Oleh Farid Gaban
Drama politik yg terjadi beberapa hari ini menegaskan tren filipinisasi politik Indonesia. Saya share ulang tulisan Mei lalu apa itu yg dimaksud “filipinisasi”:
FILIPINISASI POLITIK INDONESIA
Seperempat abad usia Reformasi, sistem politik kita justru makin berkarat dan kualitas demokrasi terus merosot. Ini pula yang memberi jalan lempang bagi maraknya kebijakan-kebijakan publik yang sarat kolusi dan korupsi.
Sistem politik dan kepartaian Indonesia sedang mengalami proses “filipinisasi”, kecenderungan mengikuti tren politik Filipina yang dekaden.
Hal itu disimpulkan oleh Andreas Ufen, ilmuwan politik asal Jerman. Dia menulis Political Parties in Post-Soeharto Indonesia, Between politik aliran and “Philippinisation” (2006) dengan merujuk pada kajian-kajian ilmuwan politik Indonesia seperti Vedi Hadiz dan Julia Suryakusuma.
Ditulis terutama berdasarkan pengalaman pemilu 2004, kajian ini masih relevan sampai sekarang. Situasi politik dan kenegaraan kita justru belakangan makin kental mencerminkan kecenderungan “filipinisasi”.
Apa yang ciri-ciri filipinisasi sistem politik dan kepartaian?
PARTAI PRESIDENSIAL
Munculnya partai-partai presidensial atau partai yang “terpresidensialisasi”: yakni partai yang dimobilisasi cuma untuk memenangkan calon presiden.
Contoh paling mencolok: Partai Demokrat yang muncul secara tiba-tiba tanpa ada jejak sejarah dan sukses menjadikan SBY presiden.
Gerindra, Hanura, Nasdem dan partai-partai lama seperti PDIP dan Golkar mengikuti trend sama, cuma alat mendukung kandidat presiden.
KEDIKTATORAN DALAM PARTAI
Kepemimpinan partai bertumpu pada kharisma tokoh dan karenanya otoriter (nir-demokrasi), sehingga seringkali memicu kisruh-internal (faksionalisme) ketika sang tokoh absen.