Oleh Heru Subagia, Pengamat Politik Alumni Fisipol UGM
Mengikatkan kembali pada nostalgia Pemilu 2024. Perjalanan Pilpres 2024 diwarnai berbagai diaroma politik. Penuh liku dan drama politik yang bikin miris dan pilu.
Pemilu bukan lagi ajang pesta demokrasi tetapi lebih tepat dicap sebagai legitimasi kekuasaan. Orang-orang berpengaruh dan berambisi besar memanfaatkan pemili dengan membakar uang dan pengaturan rejim pelaksans pemilu.
Kepentingan dan juga target politik yang kasar dan menyesatkan. Dalam ukuran bulan saja, politik berubah. Di akhir 2023, publik dibikin panas kupingnya dengan putusan MK yang mengabulkan putusan soal batas usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.
Drama akhir dipastikan memihak penguasa saat itu di mana Presiden Jokowi sedang punya hajat politik. Hasil putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.
Atas kejadian di atas, penulis menaruh kecurigaan mendalam terhadap potensi kekuatan serta pengaruhnya Joko Widodo alias Jokowi paska turun dari jabatan presiden RI ke-7. Berkeyakinan jika Jokowi kembali akan all out untuk kembali lagi secara penuh dan utuh dalam konstelasi dan kontestasi politik nasional.
Lindungi Dinasti dan Dosa politik
Menghidupkan dinasti politik dan juga menjaga keberlangsungan Gibran sebagai Wapres sampai akhir jabatannya. Jokowi juga akan pasang badannya untuk berupaya menghindar atau mengelak tuduhan miring berkaitan dosa politik selama 10 tahun menjabat.
Bukan dirinya yang kembali menjadi presiden, namun kekuatan Jokowi terletak dalam pendelegasian untuk menunjuk orang paling tepat memegang jabatan. Jokowi terbukti sudah berhasil infiltrasi politik dan membangun sebuah kartel politik.
Orang umum tidak paham apa yang sedang dilakukan oleh Jokowi, manuver dan juga operasi intelijen yang dilakukan. Inilah kehebatan Jokowi yang pandai dan jeli memanipulasi aktiva dan juga bergerak di bawah tanah.
Pada akhirnya publik hanya kaget, terbelalak dan mungkin juga tidak sadar juga jika banyak orkestrasi, drama politik saat ini sesungguhnya buah karya kehebatan dan manuver politik canggih dari seorang Jokowi.
MK Batalkan Presidential Threshold
Penulis sangat meyakini jika pembatalan Presidential threshold merupakan produk rekayasa politik dari Jokowi dan timnya. Tindakan mereka disinyalir menjadi bagian gerakan bawah tanah yang sangat terorganisir, dengan target terukur dan berkelanjutan. Jokowi membidik aturan MK yang menjadi hambatan besar dalam perjalanan politik.