Salah satu rencana pemerintah menghadapi transformasi digital adalah dengan membentuk pemerintahan digital. Langkah awalnya antara lain dengan melakukan digitalisasi pelayanan publik.
Topik tersebut dikemas dan menjadi bahasan hangat dalam webinar literasi digital yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk masyarakat Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Senin (2/8/2021). Kegiatan ini merupakan bagian dari gerakan nasional literasi digital yang diinisiasi Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan kecakapan masyarakat dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Yakni, dengan berpegang pada empat pilar literasi digital yang meliputi digital ethic, digital skill, digital culture, dan digital safety.
Pada diskusi virtual hari ini, entertainer Dannys Citra menjadi moderator dengan empat pemateri: Diana Belinda (entrepreneur digital trainer), Muhammad Yunus Anis (dosen Universitas Sebelas Maret), Rinduwan (GP Ansor Grobogan), serta Padmasari Mestikajati (anggota DPRD Jateng). Hadir pula Ariel Budiman (digital creator) sebagai key opinion leader.
Padmasari Mestikajati dalam paparannya mengatakan, digitalisasi pelayanan publik sudah menjadi keharusan agar bisa memberikan pelayanan yang mudah dan murah. Tantangan dari digitalisasi pelayanan publik selain infrastruktur, sarana dan prasarana, juga kecakapan sumber daya manusia dalam hal ini ASN (aparatur sipil negara) yang perlu ditingkatkan.
Saat ini pemerintah sebenarnya tengah berupaya membangun infrastruktur digital untuk mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia. Sedangkan webinar literasi digital menjadi upaya meningkatkan wawasan literasi digital masyarakat.
Padmasari menyoroti, ada tiga asas yang harus dipenuhi dalam membangun digitalisasi publik. Yakni interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. “Interaksi merupakan komunikasi dua arah antarpengguna terkait mendiskusikan ide, topik, dan isu dalam ruang digital.
“Dalam hal pelayanan publik, interaksi antara penyedia layanan dan pengguna harus sinkron. Sehingga, apa yang disampaikan itu dapat tersampaikan dan diterima dengan baik oleh masyarakat,” jelas Padmasari di hadapan 300-an peserta diskusi.
Ia lalu mencontohkan salah satu layanan digital yang disediakan oleh Diskominfo Grobogan melalui media sosial Instagram. Dalam informasi konten tentang pelaksanaan kegiatan webinar hari ini, rupanya tidak terlalu beroleh respons. Tidak ada interaksi antara penyedia layanan dan masyarakat, meskipun informasi sudah diunggah tiga hari sebelum acara. “Fakta tersebut menunjukkan, interaksi masyarakat masih kurang terhubung dengan pemerintah,” simpulnya.
Selain itu, partisipasi dalam digitalisasi layanan publik juga penting. Partisipasi merupakan proses terlibat aktif dalam berbagi data dan informasi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. “Proses ini berakhir pada menciptakan konten kreatif dan positif untuk menggerakkan lingkungan sekitar,” lanjutnya.
Padma menilai, partisipasi dan interaksi memiliki keterkaitan yang penting. Sebagai penyedia layanan publik, maka membuat konten yang bisa menarik masyarakat agar pelayanan publik dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas merupakan kecakapan yang perlu diasah. Hal ini ia contohkan pada akun instagram BPBD Grobogan yang membuat konten video berupa imbauan bahaya Covid-19.
Artinya, dengan konten yang sesuai dengan konteks dan kondisi saat ini dapat memberikan dampak berbeda bagi interaksi masyarakat. Hal itu terbukti dengan jumlah ‘like’ yang lebih banyak pada konten tersebut ketimbang konten gambar sebelumnya. Karenanya, tugas pelayan publik juga harus bisa mengajak masyarakat untuk ikut mencari informasi di media sosial mereka.
“Kolaborasi merupakan langkah penting dalam menjangkau interaksi dengan masyarakat secara lebih masif lagi. Kolaborasi merupakan proses kerja sama antarpengguna untuk memecahkan masalah bersama. Kompetensi ini mengajak pengguna untuk berinisiatif dan mendistribusikan informasi yang jujur, akurat, dan etis, dengan bekerjasama dengan kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya,” imbuh Padma.
Dalam hal ini, ia mengambil contoh hasil kolaborasi Dinkes Grobogan dengan Info Grobogan tentang informasi vaksinasi. Ketika informasi itu diunggah di media sosial dinkes, interaksi masyarakat terlihat hanya sedikit. Tetapi ketika informasi di-repost oleh Info Grobogan, jumlah interaksi menunjukkan angka yang lebih banyak. Hal ini menunjukkan, strategi kolaborasi penting dalam pelayanan publik karena lebih bisa meluaskan jangkauan interaksi.