Dengan menerima hadiah tadi, Muhammadiyah sedang mewarisi jenis bisnis yang paling merusak; yang mengabaikan kerusakan alam dan ongkos sosial.
Kerugian rumah terendam bisa dihitung dengan uang. Tapi bagaimana menghitung terhentinya aktivitas sosial dan ekonomi serta semua dampak ikutannya: penyakit, anak tak sekolah, ayah kehilangan lahan pertanian, dan ibu kehilangan sumber air bersih yang vital untuk kehidupan?
Kedua, Janji Palsu Green Mining
Saya mendengar wawancara Pak Azrul Tanjung, Ketua Majelis Lingkungan Hidup (MLH) Muhammadiyah, di televisi. Beliau mengatakan bahwa tambang batubara Muhammadiyah akan ramah alam, ramah sosial dan berkeadilan.
Niat untuk memperbaiki kesalahan itu bagus. Tapi, tambang batubara sisa itu sendiri sudah menyimpan problem yang tak mungkin bisa dikoreksi, bahkan jika Muhammadiyah mau.
Sebagian lahan tambang yang ditetapkan pemerintah itu ada di lingkungan hutan lindung yang seharusnya dilestarikan. Sebagian lain didapat dengan menggusur dan meminggirkan masyarakat tradisional, khususnya Suku Dayak.
Bagaimana Muhammadiyah bisa memastikan tambang yang dikelola ramah alam dan sosial tanpa melihat sejarah ke belakang lahan itu?
Di banyak negara yang mulai sadar akan potensi kerusakan alam dan sosial, usaha tambang diatur sangat ketat. Negosiasi dengan warga setempat dilakukan selama bertahun-tahun sebelum lahannya sendiri ditetapkan.
Di Selandia Baru, misalnya, suku tradisional Maori tak hanya diajak bicara “ganti untung atau ganti rugi”, mereka dilibatkan dalam partisipasi bermakna, dalam perencanaan dan pengelolaan tambang, bukan sekadar jadi buruh. Mereka juga diberi hak kepemilikan dalam usaha tambang.
Kini Muhammadiyah hanya mewarisi sisa yang tak mungkin lagi bisa dikoreksi.
Ada 100 lebih izin tambang di Kalimantan Selatan saja. Semua saling terkait dalam merusak ekosistem hutan, sungai dan laut.
Bagaimana pula Muhammadiyah, yang kemungkinan besar hanya akan mengelola sekitar 20 hektar di situ, bisa memperbaiki kerusakan seluruh ekosistem?