Itu seperti menggarami laut. Muhammadiyah sudah terlambat melakukan koreksi teknis, bahkan jika mau.
Lahan tambang yang akan dikelola Muhammadiyah adalah lahan bekas perusahaan-perusahaan terdahulu. Menurut Undang-Undang Mineral dan Batubara (Minerba), perusahaan-perusahaan itu bisa memperoleh perpanjangan kontrak karya secara otomatis (tanpa lelang), selama 10 tahun, jika menyisihkan lahan sisa tadi.
Dengan menerima tawaran sisa tambang itu, Muhammadiyah justru secara langsung sedang menjustifikasi praktik merusak yang sudah dilakukan perusahaan-perusahaan tadi selama ini, dan praktik merusak lain di masa depan, sampai setidaknya 10 tahun mendatang.
Muhammadiyah juga sedang mengais remah-remah untuk melanggengkan dominasi tambang oligarki.
Sisa tambang itu mungkin masih akan menghasilkan. Dan saya tak meragukan kemampuan Muhammadiyah mengelolanya. Tapi, makin sukses Muhammadiyah mengelolanya, justru makin buruk mudharatnya bagi alam dan manusia setempat.
Ketiga, Bisnis Sunset
Sebagian besar kebutuhan energi kita sekarang ini memang masih dipasok oleh batubara. Tapi, di banyak negara, energi kotor ini mulai ditinggalkan. Bahkan Pemerintah Indonesia sendiri (meski masih sebatas retorika) berencana beralih ke energi terbarukan, dengan meningkatkan porsinya sebanyak 70% pada 2060.
Batubara takkan dipakai lagi. Dan pemerintah sendiri sedang melepehnya.
Bukankah ironis jika Muhammadiyah menerima tawaran masuk ke sektor bisnis masa lalu yang sudah menjelang terbenam itu?
Kenapa Muhammadiyah tidak justru menginspirasi bisnis masa depan yang benar-benar lebih ramah alam: energi terbarukan; pertanian dan kelautan berkelanjutan; pangan dan produk organik; eco-tourism; atau biometerial (sustainable construction and architecture)?
Banyak generasi baru, kaum Milenial dan Gen Z, kini makin peduli pada isu lingkungan dan keadilan sosial. Di mata mereka, Muhammadiyah akan terancam kehilangan relevansi jika Muhammadiyah justru kembali ke belakang, bukannya ke masa depan.
Tak hanya makin tidak relevan, Muhammadiyah juga kehilangan otoritas moral untuk mengoreksi pemerintah yang selama ini justru merestui banyak praktik tambang yang merusak. Tak cuma di sektor batubara, tapi juga tambang-tambang yang lain, seperti emas dan nikel.