Arus digitalisasi yang makin tak terelakkan pasca merebaknya pandemi Covid-19 mendorong urgensi pengembangan ekosistem pelayanan yang semakin meningkat, khususnya di lingkup birokrasi.
Melalui pembentukan ekosistem digital, pengembangan layanan di berbagai sektor dapat dilakukan secara lebih efisien, efektif, dan dapat memberikan dampak positif dari pemerintah ke masyarakat.
“Ada urgensi menciptakan pelayanan publik secara digital di masa ini. Inovasi pelayanan secara digital menjadi hal yang tak dapat terelakkan,” ujar pengamat kebijakan publik digital Razi Sabardi saat acara webinar literasi digital dengan topik ”Digitalisasi Pelayanan Publik” untuk masyarakat Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Selasa (29/6/2021).
Dalam webinar yang digelar Kementerian Kominfo bersama Debindo mulai pukul 13.00 WIB itu, Razi mengatakan inovasi pelayanan publik secara digital bakal melahirkan sejumlah manfaat.
Antara lain, pelayanan lebih efektif dalam arti capaian atau targetnya nyata dan solutif. Selain itu pelayanan publik yang terdigitalisasi juga akan mendorong sebuah kemajuan yang berkelanjutan, dalam arti lebih menjamin inovasi pelayanan terus berlangsung lebih baik.
“Inovasi seperti ini akan membawa manfaat juga, untuk menyelesaikan masalah publik misalnya antrean panjang pelayanan,” kata Razi. Setiap inovasi pun dapat ditransfer dalam arti diduplikasi pelayanan publik lainnya dan membawa kebaruan berupa keunikan gagasan, pendekatan baru dan memodifikasi inovasi yang ada sebelumnya.
Dalam webinar yang dipandu entertainer Dannys Citra serta menghadirkan narasumber Nadjib Azca (Dosen Fisipol UGM), Muhammad Naufal (Kaizen Room), Saeroni (UNU), dan Nanda Candra (Musisi) sebagai key opinion leader itu, Razi mengatakan revolusi industri telah mendorong deras transformasi digital.
“Transformasi digital itu menjangkau aspek politik, sosial, budaya hingga hukum,” ujar Razi dalam webinar yang bertujuan untuk mendukung percepatan transformasi digital itu.
Secara sosial, transformasi digital membuat generasi milenial dan pasca milenial memiliki cara hidup yang sangat lekat dengan teknologi. Seperti budaya belanja online atau komunikasi melalui media sosial. “Partisipasi politik melalui media daring menjadi lebih efisien dan efektif walaupun banyak juga penyebaran berita bohong dan hoaks,” tambah Razi.
Dalam kegiatan yang merupakan bagian dari Program Literasi Digital Nasional: Indonesia Makin Cakap Digital dan telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2021 lalu tersebut, Razi juga mengungkap dampak bidang hukum akibat transformasi digital.
“Transformasi digital di ranah hukum membawa dampak seperti isu legalitas dan etika seperti masalah privacy, hak cipta, regulasi usaha dan layanan finansial baru,” kata Razi.
Selain itu, transformasi digital memungkinkan konservasi budaya seperti bangunan dan benda sejarah, tradisi maupun bahasa tradisional yang hampir punah,” katanya.
Sedangkan Muhammad Naufal dari Kaizen Room mengajak audiens memahami dulu apa itu pelayanan publik lebih detail. “Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang diselenggarakan organisasi privat atau publik,” ujar Naufal.
Saat ini, kata Naufal, pelayanan publik dihadapkan dengan tantangan baru yakni dengan keberadaan teknologi baru. “Teknologi hadir untuk memudahkan kehidupan kita. Tidak dapat dimungkiri kemajuan-kemajuan teknologi yang ada saat ini juga membuka peluang baru bagi masyarakat digital,” kata Naufal.
Transformasi digital saat ini, lanjut Naufal, perlu dibarengi digital skills pula. Sehingga tiap individu benar-benar mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras atau lunak melalui teknologi informasi yang ada serta sistem operasional yang berlaku.
Di wilayah Kabupaten Brebes, Kementerian Kominfo RI akan menyelenggarakan berbagai kegiatan Webinar Literasi Digital: Indonesia Makin Cakap Digital selama periode Mei hingga Desember 2021. Masyarakat dapat bergabung dalam webinar dan terus memperoleh berbagai materi pelatihan literasi digital lewat akun media sosial @siberkreasi.