3. Mendapatkan Izin dan Lisensi yang Diperlukan
Memulai bisnis di Bali melibatkan perolehan berbagai izin dan lisensi, tergantung pada jenis bisnis yang Anda jalankan.
Persetujuan Investasi dari BKPM
Salah satu langkah pertama dalam mendirikan PT PMA adalah mendapatkan persetujuan investasi dari BKPM. Persetujuan ini memungkinkan Anda berinvestasi dan beroperasi secara legal di Indonesia.
Izin Usaha
Perusahaan Anda juga membutuhkan izin usaha, yang spesifik untuk setiap industri. Baik Anda membuka restoran, hotel, atau firma konsultasi, masing-masing jenis bisnis membutuhkan izin yang berbeda.
Surat Domisili Perusahaan dan Bantuan Notaris
Anda juga memerlukan Surat Domisili Perusahaan yang menyatakan lokasi bisnis Anda, serta notaris untuk membantu dokumentasi hukum saat mendirikan perusahaan.
4. Memahami Regulasi Pajak di Bali
Pajak adalah pertimbangan penting dalam menjalankan bisnis di Bali. Sebagai pengusaha asing, Anda harus memahami kewajiban pajak baik secara perusahaan maupun pribadi.
Pajak Perusahaan
Indonesia menerapkan pajak perusahaan bagi perusahaan yang terdaftar di dalam negeri. Saat ini, tarif pajak perusahaan adalah 22%, namun bisa bervariasi tergantung pada industri dan aktivitas bisnis spesifik.
Pajak Penghasilan Pribadi untuk Pekerja Asing
Jika Anda mempekerjakan ekspatriat, mereka harus mematuhi hukum pajak penghasilan pribadi di Indonesia. Saat ini, orang asing yang bekerja di Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan global mereka.
Insentif Pajak
Beberapa industri dan wilayah menawarkan insentif pajak, terutama bagi yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi atau penciptaan lapangan kerja. Pastikan untuk mengeksplorasi potongan pajak yang berlaku saat memulai bisnis Anda.
5. Mempekerjakan Karyawan di Bali
Mempekerjakan karyawan, baik lokal maupun asing, memerlukan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia.
Izin Kerja (KITAS)
Karyawan asing, termasuk Anda sendiri, memerlukan KITAS (Izin Tinggal Sementara) untuk bekerja secara legal di Bali. Mengajukan KITAS memerlukan dokumen dan waktu pemrosesan tertentu, jadi penting untuk merencanakan sebelumnya guna memastikan kepatuhan.