Di kalangan negara berkembang hanya Tiongkoklah yang secara nyata dapat mengatasi dan berkembang pesat masalah infrastruktur dalam negerinya.
Kondisi infrastruktur Tiongkok yang sangat prima bahkan jauh melebihi negara-negara Eropa dan Amerika Serikat.
Semua ini karena Tiongkok mengikuti teori pembangunan yang jauh berbeda dengan yang diukur dari pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB daerah dari sisi ini investasi tentu sangat menguntungkan.
Dan dampak pertumbuhan ekonomi untuk jangka panjang.
Berbeda dengan demokrasi liberal yang kapitalistik yang mana teori pembangunan mereka investasi infrastruktur dinilai jangka pendek dan diletakkan dalam perhitungan finansial.
Apakah bisnis untung atau rugi jelas jika dilihat dari sisi ini maka investasi infrastruktur sangat tidak menguntungkan.
Ini yang menjelaskan mengapa kondisi infrastruktur di Asia Tenggara kecuali Singapura, kemudian Asia Selatan, Asia Tengah, Afrika, Amerika Latin sangatlah memprihatinkan. Itu karena pembangunannya sangat dipengaruhi oleh para konsultan Bank Dunia atau Dana Moneter Internasional/IMF.
Dalam kondisi inilah saat Presiden Tiongkok Xi Jin Ping mengumumkan akan menghidupkan kembali jalur perdagangan sutra menjadi jalur perdagangan modern Belt and Road Initiative tahun 2013 di Kazakhstan.
Tiongkok mengalokasikan dana sebesar 270,2 milliar RMB atau setara dengan Rp 600 triliun hingga tahun 2018 untuk bantuan luar negeri dikhususkan pembangunan Infrastruktur.
Dalam bentuk hibah pinjaman tanpa bunga dan pinjaman lunak Tiongkok juga diketahui Tiongkok telah memberikan bantuan kepada:
- 20 organisasi multilateral regional maupun Internasional.
- 122 negara didunia di antaranya:
- 30 negara Asia
- 53 negara Afrika
- 9 negara Oceania
- 22 negara Amerika latin dan Karibia
- 8 negara di Eropa