMKM, dari mulai izin pangan, keamanan, sertifikasi dan lainnya. Selain itu, juga ada kendala soal produk terstandarisasi dan sertifikasi yang menjadi penyebab lemahnya posisi tawar mereka.
Dalam hal ini, menurut Maulani, pemerintah perlu memfasilitasi pengembangan kemitraan UMKM dengan pelaku usaha besar, BUMN, pemerintah dan masyarakat. Pemerintah perlu melakukan pendampingan UMKM secara intensif dan berkesinambungan hingga memiliki kemampuan dalam menggunakan infrastruktur digital.
”Dalam pengembangan usaha, pemerintah perlu mengembangkan deregulasi yang menghambat pengembangan UMKM dalam lapangan permodalan dan kebijakan fiskal. UMKM perlu menggunakan teknologi yang efektif, efisien dan mempermudah transaksi keuangan fintech agar dapat berkompetisi dalam ekonomi digital,” jelas Maulani.
Sementara itu, Freesca Syafitri, pengajar di UPN Veteran Jakarta mengungkapkan, UMKM sebagai motor pemulihan sosial ekonomi berperan penting dalam perekonomian nasional. ”Sebagian besar pelaku UMKM adalah pelaku mikro UMKM yang rentan terhadap guncangan perekonomian, misalnya pandemi,” kata Freesca.
Menurut Freesca, stimulus ekonomi untuk UMKM agar bisa masuk pasar digital juga diperlukan. Ini mengingat revolusi 4.0 di Indonesia membuat beberapa model bisnis dan pekerjaan terdampak arus digitalisasi. Misal, toko konvensional mulai tergantikan oleh toko online atau marketplace serta taksi dan ojek tradisional yang digantikan oleh media transportasi online.
Dalam webinar yang dimoderatori Mafin Rizqi itu, juga hadir dua narasumber lain, yakni: Ahmad Ghozi (fasilitator ketangguhan keluarga), dan M. Thobroni (dosen Universitas Borneo) serta Victor Anindia selaku key opinion leader.