Kebudayaan adalah kewajiban pembangunan imateriil yang butuh infrastrukturnya sendiri, merupakan obligasi, kultural, dan konstitusional pemerintah. Pembangunan infrastruktur kebudayaan adalah investasi.
Oleh Radhar Panca Dahana
Sepertinya ada ketidakpedulian, bisa jadi kebebalan. Puluhan tahun memperjuangkan kebudayaan menjadi fondasi cara kita membangun negara, manusia dan bangsa di dalamnya, hasilnya hampir nihil bahkan negatif.
Hingga saat ini, pemahaman, kesadaran, hingga tindakan (dalam bentuk kebijakan, misalnya) di kalangan pejabat negara, baik pusat maupun daerah, termasuk elite politik, bisnis, ekonomi, dan lainnya, terhadap dimensi dan potensi tersebut masih rendah, keliru, mungkin kian dangkal.
Kebudayaan, terutama seni sebagai bagian vital di dalamnya, masih dipandang dan diposisikan sebagai obyek yang perlu dieksploitasi dan dimanipulasi.
Yang lebih menggiriskan, dimensi terkuat yang paling mampu mengangkat martabat dan derajat bangsa itu, lebih dari masa Orde Baru, kian dihumiliasi hingga asasinasi (secara sistemik) sehingga mengalami sakratul maut.
Apa yang terjadi jika sebuah bangsa, negara sebagai formal-politiknya mengalami kematian kebudayaan? Tak ada negara tanpa bangsa, tiada bangsa tanpa budaya. Kematian kebudayaan adalah kiamat eksistensial, personal hingga nasional.
Kenyataan ini sebenarnya sudah terjadi lama. Bisa dikatakan, walau agak ambigu, sejak pemerintahan Soeharto. Masa di mana semua orang seakan paham bagaimana pemerintahan Orde Baru memberangus dan melarang keras berbagai ekspresi (artistik, intelektual, bahkan religius) yang dianggap bertentangan dengan kebijakannya atau berpotensi mengganggu pemerintahannya.
Walau di saat bersamaan, Soeharto memelihara dengan baik koleksi seni istana yang dikumpulkan Soekarno, bahkan menambahnya dengan menyewa kurator andal.
Pada masanya ada diplomasi budaya (misal dalam bentuk pergelaran seni) gencar hingga penyelenggaraan KIAS yang menghebohkan Amerika.
Masa reformasi datang, membawa rasa pahit yang lebih getir. Bahkan, ketika seorang budayawan cum ulama (Gus Dur) menjadi presiden, seni dan budaya tidak mendapat porsi cukup.
Saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi presiden, saya menyatakan langsung di hadapannya, bagaimana pemerintah dapat dianggap mementingkan seni budaya, dengan hanya menganggarkan Rp 2.000 per kapita dalam APBN untuk mengurus semua hal yang dianggap sebagai bagian kerja kebudayaan: ribuan komunitas seni/budaya, jutaan seniman, puluhan taman budaya dan ribuan sanggar, hingga museum dan situs-situs purbakala (arkeologi).
Persis dengan ironi Gus Dur yang pernah menjadi Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Presiden SBY kala itu juga diketahui publik luas banyak membuat pertunjukan karya-karya seni yang dibuatnya, mulai dari lagu, puisi, hingga drama, tetapi seni dan kebudayaan secara umum, yang substansif membentuk kedalaman manusia, karakter dan integritasnya, tinggal menjadi omong kosong atau retorika murahan. Tokoh-tokoh yang menjadi menteri urusan itu juga tidak memahami.
Penghinaan itu
Zaman SBY, setelah kritik keras saya, ada peningkatan anggaran kebudayaan, dari ratusan miliar menjadi Rp 1,3 triliun, lalu Rp 1,5 triliun, dan di akhir pemerintahannya Rp 1,7 triliun. Namun, dibandingkan degan anggaran Kemendikbud dalam APBN kala itu, anggaran kebudayaan tidak lebih dari 0,01 persen porsinya. Betapa parah!
Bagaimana kemudian di masa presiden pengganti SBY? Keadaan tidak membaik. Di akhir periode pertama kekuasaannya, Joko Widodo (Jokowi) malah menurunkan pagu anggaran kebudayaan menjadi Rp 1,5 triliun (itu pun tidak habis), sementara anggaran Kemendikbud sudah melompat dua kali lipat. Seni budaya bukan lagi jadi sudra atau duafa, ternafikan, tetapi terhina.
Lalu di mana posisi kebudayaan yang menjadi dimensi setara dalam Trisakti Soekarno, dalam pemerintahan Jokowi? Memasuki periode kedua, kita belum melihat perwujudan amal ”kesaktian” bangsa itu dalam kebijakan maupun visi kepresidenannya.
Penghinaan berlanjut kian keras dan sistemik. Membuat seni dan kebudayaan seperti kucing sakit yang lapar sehingga semakin sulit mempertahankan vitalitas bahkan nyawanya. Kebudayaan mengalami sakratul maut sehingga produk-produknya pun sangat buruk, mengenaskan, negatif, destruktif, seperti yang ada di media massa/sosial.
Pengangkatan seorang tokoh muda, misalnya. yang hampir nihil rekam jejak, karya, kontribusi hingga dukungannya pada seni dan kebudayaan menjadi menteri yang mengurus hal tersebut adalah kenyataan yang mengecewakan.
Malapetaka itu akhirnya terjadi. Napas-napas dari kebudayaan saya kira sedang diputus dengan telengas. Nomenklatura baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghilangkan Direktorat Kesenian, menggantinya dengan Direktorat Perfilman, Musik dan Media Baru. Sebuah kebijakan yang membunuh beberapa cabang kesenian, seperti teater (seni pertunjukan), lukis (seni rupa), tari, sastra, dan seni tradisi.
Saya sungguh gagal paham bagaimana seni dapat direduksi menjadi tiga bentuk yang notabene baru (teknologi modern) dalam implementasi praktisnya itu? Apa yang diketahuinya soal seni, sejarah, peran, posisi dan fungsinya dalam sejarah kebudayaan, peradaban, sejarah manusia (termasuk dirinya)?
Terlebih saat melihat direktorat baru bertajuk ”Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan”. Saya merasakan ada kekacauan yang berdampak serius karena mendestruksi kebudayaan itu sendiri. Siapa mereka (sang pemerintah) kok merasa bisa mengembangkan kebudayaan? Apakah kebudayaan sekadar ayam ternak atau jambu bangkok?
Terma yang digunakan dalam direktorat itu ”Pemanfaatan Kebudayaan”. Terma ganjil yang bukan lagi melukiskan kekacauan, tapi kejahatan terhadap seni budaya. Kehidupan multidimensional yang menjadi roh dan tiang bangsa ini, diposisikan seolah kebun duren atau sapi Australia yang dapat dikembangkan, digemukkan, lalu dimanfaatkan. Untuk apa?
Income, tentu saja. Pemasukan bagi pemerintah yang sedang kerepotan mencari sumber dana non-utang untuk menutupi defisit neraca ekonominya.
Pembunuhan yang merata
Sesat paham di tingkat pusat ini jadi patron banyak pemerintah daerah. Mereka menelantarkan pusat-pusat seni/budaya, menafikan lembaga-lembaga seni yang dibentuk berdasarkan UU.
Bahkan, ada provinsi besar dengan APBD puluhan triliun rupiah hanya memberi dana kerja pada dewan kesenian provinsinya Rp 75 juta per tahun. Untuk membuat satu pertunjukan saja sangat tak cukup. Penghinaan? Bukan. Lebih berat, pembunuhan.
Sesat yang sama ternyata terjadi di Ibu Kota. Rencana gubernur merevitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) ditolak hampir seluruh seniman TIM dan wilayah lain. Bukan hanya rencana hingga desain revitalisasi itu tidak dikomunikasikan pada seniman, tetapi pekerja seni/budaya juga akan kehilangan ruang berproses, berkreasi, dan memublikasikannya selama dua tahun revitalisasi fisik. Tanpa pengganti atau alternatif. Penghinaan? Bukan, ini pembunuhan.
Di tanah budaya yang sangat kecil itu (dibandingkan luas kotanya) akan dibangun juga hotel berbintang lima. Usaha komersialisasi yang mereka (pemda) nyatakan dapat membiayai kegiatan TIM agar tidak menjadi beban APBD. BUMD Jakpro yang bergerak di bidang konstruksi akan mengelola (TIM) secara bisnis dalam 30 tahun.
Pergub sudah turun, tanpa mengajak bicara seniman yang menjadi representasi seluruh kepentingan di TIM, bahkan DPRD pun tidak.
Fakta-fakta yang membuat para seniman protes keras, menolak semua rancangan. Namun, gubernur bergeming. Menggelontorkan dana rakyat Rp 1,8 triliun untuk pusat kesenian dengan menghina seniman. Sementara seniman hanya meminta diajak dialog sebagai pemangku kepentingan.
Kebudayaan sebagai investasi
Saya tidak tahu sampai kapan kedegilan pemerintah ini terjadi? Apakah hingga kebudayaan dimakamkan, dan bangsa menjadi mayat, atau zombi yang hidup hanya untuk menciptakan keburukan dan kebobrokan? Sesuatu yang indikasinya terlihat saat ini, di sekitar, mungkin dalam diri kita?
Jatuh lebamnya kebudayaan ke titik nadir, titik terendah dalam sejarah peradaban Nusantara ini sama sekali tidak disadari oleh para pengambil kebijakan. Mereka tidak peduli karena merasa paling awal selamat jika terjadi kehancuran total. Jadi, mereka anggap semua normal, bahkan seharusnya begitu. Itulah makna sembunyi dari piramida sosial.
Kesenian dan kebudayaan hanyalah ”beban”, biaya atau cost. Cara berpikir yang terus memojokkan seni dan budaya sebagai kaum miskin yang mengemis (kepada elite penguasa/pengusaha). Mereka gagal paham, seni dan budaya sesungguhnya bisa, dan terbukti, dapat bekerja dan berkembang mandiri.
Seluruh rakyat, 265 juta orang, adalah pekerja, pemroses, dan produsen budaya, dengan pemikiran, imajinasi, fantasi, intuisi, batin, dan segala yang abstrak bahkan absurd. Bagaimana pemerintah punya potensi terlibat, mengatur atau mengembangkan kerja kebudayaan seperti itu. Hanya rezim otoriter, seperti komunis, yang melakukan.
Pemerintah dan elite juga tidak mampu mengerti, pembangunan tidak hanya bersifat material, infrastruktur fisik misalnya. Pembangunan membutuhkan operator untuk semua infrastruktur fisik itu agar bisa bermanfaat maksimal, terpelihara baik dan berkembang kapasitasnya. Operator itu adalah manusia, yang kreatif, produktif, inovatif, jujur, dan karakter-karakter baik lainnya.
Lalu siapa yang membangun manusia semacam itu? Kebudayaan dan seni, tidak ada yang lain lagi. Kebudayaan adalah kewajiban pembangunan imateriil yang butuh infrastrukturnya sendiri. Itu obligasi, kultural, dan konstitusional pemerintah.
Pembangunan infrastruktural imateriil (kebudayaan) karenanya salah besar jika dianggap biaya apalagi beban. Pembangunan ini adalah investasi. Masa imbal baliknya tentu tidak secepat investasi infrastruktur material karena membangun manusia yang berintegritas, kompleksitas masalah dan durasinya sangat berbeda dengan jembatan. Siapa yang tidak (berusaha) paham, perlu dipertanyakan adakah adab atau budaya dalam dirinya.
Radhar Panca Dahana Budayawan
Tulisan artikel opini berikut merupakan tulisan Radhar Panca Dahana, salah satu budayawan besar Indonesia, yang pernah dimuat di Kompas edisi 21 Januari 2020. Tulisan artikel opini ini adalah tulisan terakhir Radhar yang dimuat di rubrik opini Kompas.