BSA hadirkan layanan bantuan terbaru bagi kepatuhan lisensi perangkat lunak saat perusahaan beradaptasi dengan pengelolaan lingkungan kerja hybrid
Setelah laporan tentang kasus “ghost piracy” di Asia Tenggara, BSA berupaya membantu para pemimpin bisnis mengelola kepatuhan lisensi perangkat lunak
BSA | Aliansi Perangkat Lunak mengumumkan peluncuran saluran bantuan di seluruh Asia Tenggara untuk membantu bisnis di industri teknik, infrastruktur, dan konstruksi mengatasi tantangan yang terkait dengan kepatuhan hak cipta perangkat lunak.
Keputusan BSA untuk meluncurkan layanan bantuan merupakan bentuk tindak lanjut dari laporan tentang “ghost piracy”, di mana pihak berwenang melaporkan bahwa para profesional desain yang bekerja dari rumah secara ilegal mengakses perangkat lunak ilegal di kantor mereka saa tbekerja dari jarak jauh pada proyek desain teknik, konstruksi, dan animasi.
Layanan bantuan BSA telah hadir di Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand.
Di Indonesia, para profesional yang bekerja di industri desain disarankan menghubungi +62 8128 1982 590 untuk mempelajari lebih lanjut tentang proses yang dapat dilakukan perusahaan mereka agar mampu meningkatkan kepatuhan lisensi perangkat lunak.
Dengan menghubungi nomor tersebut, perusahaan dapat berbagi informasi dan dihubungkan dengan pakar lisensi perangkat lunak yang dapat membantu memastikan bahwa perusahaan menggunakan pendekatan kepatuhan perangkat lunak yang tepat, dan memastikan bahwa perusahaan memiliki lisensi yang sesuai untuk bekerja secara legal dan efektif.
Pimpinan BSA mengatakan bahwa terdapat perhatian khusus ketika perusahaan desain yang melakukan projek teknik dan konstruksi untuk infrastruktur nasional menggunakan perangkat lunak illegal untuk desain mereka.
“Alasan utama kami meluncurkan layanan bantuan adalah karena perangkat lunak yang orisinil dan berlisensi merupakan kunci utama dalam keamanan siber,” kata BSA Senior Director Tarun Sawney.
“BSA ingin membantu sebanyak mungkin organisasi untuk mengenali manfaat dalam menggunakan perangkat lunak berlisensi. Perangkat lunak tanpa izin tentunya tidak aman. Terutama ketika para profesional merancang infrastruktur publik, tidak ada alasan untuk kecerobohan dalam jenis perangkat lunak apa yang digunakan. Sebagai upaya keselamatan publik dan nasional, hanya perangkat lunak berlisensi, aman, dan terjamin yang harus digunakan dalam proyek desain konstruksi dan teknik.”