Oleh Nikmatul Sugiyarto
“Pak Prabowo, tenang, saya sudah di sini,” ucap Gibran pasca pendaftaran capres dan cawapres di KPU. Asik sekali sepertinya Gibran melontarkan kalimat itu tanpa tahu malu. Padahal di luar sana ada banyak kalangan sedang mengoreksi putusan janggal ketua Mahkamah Konstitusi (MK), yang merangkap sebagai pamannya.
Setelah banyaknya laporan dan bukti konkret, kejanggalan itu terungkap sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan sang paman dalam mengeluarkan putusan. Anwar Usman menerima akibatnya dengan dipecatnya dia dari jabatan ketua MK.
Lalu apa kabar dengan putusan yang keluar dari pelanggaran tadi? Tidak berpengaruh sama sekali, dengan dalih final dan tetap. Itu adalah awal mula drakor digelar Pak Produser sekaligus sutradara politik negeri ini. Siapa lagi kalau bukan masternya negeri ini?
Presiden Jokowi sebagai badan eksekutif, seharusnya memiliki keleluasaan untuk mencegah hal ini terjadi. Atau setidaknya mencegah pengangkangan hukum oleh lembaga seindependen MK. Tapi dia diam dan merestui anaknya maju menjadi cawapres Prabowo Subianto, yang dulu dianggapnya sebagai orang jahat karena telah menggaungkan fitnah Jokowi PKI, Jokowi Chinese hingga Jokowi Kristen.
Terkesan sekali bukan ucapan Gibran yang menenangkan Prabowo tadi, digaungkan karena menggunakan kekuasaan ayahnya dalam kontestasi pilpres nanti? Kalau bukan pakai alat negara, tidak mungkin Gibran bisa setenang itu, Karena majunya dia menjadi cawapres berasal dari penabrakan konstitusi.
Alat negara dijalankan untuk menghalangi langkah mereka berkuasa di negeri ini. Salah satunya saingan terkuat mereka, @ganjarpranowo dan @mohmahfudmd . Kenapa mereka? Karena keduanya adalah kebalikan dari Prabowo-Gibran.
Ganjar-Mahfud maju tanpa permasalahan, sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Selanjutnya yang menjadi krusial adalah rekam jejak yang jauh di atas Prabowo-Gibran. Mulai dari keberhasilan Ganjar dalam memegang amanah di kursi eksekutif sebagai gubernur dua periode dan Mahfud di ranah penegakan hukum.
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) adalah musuh keduanya dalam menjalankan tanggungjawab. Ganjar dinilai banyak memahami kebutuhan rakyat, sehingga urusan kenegaraan maupun geopolitik menjadi keahliannya.
Dari duduk di kursi legislative dia sudah banyak berbaur dan menampung aspirasi rakyat. Pun saat 10 tahun mengomandoi Jateng, banyak program dijalankan dengan keberhasilan yang nampak di depan mata.