Oleh Agustinus Edy Kristanto
Selesai sudah!
Saya memulai dengan mendaftar Kartu Prakerja pada 16 April 2020.
Saya menyelesaikan pada 29 April 2020 dengan mendapatkan sertifikat pelatihan online: “Jurnalistik: Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal”.
Sertifikat sebuah kelas jurnalistik itu ditandatangani oleh CEO Skill Academy Adamas Belva Syah Devara—orang yang tidak pernah berkecimpung di dunia pers, bahkan mungkin tidak pernah menulis satu judul berita pun sepanjang hidupnya.
Sebuah sertifikat yang bukan dari pihak yang berkompeten dalam dunia pers, semacam Dewan Pers, Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS), atau Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerbitan Yogyakarta (LP3Y).
Saya buktikan terjadinya transaksi jual beli kelas online dalam Kartu Prakerja yang dibayarkan oleh uang negara Rp5,6 triliun.
Saya buktikan transaksi Rp220.000 untuk pembelian Paket Prakerja “Teknik Menulis Naskah Berita Seperti Jurnalis Andal” yang terdiri dari 11 video melalui Skill Academy.
Saya buktikan sertifikat bisa keluar tanpa saya selesaikan satu video pun (dari 11 video dalam kelas online itu).
Saya buktikan dalam 5 menit saya selesaikan 13 soal ujian (exam), sepengetahuan saya saja, melampaui passing grade 55.
Saya buktikan dengan mengisi rating dan review, sembari saya sisipkan “Salam 5,6 Triliun” di kolom.
Saya buktikan sendiri saldo berkurang menjadi Rp780.000 dan saya diminta menunggu jadwal pencairan insentif, yang saya sambungkan ke rekening OVO.
Saya buktikan duit negara berkurang Rp220.000 di saldo Kartu Prakerja saya dan masuk rekening Skill Academy.
Melalui notifikasi email, saya masih ditawari lagi promosi:
“Ayo beli kelas lainnya di Skill Academy dan dapatkan bonus Rp100.000 + gratis langganan Ruangguru!”
Dana Rp5,6 triliun dari APBN adalah jumlah yang sangat besar. Jangan dipakai untuk transaksi pembelian video seperti ini.
Terbukti bahwa sistem pemilihan peserta bisa meloloskan orang seperti saya, yang bukan merupakan sasaran peserta. Saya mengisi data sebagai wiraswasta, bukan korban PHK, pengurus dan pemegang saham perseroan pula (jika dicek ke Kemenkumham).
Jika ingin memberi pelatihan, jangan ada transaksi jual-beli seperti ini. Cari format terbaik pada saat yang terbaik nanti. Bukan pada saat sulit seperti sekarang ini.
Hentikan segera bisnis jual-beli kelas online atau video pelatihan Rp5,6 triliun ini.
Jika ingin semibansos, prioritaskan Rp600.000 per bulan secara langsung kepada peserta. Tambahkan Rp150.000 insentif pengisian survei itu kepada peserta. Langsung. Tanpa syarat apa pun.
Pengisian survei sama sekali tidak berguna bagi peserta. Itu hanya menguntungkan platform digital yang membutuhkan rating dan review untuk menjalankan bisnisnya melalui promosi digital. Di situlah, salah satunya, valuasi perusahaan akan digelembungkan.
Salurkan Rp750.000/bulan selama 4 bulan itu lewat BNI, OVO, Gopay, LinkAja silakan. Yang penting sampai dengan utuh kepada peserta untuk membantu mereka bertahan hidup. Peserta yang tepat! Mereka yang betul-betul membutuhkan. Dari Sabang sampai Merauke.
Lupakan gimmick sertifikat digital itu. Tidak ada gunanya sama sekali.
Apa lagi bahan pertimbangan yang dibutuhkan Presiden Jokowi untuk menghentikan transaksi jual-beli video berbiaya APBN Rp5,6 triliun itu?
Sudah semuanya, Pak Presiden.
Ini sudah melampaui batas kewarasan.
Salam 5,6 triliun.
NB: Sisa saldo Rp780.000 tidak akan saya pakai lagi. Dengan demikian, pada akhir tahun anggaran 2020, dana itu akan kembali ke Kas Negara.