Bagi pengusaha, mengadopsi akhir pekan dua hari dapat meningkatkan kepuasan dan kesejahteraan karyawan serta mengurangi potensi risiko hukum. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk merevisi jadwal kerja mereka guna menawarkan opsi ini jika memungkinkan.
Komponen Gaji Harus Memenuhi Standar “Upah Layak”
Putusan tersebut menegaskan bahwa upah harus berdasarkan standar “hidup layak,” memastikan karyawan memperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar. Ini mencakup kebutuhan seperti tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, dan tabungan pensiun.
Bagi pengusaha, perubahan ini mungkin berarti meninjau struktur upah untuk menyesuaikan dengan kriteria upah layak ini. Penyesuaian paket kompensasi mungkin diperlukan, terutama bagi peran tingkat pemula, guna memastikan kepatuhan dengan standar upah yang diamanatkan.
Pengembalian Dewan Pengupahan untuk Penetapan Upah yang Adil
Dewan Pengupahan, yang dibubarkan oleh UU Cipta Kerja asli, kini dihidupkan kembali untuk mengawasi penetapan upah. Dewan ini, yang mencakup perwakilan pemerintah daerah, bertujuan mendukung standar upah yang adil dan sesuai daerah.
Pengusaha kini harus memperhitungkan keputusan dewan ini dalam menetapkan upah dan memastikan variasi regional tercermin dengan baik dalam kebijakan kompensasi mereka.
Skala Upah Proporsional Berdasarkan Faktor Ekonomi Lokal
Upah kini diwajibkan untuk mencerminkan indikator ekonomi lokal, seperti pertumbuhan ekonomi regional dan biaya hidup, guna memastikan distribusi upah yang lebih adil. Perusahaan harus siap menyesuaikan struktur upah mereka untuk mematuhi standar proporsional ini, yang dapat menyebabkan variasi paket kompensasi berdasarkan lokasi geografis. Pengusaha mungkin perlu melakukan penilaian berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan ekonomi di setiap wilayah.
Pengembalian Upah Minimum Sektoral (UMS)
UU Cipta Kerja awalnya menghapus upah minimum sektoral, tetapi putusan terbaru mengembalikannya, mengakui bahwa sektor-sektor yang berbeda memiliki kebutuhan dan risiko yang unik. Perusahaan di industri khusus, seperti manufaktur atau konstruksi, kini harus mematuhi standar upah minimum sektoral.
Langkah ini bertujuan untuk menangani tuntutan yang berbeda dari berbagai pekerjaan, memberikan perlindungan lebih besar bagi karyawan di sektor berisiko tinggi atau yang memerlukan keterampilan khusus.
Keterlibatan Serikat Pekerja dalam Proses Penetapan Upah
Serikat pekerja kini diakui kembali sebagai pemangku kepentingan utama dalam penetapan upah, terutama untuk upah yang melebihi ambang minimum. Keterlibatan ini memungkinkan serikat untuk memiliki suara dalam negosiasi dan kesepakatan upah.
Perusahaan sebaiknya bersiap untuk lebih banyak berinteraksi dengan serikat pekerja dalam diskusi upah dan memastikan bahwa semua negosiasi dilakukan secara transparan dan adil. Melibatkan serikat dalam proses penetapan upah dapat memperkuat hubungan dengan karyawan dan mengurangi potensi perselisihan.