Oleh Jalil Hakim
Inti dari masalah pandemi Covid-19, tidak mudah mengatasinya karena tidak gampang menjadi pemimpin di Indonesia. Terlalu banyak orang yang sok pintar. Berbuat baik saja salah, kok. Tetap saja dicari-cari kesalahannya. Apalagi berbuat salah. Dikira mudah mengatasi wabah dengan postur APBN yang boleh dibilang pas-pasan. Apalagi APBD di masing-masing daerah, yang sebagian besar habis untuk belanja pegawai.
APBN 2020 dirancang dan disusun pada 2019. Saat Covid-19 belum muncul. Diubah angkanya menjadi APBN-P (APBN Perubahan), tidak serta merta cukup membiayai hidup 260 juta rakyat Indonesia. Terutama jika diterapkan lock down, seperti yang dituntut oleh barisan sok pintar.
Lagi pula, uang APBN tidak disiapkan hanya untuk mengenyangkan perut. Ada pembagiannya sesuai pos anggarannya masing-masing. Anggaran untuk kebutuhan dasar rakyat, tentu pada setiap penyusunan APBN, tidak akan diabaikan. Pos anggaran lainnya juga harus disiapkan. Pertumbuhan ekonomi harus dijaga agar persentasenya tidak jeblok, meskipun saat ini tak terhindarkan presentasenya menurun, karena tak lepas dari kondisi global.
Urusan fiskal butuh akal. Tidak bisa sembarang diakal-akali. Tokh pada ujungnya adalah untuk perbaikan kesejahteraan seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkeadilan.
Saya sudah beberapa kali menulis di wall FB saya. Sejak November 2019 hingga Pebruari 2020, pemerintah disibukkan mengatasi bencana banjir, tanah longsor, puiting beliung, di berbagai daerah di Indonesia. Cuaca ekstrim. Curah hujan tinggi, yang jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
Saat Covid-19 mewabah di Wuhan, pemerintah tidak diam. Pada saat bersamaan, wabah DBD mendera rakyat di sejumlah kabupaten di NTT. Terutama di Pulau Flores.
Penanganan pasca gempa di Lombok dan Palu (tahap rekonstruksi) juga sedang dibereskan.
Semua butuh biaya. Tidak cukup dengan cangkem (cuma bicara, bekoar-koar).
Tapi barisan sakit hati yang sok pintar tak melihat itu. Bahkan pura tidak melihat. Mereka yang pernah duduk pada posisi penting di pemerintahan pun, bicaranya sembarangan. Seolah-olah tidak tahu berbagai persoalan negara.
Ekonomi dan kesehatan dipertentangkan. Mereka bilang, saat rakyat dilanda dampak Covid-19, kebijakan anggaran bidang kesehatan yang harus didahulukan. Dan pemerintah dituding lebih fokus pada kebijakan ekonomi.
Siapa pun tau, sehat tidak mingkin dicapai dalam kondisi miskin. Dalam bahasa yang lebih gampang dicerna, bagaimana bisa sehat kalau miskin. Agar bisa sehat, ekonomi diperbaiki. Maka, kebijakan ekonomi dijalankan secara paralel dengan kebijakan di bidang kesehatan.
Tak terbayangkan, seluruh anggaran digunakan untuk mengatasi Covid-19. Apalagi ada yang bilang begini: “Masyarakat akan disiplin kalau semua kebutuhannya dipenuhi.” (Jadi teringat model kebijakan Orde Baru. Pokoknya rakyat dikenyangkan. Harga kebutuhan pokok dibuat murah. Rakyat dimanjakan agar tak banyak cing-cong. Tak protes. Tak kritik. Dari mana uangnya? Hutang. Indonesia pun dililit hutang tak terkira. Kolaps. Rusuh. Saling jarah. Saling bunuh. Soeharto lepas tangan dengan meninggalkan tahta. Tidak termasuk harta).
Katakanlah pendapat itu benar. Wabah Covid-19 terhenti. Tidak ada lagi OTG, PDP, serta beragam istilah. Tidak ada lagi yang meninggal dunia. Penderita yang dirawat semuanya sembuh.
Tapi ekonomi oleng. Negara tidak bisa menjalankan kewajibannya memenuhi kebutuhan sembako rakyatnya. Pemerintah lagi yang disalahkan.
Tentu siapa pun tak ingin kenyataan seperti itu terjadi. Pemerintah pun terus melakukan penataan –meskipun dikritik sebagai sikap yang berubah-ubah. Kegiatan di sejumlah sektor agak dilonggarkan dengan tetap meminta disiplin pada protokol kesehatan. Angka pegangguran harus ditekan. Kegiatan usaha dibuka secara bertahap.
Lalu ada yang beteriak. Jangan hanya mal yang dibolehkan buka. Tempat ibadah juga harus dibuka. Lho, emangnya ada keputusan pemerintah yang kalimatnya berbunyi “menutup tempat ibadah”?
Ibarat sebuah orkestra, sang dirigen terus berupaya agar irama musik dan lagu terpadu sebagai simponi yang merdu. Tapi ada saja di antara peserta orkestra yang dengan seenaknya merubah snar gitar. Barisan vokalis ada yang bertingkah sehingga suaranya dibuat fals.