Oleh Eko Sylistyo
Sebagai bagian dari aktivis gerakan mahasiswa 1980-an, saya merasa Sumpah Mahasiswa selalu aktual. Sekadar mengingatkan, sumpah itu pertama kali dikumandangkan pada sebuah apel memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 1988 di Kampus UGM Yogyakarta. Kebetulan penyusun sumpah tersebut juga salah seorang aktivis mahasiswa dari UGM.
Setelah tiga dekade berlalu, sumpah mahasiswa masih sering dibacakan dalam setiap momen aksi. Dalam aksi mahasiswa generasi now, sumpah itu diucapkan disertai tangan tetap mengepal.
Seperti bunyi Sumpah Pemuda, sumpah mahasiswa juga terdiri dari tiga larik, dengan prinsip yang sama yaitu tanah air, bangsa, dan bahasa. Bedanya hanya disesuaikan dengan konteks zamannya.
Saat baru diterbitkan pada 1988, yang paling aktual adalah sumpah nomor satu, “Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.”
Bisa dipahami, ketika itu rezim Orde Baru dalam fase puncak otoritariannya. Begitu represifnya rezim Orde Baru mengendalikan kekuasaannya hingga ke desa-desa.
Setelah kejatuhan Suharto pada 1998, kita telah memasuki era yang lebih demokratis. Bersamaan dengan pergantian zaman, kemungkinan bisa terjadi “rotasi” dalam aktualitas sumpah mahasiswa.
Atmosfer masyarakat yang semakin demokratis, penindasan bukan lagi menjadi isu mendesak, sehingga sumpah nomor satu bisa sedikit bergeser, untuk digantikan sumpah nomor tiga, “Berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan.”
Jangan Bohongi Rakyat
Setiap generasi selalu memiliki tantangan sendiri, yang tentu sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Salah satu tantangan generasi now (milenial) adalah bagaimana mengelola kecepatan informasi yang sangat masif di era digital.
Sumpah nomor tiga yang terkait dengan bahasa, secara tidak langsung memberi antisipasi pada situasi yang dihadapi aktivis gerakan mahasiswa sekarang.
Berkat bantuan teknologi, dibanding aktivis generasi 1980-an, aktivis generasi sekarang ibarat surga dalam perkara memperoleh informasi.
Bagi generasi 1980-an, untuk mendapatkan informasi alternatif, yakni informasi yang bukan dirilis lembaga resmi (negara), butuh perjuangan sendiri. Tentu saja karena belum ada ponsel, smartphone, internet maupun platform media sosial.
Generasi 1980-an biasa memperoleh informasi alternatif dalam diskusi terbatas yang seringkali harus “kucing-kucingan” dengan pihak aparat. Termasuk distribusi barang cetakan, seperti selebaran gelap, buletin, majalah, dan buku-buku yang memberi pandangan kritis serta wacana alternatif dalam menyikapi kebijakan pemerintah dan pembangunan.
Namun kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi saat ini memiliki konsekuensi tersendiri. Terutama rawan dengan berita bohong (hoax), berpikir instan, dan kurang kontemplasi.
Semoga ini hanya kekhawatiran saya saja sebagai bagian dari generasi aktifis yang telah lewat, bahwa kebiasaan berpikir instan pada gilirannya akan menghasilkan produk “setengah matang”. Ini yang harus kita hindari.
Saya termasuk beruntung sebagai orang yang turut mengalami saat informasi masih disebarkan secara manual, sampai era digital seperti sekarang. Informasi adalah domain publik, kecuali informasi terkait rahasia negara karena memang ada regulasi yang mengatur soal itu.
Akses informasi bisa menjadi indikator demokratis tidaknya sebuah bangsa. Bandingkan dengan era Orde Baru misalnya, ketika masyarakat seolah “dipaksa” menerima informasi yang datangnya dari lembaga negara. Karena memang hanya lembaga negara yang memiliki otoritas atas diseminasi informasi, meski dalam hati kita ragu atas kebenaran informasi tersebut.
Di era pasca reformasi dan di zaman internet saat ini, penguasaan informasi secara sepihak seperti itu tidak berlaku lagi.
Saya percaya pada komitmen kerakyatan aktivis mahasiswa, satu hal yang harus kita ingat, jangan memberi hoaks pada rakyat. Kepandaian dan intelektual sebagai mahasiswa harus dimanfaatkan untuk meringankan beban rakyat.
Diuji Waktu
Komitmen kerakyatan aktivis gerakan mahasiswa telah terbukti menjadi pilar gerakan civil society hari ini. Mereka bergerak dalam lintas isu, mulai isu internal kampus, perburuhan, HAM, dan isu-isu kerakyatan lainnya. Contoh yang fenomenal misalnya aksi dukungan terhadap KPK, dan isu terkait UU Cipta Kerja baru-baru ini.
Kiprah generasi baru telah menjadi ikonik di tengah gelombang gerakan civil society. Mereka adalah generasi aktivis yang berani menyatakan hati nuraninya, walaupun kadang bertentangan dengan penguasa.
Sebuah generasi yang tidak sekadar mencari jabatan dan kesejahteraan, namun keadilan dan kebenaran. Pada titik ini, kita seolah dingatkan kembali pada butir lain dari sumpah mahasiswa, yaitu “Berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan.”
Fase sebagai aktivis gerakan mahasiswa sejatinya bersifat sementara, karena berhubungan dengan usia. Kelak dengan berjalannya waktu, aktivis gerakan mahasiswa generasi sekarang, pada satu-dua dekade ke depan akan menjadi pimpinan.
Memang tidak semua mantan aktivis akan terserap dalam lingkaran elite politik atau elite pemerintahan, karena berkaitan dengan pilihan hidup masing-masing.
Namun dalam tradisi politik kita, mantan aktivis gerakan mahasiswa merupakan salah satu sumber rekrutmen utama untuk mengisi formasi elite politik atau pemerintahan, seperti sekedar menyebut nama Pramono Anung, Tjahjo Kumolo, Teten Masduki, Ganjar Pranowo, Fadjroel Rachman, dan lain-lain.
Jika tiba saatnya nanti, para aktivis generasi sekarang akan mengikuti jejak nama-nama tersebut, dengan masuk lingkaran elite politik dan pemerintahan. Kiranya prinsip atau nilai yang terkandung dalam sumpah mahasiswa bisa dijadikan bekal dalam memimpin. Janganlah kita melakukan kebohongan pada rakyat, dan juga berlaku adil pada rakyat.
Seperti bunyi adagium lama bagi etika politisi, yakni satunya antara kata dan perbuatan. Rakyat akan selalu mengingat apa yang pernah kita katakan saat kita masih menjadi aktivis mahasiswa. Karena memori rakyat tidak sependek memori politisi.
Penulis adalah aktivis mahasiswa 1980-an.