KWARTIR Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka menggelar Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) bersama para ketua Kwartir Daerah (Kwarda) se-Indonesia di Hotel Oakwood, Jakarta Timur, Minggu pagi (1/6/2025). Rapat ini dipimpin langsung Ketua Kwarnas Komjen Pol (Purn) Budi Waseso. Namun di balik agenda resmi yang diumumkan, Rakorsus ini diselimuti kabut ketegangan internal menyusul beredarnya kabar penugasan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman oleh Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi Gerakan Pramuka.
Anis Ilahi, Andalan Nasional Gerakan Pramuka, menyebut forum Rakorsus hari ini harus menjadi titik balik penyegaran organisasi, bukan ajang mempertahankan status quo. Ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo bukan hanya kepala negara, tetapi juga Ketua Majelis Pembimbing Nasional (Mabinas) Gerakan Pramuka, sehingga arahannya patut didengar dan dihormati.
“Arahan Ketua Mabinas adalah hal yang fundamental. Siapa pun yang mengabaikannya akan membawa organisasi ini ke dalam konflik yang lebih luas. Kita butuh transformasi, bukan perlawanan,” kata Anis saat ditemui sebelum Rakorsus berlangsung.
Ketegangan ini tidak lepas dari cara Budi Waseso kembali terpilih sebagai Ketua Kwarnas pada Musyawarah Nasional (Munas) Pramuka Desember 2023 lalu di Banda Aceh. Dalam forum tersebut, Budi Waseso tampil sebagai calon tunggal, menyusul tersingkirnya dua nama lain yang digadang-gadang maju: Ketua Kwarda DI Yogyakarta GKR Mangkubumi dan Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Herryanto. Keduanya tidak bisa mencalonkan diri karena terganjal tata tertib Munas yang telah lebih dulu “disiapkan” dalam forum Pra-Munas dua bulan sebelumnya di sebuah hotel mewah di Bandung.
Aroma Rekayasa Politik
Saat itu, menurut sejumlah peserta, aroma rekayasa politik sangat kental. Uang disebut berseliweran untuk mengarahkan dukungan kwarda-kwarda ke satu nama. Munas Pramuka pun dianggap telah menyerupai kongres partai politik, mencampakkan semangat Dasa Dharma Pramuka dan nilai persaudaraan yang menjadi fondasi organisasi pendidikan nonformal ini.
Kritik terhadap kepemimpinan Budi Waseso menguat setelah berbagai persoalan internal dan eksternal mencuat. Mulai dari tidak diberikannya dana hibah APBN 2025 untuk Kwarnas, dugaan salah urus unit-unit usaha milik Kwarnas seperti PT Madu Pramuka dan PT Bahtera Tunas Mandiri, hingga ketidakhadiran kepemimpinan yang kuat di masa-masa penting.
Tak hanya itu, pencopotan Budi Waseso dari jabatan Komisaris Utama PT Semen Indonesia oleh Menteri BUMN pada 23 Mei 2025 juga memicu spekulasi politik di internal Pramuka. Apakah itu bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap kepemimpinannya di Kwarnas?
Anis Ilahi menegaskan, bila benar Presiden menunjuk Jenderal Dudung untuk menyelamatkan dan mengarusutamakan kembali Gerakan Pramuka sebagai kekuatan pendidikan karakter bangsa, maka segenap komponen organisasi harus menyambutnya dengan legawa.
“Gerakan Pramuka bukan milik satu orang atau satu klik. Ini gerakan nasional, pendidikan nonformal terbesar yang harus merefleksikan semangat kebangsaan, bukan kepentingan individu,” ujar Anis.
Banyak pimpinan Kwarda, menurut Anis, sudah menyuarakan keresahan mereka terhadap kepemimpinan Kwarnas saat ini. Beberapa di antaranya secara terbuka mendesak agar Munas Luar Biasa segera digelar demi peremajaan kepengurusan yang lebih progresif dan akuntabel.
Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo maupun Jenderal Dudung. Namun sejumlah sumber menyebut, komunikasi intensif telah dilakukan Dudung dengan tokoh-tokoh senior Pramuka. Antara lain Adhyaksa Dault (ketua Kwarnas periode 2013-2018), dan dua orang mantan wakil ketua Kwarnas yang berlatar belakang militer.
Dudung juga mendapat informasi mengenai mismanagement dalam pengelolaan unit-unit usaha milik Kwarnas, antara lain PT Madu Pramuka, PT Molino, PT Bahtera Tunas Mandiri, dan pengelolaan Bumi Perkemahan. PT Madu Pramuka disebut-sebut menderita kerugian, sementara PT Bahtera sedang digugat ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh satu perusahaan garmen.
Rakorsus, Awal Transisi Kepemimpinan?
Apakah Rakorsus ini akan menjadi awal transisi kepemimpinan atau justru memperkuat resistensi internal terhadap perubahan, masih menunggu hasil pertemuan tertutup yang sedang berlangsung. Apakah Budi Waseso akan mundur dari jabatannya sebagai ketua Kwarnas periode 2023-2028 dan menyelenggarakan Munas Pramuka Luar Biasa? Atau, dia melakukan perlawanan dengan menggalang dukungan dari Kwarda-kwarda?
Yang jelas, banyak pimpinan Kwarda telah mendengar kabar penugasan Presiden Prabowo selaku ketua Mabinas kepada Jenderal Dudung Abdurachman. Mereka wanti-wanti agar pimpinan Kwarnas jangan berkonfrontasi dengan Ketua Mabinas, karena akan berdampak negatif di daerah. Mereka akan menyampaikan dalam Rakorsus agar Budi Waseso mundur sebagai ketua Kwarnas mengingat tidak aktifnya dia mengurus Kwarnas selama tujuh tahun ini.