Kesombongan POLRI membesar ketika merasa bahwa POLRI langsung di bawah Presiden dan TNI di bawah kordinasi Kementrian Pertahanan.
Presiden berdalih menambah kekuasaan POLRI adalah untuk memerankan POLRI perang melawan perang asimetris. Perang yang tidak tampak seperti perang ideologi, perang ekonomi, perang dagang, perang pemikiran, sosial-budaya. Melebar mengamankan perjudian dan perdagangan narkoba dan perdagangan terlarang lainnya.
Dampak ikutan akibatnya bukan keamanan yang tercipta justru kegaduhan, perpecahan dan kekacauan di masyarakat makin parah. Apa yang terjadi saat ini oknum kekuatan polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya. Muncullah partai coklat bahkan mulai terdengar seperti era pra kebangkitan G-30-S PKI ada indikasi lahirnya angkatan ke-5 (lima).
Awal kejadian jelas akibat salah kelola kepolisian oleh presiden sendiri menempatkan polisi sebagai alat kekuasaan politik. Menempatkan dan memfungsikan polisi dengan kekuasan yang sangat besar sebagai alat kekuasaan politik.
Kebijakan presiden memakan tuan presiden sendiri. Perintah untuk secepatnya mengatasi kasus judi online berlarut-larut karena ternyata kasusnya memang sangat berat, karena penyakitnya sudah akut melebar ke mana-mana.
Republik ini adalah negara hukum dilihat dari kinerja POLRI sebagai penegak hukum, menjaga kamtibmas, dan melayani, mengayomi, dan melindungi masyarakat, yang setia pada janjinya sebagai Bhayangkara Negara terasa telah dihianati.
Back to zero, tata ulang institusi POLRI, saatnya POLRI direformasi total. Tiba saatnya negara harus secepatnya melakukan Reformasi Polisi sekarang (Police Reform Now).