Yup, pengangkatan Abdi Negara Nurdin alias Abdee Slank sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk terus menuai polemik. Kapasitasnya sebagai musisi kerap dipertanyakan ketika menjalankan tugasnya.
Menteri BUMN Erick Thohir pun akhirnya buka suara mengenai penunjukan Abdee Slank sebagai komisaris. Kata Erick, keputusan itu merupakan bentuk keberpihakan pada konten lokal.
“Kemarin, ada yang selalu challange ke saya, kenapa juga ada perwakilan dari masyarakat dari musisi. Saya tidak mau ngomong individu, musisi. Apa salahnya sekarang Telkom Telkomsel berpihak pada konten lokal?” katanya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN Jakarta, Rabu (2/6/2021).
Menurutnya, persaingan ke depan akan semakin ketat. Erick pun mengajak semua pihak untuk membangun konten lokal. Itu juga yang menjadi alasan mengubah arah PFN (Perusahaan Film Negara) menjadi lembaga pembiayaan film, bukan sebagai produsen film.
“Kita jangan bohongi diri. Dengan adanya Netflix, Disney+, apakah kita harus anti? Nggak. Tapi ayo dong bangun konten lokal. Yang namanya Telkom Telkomsel harus jadi agregator konten lokal. Kenapa kita juga bangun ekosistem PFN menjadi lembaga pembiayaan film, bukan lembaga buat film? Kalau PFN jadi lembaga pembuatan film, sama saja membunuh,” paparnya.
Erick menambahkan, pengangkatan Abdee Slank pasti ada kontroversinya. Meski demikian, hal ini juga menunjukkan jika musisi naik kelas. ”Nah ini yang saya sampaikan tadi, konteks-konteks pengangkatan itu pasti ada kontroversinya. Tapi percaya kan, pasti kami juga berbuat yang terbaik. Jangan hanya dilihat negatif dan proaktif, tapi dilihat juga masak musisi Indonesia nggak boleh naik kelas?” katanya.
“Masak nanti, kalau suatu hari saya angkat misalnya bintang film yang senior, jangan disangka yang muda nggak mampu. Bintang senior, yang sudah pengalaman, kenapa dia juga tidak bisa menjadi bagian dari ekosistem industri film? Dia tahu harus bagaimana dengan pengalamannya, sehingga harus kita beri juga kesempatan,” tambahnya.
Singgung Said Aqil di KAI
Erick Thohir lalu membandingkan saat dirinya mengangkat K.H. Said Aqil Siradj menjadi Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero). Menurutnya, ada masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan melalui aspek ekonomi.
”Sama, ketika saya angkat dan ada pembicaraan khusus dengan Pak K.H. Said Aqil. Waktu itu orang mikirnya apa? Tapi lihat dong, ketika kami angkat NU juga menjadi bagian membangun ekonomi, kita ini melihat hal yang positif. Sebab, di industri kereta api itu memang ada dua isu besar. Satu sosial, pembebasan lahan LRT, kereta api cepat, isu double track, apakah bisa hanya dijelaskan secara ekonomis? Tidak, harus ada penjelasan sosial,” ujarnya
Menurut Erick, kehadiran Said Aqil diperlukan untuk membereskan masalah sosial ini. Hal itu pun diperlukan untuk membereskan aset-aset KAI yang masih belum maksimal hingga sekarang.
Erick juga membandingkan dengan pengangkatan mantan komisioner KPK Chandra Hamzah sebagai Komut BTN. Erick menjelaskan, Chandra ditunjuk untuk menyelesaikan persoalan hukum di BTN. Sama halnya dengan pengangkatan mantan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo sebagai Komut BNI.
”Pak Agus Marto, bayangin, dari Gubernur BI, Menkeu, mau jadi Komut BNI. Ini karena semua figur-figur itu percaya transformasi yang berlangsung di Kementerian BUMN, juga BUMN-BUMN-nya tadi. Tujuannya, kalau bisa, 12 klaster ini seperti perbankan, Telkom, itu memberikan dividen sebanyak-banyaknya agar Kemenkeu mendapatkan alternatif income. Yang sekarang defisit anggarannya besar, menjadi tidak hanya bergantung pada pajak, karena ada pemasukan lain,” paparnya.