Kolaborasi jurnalis, akademisi, dan lembaga masyarakat sipil bisa memperluas pengawasan publik terhadap praktik kekerasan sekaligus meningkatkan kualitas jurnalisme. Penguatan jurnalisme investigasi yang berani dan akurat menjadi benteng melawan banjir hoaks.
Ada satu terobosan yang jarang dibicarakan: perlindungan digital bagi jurnalis. Di tengah serangan siber, peretasan, dan doxing, jurnalis butuh perlindungan fisik sekaligus infrastruktur digital yang aman.
Pemerintah bersama komunitas pers bisa membangun sistem enkripsi nasional untuk data jurnalis serta menyediakan pusat respons darurat digital. Dengan begitu, serangan dunia maya yang bertujuan membungkam jurnalis bisa dihadapi secara sistematis.
Bacaan Wajib tentang PR 4.0: Mengelola Persepsi di Era Digital
Membicarakan kebebasan pers bukan sekadar soal jurnalis, melainkan tentang masa depan demokrasi. Kekerasan terhadap wartawan adalah kekerasan terhadap hak publik untuk tahu. Jika negara sungguh menghargai demokrasi, melindungi jurnalis harus menjadi prioritas utama. Tanpa pers yang bebas, demokrasi akan kehilangan denyut nadinya. (*)