Menghidupkan Kembali Jiwa Ideologi Bangsa
Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila—sebuah momen penting untuk merenungkan kembali siapa kita sebagai bangsa dan ke mana arah yang ingin kita tuju.
Tahun 2025 ini, genap 80 tahun sejak Pancasila pertama kali digali sebagai dasar negara oleh Bung Karno. Tema peringatan kali ini adalah “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menuju Indonesia Raya”—tema yang mengingatkan kita bahwa tantangan zaman boleh berubah, tapi nilai-nilai dasar kita tak boleh tergeser.
Namun sayangnya, realita sering kali berbicara lain. Di tengah gemuruh pembangunan dan modernisasi, kita masih melihat ironi di banyak sudut negeri: praktik korupsi yang mengakar, nepotisme yang menghambat keadilan, serta jurang kesenjangan sosial yang kian lebar.
Banyak warga merasa sumber daya alam yang melimpah ruah hanya dinikmati segelintir orang, sementara mayoritas rakyat tetap berjibaku demi bertahan hidup.
Pancasila, meski tertulis dengan tegas dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar negara, masih sering sekadar jadi hiasan saat upacara kenegaraan. Padahal, semangat gotong royong, keadilan sosial, dan persatuan yang terkandung di dalamnya adalah fondasi penting untuk membangun masa depan bangsa yang lebih adil dan berdaulat.
Pancasila Bukan Sekadar Upacara
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebenarnya sudah lebih dari lima tahun berdiri, dengan tugas penting: membumikan nilai-nilai Pancasila agar hidup dan terasa dalam kehidupan sehari-hari.
Tapi harus diakui, kiprah BPIP belum banyak terdengar gaungnya di masyarakat luas. Mungkin karena pekerjaan rumahnya memang tidak ringan: mengubah cara berpikir, membentuk budaya baru, dan meluruskan kembali arah pembangunan bangsa.
Suara kekecewaan rakyat bukan sekadar keluhan. Itu adalah panggilan untuk para pemimpin agar kembali memaknai Pancasila bukan sebagai dokumen sejarah, melainkan sebagai kompas moral dan arah kebijakan. Pancasila adalah milik kita semua, bukan milik elite atau institusi tertentu.
Peran Pemerintah: Jangan Hanya di Atas Kertas
Agar Pancasila tidak hanya jadi simbol, pemerintah punya peran besar dalam memastikan ideologi ini benar-benar hidup dan berdampak. Berikut ini beberapa langkah konkret yang harus terus diperjuangkan:
- Kebijakan Berbasis Pancasila
Setiap kebijakan publik harus mencerminkan nilai Pancasila—bukan sekadar formalitas, tetapi nyata berpihak pada rakyat kecil dan memperkuat rasa keadilan. - Hukum yang Tegas dan Adil
Tidak boleh ada ruang bagi korupsi, diskriminasi, atau pelanggaran HAM. Aparat hukum harus independen, bersih, dan transparan. - Pendidikan Pancasila yang Relevan
Bukan hanya menghafal sila, tapi juga menghayati dan menerapkannya dalam kehidupan. Ini perlu mulai dari bangku sekolah hingga ruang publik. - Kesejahteraan Sosial sebagai Prioritas
Pemerintah wajib memastikan tidak ada warga yang tertinggal, dengan fokus pada pemerataan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta akses pendidikan dan kesehatan yang adil. - Merawat Persatuan dan Keberagaman
Dalam bangsa yang super-majemuk seperti Indonesia, toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan adalah pondasi utama. - Pemberantasan Korupsi Tanpa Pandang Bulu
Korupsi adalah musuh besar Pancasila. Penanganannya tak boleh tebang pilih, apalagi dilindungi kepentingan politik atau kekuasaan.