Ada orang yang menolak vaksinasi atas dasar ideologis (bisa karena agama atau hal prinsip lainnya). Tapi, menurutku, mereka minoritas. Bahkan jika jumlahnya 20% penduduk (50 jutaan orang), itu tetap minoritas.
Problem utama program vaksinasi bukanlah pada apakah orang mau atau tidak divaksinasi. Tapi, pada sejauh mana efektivitas vaksin bisa menghentikan pandemi dan pada manajemen pemerintah.
Menurut perhitungan kasar Ahmad Fuady (periset Universitas Indonesia dan Rotterdam, @aa_fuady): untuk mencapai herd immunity, vaksinasi di Indonesia harus menjangkau 73% penduduk (sekitar 200 juta orang). Tidak cukup hanya 180 juta yang ditargetkan pemerintah.
Diperlukan waktu berbulan-bulan untuk menuntaskan vaksinasi bahkan jika hanya 180 juta versi pemerintah. Itupun dengan asumsi suplai vaksinnya lancar dan aparat kesehatan pemerintah bekerja maksimal.
Menteri Kesehatan mengatakan perlu 3 tahun. Tapi, Presiden Jokowi meminta tidak lebih dari setahun. Ahmad Fuady memperkirakan perlu 16 bulan untuk vaksinasi 180 juta, jika semuanya lancar.
Bahkan vaksin yang efektivitasnya tinggi (dalam membuat kebal) akan turun efektivitasnya dalam kurun 8 bulan. Artinya, untuk memastikan kekebalan, seseorang perlu disuntik vakin untuk kedua kalinya.
Ini seperti berkejaran dengan waktu, antara vaksinasi pertama dan kedua. Itu benar-benar menuntut dimensi manajerial yang kolosal untuk Indonesia.
Menurut Fuady, kita harus realistis. Tujuan vaksinasi bukanlah untuk mencapai herd immunity, tapi meminimalkan dampak infeksi saja. Artinya, upaya lain harus dimaksimalkan: turunkan morbidity dulu, akses layanan kesehatan agak longgar, mortality kita tekan. “Jangan gagah-gagahan mau kelar hanya dengan vaksin saja,” kata dia.
Apa sikap saya sendiri soal vaksinasi? Kalau tiba saatnya divaksinasi (mungkin di urutan 180 juta, setahun lagi), saya mungkin akan siap menerima vaksinasi. Sebelum itu, memilih bertahan hidup tanpa berharap pada vaksin. Dan mensyukuri hidup yang tersisa. (Farid Gaban)