Energi terbarukan telah menjadi sumber energi yang kompetitif dengan energi fosil. Sebagai contoh, harga bidding PLTS terapung di Indonesia mencapai rekor terendah dengan nilai di bawah 4 sen/kWh pada tahun 2020. Jauh lebih rendah dibandingkan Biaya Pokok Penyediaan tenaga listrik PLN yang berada di kisaran 7,6 sen/kWh.
Biaya pembangkit listrik dari energi terbarukan (PLTS) juga diproyeksikan akan lebih rendah dibandingkan PLTU Batubara baru pada tahun 2023, dan biaya PLTS yang dilengkapi dengan sistem storage/penyimpanan listrik sebesar 50% akan lebih murah dibandingkan investasi PLTU baru di tahun 2030.
Hal ini punya dua arti bagi Indonesia. Pertama, ada risiko PLTU menjadi aset terdampar/stranded asset dengan nilai mencapai 27,1 miliar dolar. Sekitar 64%nya atau 15 GW dari aset tersebut dimiliki oleh PLN dengan nilai risiko aset mencapai 15,4 miliar dolar. Yang kedua, secara keekonomian, investasi pada energi terbarukan akan lebih menguntungkan dan tidak berisiko dibandingkan investasi ke energi fosil. Oleh karena itu, pencapaian target 23% sangat mungkin dengan dukungan arah kebijakan yang tepat.
Dalam mengakselerasi transisi energi, kita juga harus memperhatikan aspek Just Transition. Bauran listrik saat ini yang masih sekitar 67% didominasi PLTU Batubara perlu bergeser ke dominasi energi terbarukan. Sebagai langkah konkret, pemerintah di tahun yang lalu juga telah mengumumkan komitmen untuk mempensiunkan dini PLTU Batubara dengan bantuan internasional.
Namun, kita juga perlu memperhatikan bagaimana proses tersebut dapat berimplikasi pada Indonesia, seperti yang terdampak langsung adalah lapangan pekerjaan di PLTU tersebut.
Proses transisi energi dan transformasi ekonomi selayaknya tidak mengabaikan aspek ini dan sudah seharusnya juga menjadi solusi bagi masyarakat Indonesia yang terdampak langsung.
Dalam konteks yang lebih luas, peran batubara dalam menopang energy security dan juga pendapatan dan pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Transisi energi juga akan mengubah lansekap perekonomian tersebut, dan industri atau sektor ekonomi pengganti batubara perlu disiapkan.
Kebutuhan solusinya akan kompleks dan beragam dari sudut pandang pemangku kepentingan yang terdampak seperti pemerintah daerah, pekerja di industri, masyarakat sekitar daerah industri dan juga pelaku bisnis. Ini juga merupakan tantangan yang perlu dijawab bersama dalam waktu dekat untuk mengakselerasi transisi energi.
Sebagai penutup, saya ingin menyoroti kembali peran pers dalam menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat Indonesia. Berkaca dari isu transisi energi yang merupakan isu kompleks, maka rekan-rekan wartawan memegang peranan utama dalam menyampaikan informasi dengan memperhatikan urgensi dan penyampaian dengan tepat, sehingga meningkatkan kesadaran/ awareness guna menggalang dukungan masyarakat terhadap strategi dan kebiajakan nasional seperti transisi energi.
Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih dan mengucapkan selamat dan sukses untuk terselenggaranya rangkaian peringatan Hari Pers Nasional 2022.