Target itu tak berlebihan. Secara bertahap, Pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, memasang misi untuk menciptakan Purworejo yang berdaya saing global. Yakni, dengan makin membuat warganya berkompetensi tinggi dan berkecakapan digital. Sehingga, bersaing secara global bukanlah target yang berlebihan. Target itu bahkan semakin mudah diwujudkan, kalau didukung dengan data dan angka yang akurat dan secara digital mudah diwujudkan.
Anggota DPRD Purworejo Luhur Pambudi Mulyono mengatakan, kalau kita sudah tahu Sensus Penduduk 2020 menyebut populasi Purworejo 722 ribu jiwa, di mana 22 ribuan di antaranya tahun itu sudah meninggal atau pindah penduduk, mestinya saat hendak mencetak surat suara dalam Pilkada 2020, jumlah yang 22 ribu itu tak perlu dicetak. Pemborosan.
Begitu juga terkait kebijakan pertanian di Purworejo, bisa dimasukkan data dari PPL (Petugas Penyuluh Lapangan) yang diinput dengan tepat. Kalau itu dilakukan, maka luas lahan pertanian, jenis tanaman yang ditanam, dan masa panennya bisa diatur jadwal dengan data digital akurat. Sehingga, hasil panen bisa stabil menyejahterakan petani.
”Yang terjadi sampai sekarang, petani yang menanam lombok atau cabai luasnya tak terbatas, bebas tak terkendali waktu panen. Akibatnya, lombok yang semula sekilo Rp 60 ribu bisa terjun menjadi hanya Rp 4 ribu. Itu jelas merugikan petani. Kalau data luas lahan yang diinput oleh semua PPL akurat, kejadian seperti itu bisa diantisipasi,” ujar Luhur, saat menjadi pembicara dalam Webinar Literasi digital: Indonesia Makin Cakap Digital yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk warga Kabupaten Purworejo, 16 November 2021.
Luhur meyakini, akurasi data di era digital menjadi penentu target Pemda menjadikan Purworejo Berdaya Saing tahun 2025 bisa terwujud atau tidak. Luhur menambahkan, data up to date Purworejo secara digital kini sudah bisa akurat 100 persen di sejumlah instansi. Data warga miskin penerima bansos, misalnya, bisa diputus seratus besar berdasarkan rembuk desa dan diinput secara terbuka. Sehingga, tidak ada lagi titipan keluarga Bayan atau Dukuh, yakni warga kategori mampu tapi dimasukkan ke data warga miskin. Tak boleh lagi.
”Begitu juga di bidang kesehatan, data penduduk Purworejo penerima vaksin Covid-19 sudah 70 persen. Ini di atas rata-rata Jateng yang masih 40 persen. Dengan akurasi data penerima vaksin, maka lalu lintas vaksin dan penggunaan di tiap puskesmas terkontrol dan terkendali,” tambah Luhur Pambudi.
Mengupas topik serius ”Ketepatan Purworejo dalam Angka dan Kamtibmas di Era Tranformasi Digital” webinar kali ini dibuka oleh Presiden Joko Widodo dengan keynote speech-nya, yang dilanjut dengan pesan dari Gubernur Jateng Ganjar Pranowo. Dipandu moderator Fikri Hadil, selain Luhur Pambudi, hadir tiga pembicara lain, yakni: Ahmad Khoirul Anwar, dosen Universitas Sahid Solo; Ahmad Firmanamal, Deputi Komunikasi Masyarakat Kementerian Sekretaris Negara; dan AKP Agus Budi Yuwono, Kasatreskrim Polres Purworejo. Ikut pula bergabung Fadhil Achyar, kreator konten yang tampil sebagai key opinion leader.
Dalam paparannya, AKP Agus Budi Yuwono mengatakan, saat ini memang terjadi peralihan tindak kriminalitas yang semula terjadi di dunia nyata, beralih ke dunia maya. Tindak kejahatan kamtibmas nyata di Kabupaten Purworejo trennya menurun, tetapi bertambah beberapa kasus di ranah digital seperti pinjaman online (pinjol) dan ujaran kebencian.
Terkait ujaran kebencian, sambung AKP Agus Budi, seringkali bermula dari keisengan netizen memberi koment pada postingan orang dan yang dikoment tidak terima, lalu melapor ke polisi. Itu yang kini sedang diproses.
”Juga, ada beberapa kejahatan online, khususnya soal pinjol. Karena itu, jaga betul keisengan berkomentar di ruang digital. Sebab, ancaman hukuman di UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) itu nyata,” pesan Kasatserse Polres Purworejo itu, memungkas diskusi.