Pengangkatan Mayjen Untung Budiharto (Akmil 1988) menjadi Pangdam Jaya menimbulkan banyak reaksi dari pengamat militer. Selain itu, kalangan organisasi masyarakat sipil juga mempertanyakannya mengingat Jendral Untung adalah anggota Tim Mawar yang terlibat dalam penculikan para aktivis pro-demokrasi tahun 1998.
Di masa Orde Baru, seingat saya ada kode etik dikalangan militer Indonesia, “sekali Anda tercela, Anda tertendang.” Itu yang terjadi pada Mayjen Sintong Panjaitan dan Brigjen Rudolf Warrouw, duo ‘rising star‘ di kalangan militer pada waktu itu. Sintong adalah Pangdam Udayana dan Warroud dalah Pangkolaops operasi militer di Timor-Timur saat itu.
Mereka dianggap gagal dalam menangani keadaan di Timor Timur sehingga mengakibatkan terjadinya pembantaian Santa Cruz pada 1991. Sebanyak 273 orang tewas, sebagian besar peserta demonstrasi damai di Pekuburan Santa Cruz, ketika itu.
Etik itu sudah lama ditanggalkan. Beberapa perwira yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat memang dihukum. Mereka juga dipecat dari dinas militer. Namun sebagian besar pemecatan itu dianulisr oleh pengadilan yang lebih tinggi — dalam proses yang tidak transparan — dan para perwira tersebut bisa berkarier seperti biasa.
Sebagian besar dari mereka bahkan naik pangkat dan menjadi jendral. Mayjen Hartomo, yang terbukti melakukan pembunuhan terhadap tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay, kemduain mencapai pangkat Mayor Jendral dan pensiun sebagai KaBais.
Demikian pula sebagian besar anggota Tim Mawar. Mereka pernah dihukum. Kecuali Mayor Bambang Kristiono, yang tetap dipecat, sekarang duduk di DPR-RI mewakili Partai Gerindra. Selain itu, semua yang pernah terlibat dalam Tim Mawar sekarang berpangkat Mayor Jendral.
Mereka adalah Mayjen Dadang Hendra Yudha (Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan (Dirjen Pothan Kemenhan); Mayjen Yulius Selvanus (Kepala Badan Instalasi Strategis Pertahanan (Bainstrahan) Kemenhan), Mayjen Fauzambi Syahrul Multhazar (Kepala Satuan Pengawas Universitas Pertahanan), Mayjen Djaka Budi Utama (Deputi bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam); dan Mayjen Nugroho Sulistyo Budi (Staf Ahli Bidang Politik Menhan).
Selain itu, masih ada Mayjen Purn. Chairawan Nusyirwan, yang adalah mantan Komandan Group IV/Kopassus yang membentuk Tim Mawar. Saat ini Chairawan adalah satu dari lima orang staf khusus menteri pertahanan, yang tidak lain adalah mantan bosnya di Kopassus, Prabowo Subianto.
Semua perwira tinggi di atas, kecuali Mayjen Nugroho Sulistyo Budi, adalah lulusan Akmil. Nugroho sendiri adalah lulusan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol, UGM.
Dilihat dari jabatan yang mereka emban, yang sebagian besar berkumpul di Departemen Pertahanan, mau tidak mau membuat kita berpikir bahwa mereka semua adalah “All Prabowo’s Men.”
Di antara semua perwira tinggi ini, tentu Mayjen Untung memiliki jabatan paling prestisius. Jabatan Pangdam Jaya umumnya adalah jalur ke jabatan yang lebih tinggi. Dan pengangkatan sangat sensitif secara politik.
Tidak diragukan bahwa Untung adalah bagian dari ‘All Prabowo’s Men.” Pertanyaannya adalah mengapa orang Prabowo yang menduduki jabatan Pangdam Jaya?
Saya tidak tahu persis jawabannya. Namun saya bisa meraba bahwa pengangkatan ini tidak lepas dari konfigurasi kekuasaan di tingkat nasional sekarang ini.
Para pengamat politik Indonesia tentu setuju bahwa politik Indonesia dikuasai oleh kekuatan-kekuatan kunci, yang diwakili oleh persona-persona yang saling bersaing namun juga saling bekerjasama.
Jabatan Panglima TNI tidak bisa dilepaskan dari pengaruh mantan Kepala BIN, Jendral Hendropriyono. Jendral Andika Perkasa adalah menantu dari Hendro.
Hendro masih kepercayaan dari Megawati Sukarnoputri, Ketua PDIP, dan nasehat-nasehatnya masih didengarkan. Dan tentu Presiden Jokowi memasukkan faktor ini ketika mendudukkan Andika menjadi Panglima TNI.
Jika Hendro mendapatkan sesuatu, bagaimana dengan Prabowo, yang pernah menjadi lawan berat Jokowi dalam dua pilpres? Saya kira, jabatan Pangdam Jaya adalah untuk Prabowo. Ia mendudukkan loyalisnya di sana karena dia tidak memiliki kerabat tentara yang bisa dia dudukkan di sana.
Apakah pembagian kekuasaan ini sudah merata? Belum. Masih ada satu jabatan strategis yang kosong. Itu adalah Pangkostrad. Jabatan ini sudah dua bulan kosong.
Orang sudah mulai mempertanyakan mengapa jabatan ini dibiarkan kosong sedemikian lama? Kostrad adalah kesatuan tempur terbesar di Indonesia.
Spekulasi yang saya dengar adalah bahwa jabatan ini akan diberikan kepada Mayjen Maruli Simanjuntak. Dia adalah mantan Komandan Group A Paspampres, grup yang mengawal Jokowi sendiri dan keluarganya. Tentu tidak diragukan kedekatan Jokowi dan Maruli.
Namun ada yang lebih penting dari kedekatan dengan Jokowi itu. Maruli Simanjuntak adalah menantu Jendral Pur. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan seseorang yang dilihat memiliki pengaruh sangat kuat dalam administrasi pemerintahan Jokowi.
Akankah Jokowi memberikan jabatan ini kepada Maruli? Kabarnya prosesnya masih di Wanjakti TNI dan baru akan diusulkan kepada Presiden.
Saya kira, kita akan bisa melihat politik Indonesia dengan lebih jelas lewat siapa yang menjadi Pangkostrad. Jika itu Maruli atau bukan, maka kita bisa menafsir kekuatan pengaruh Luhut.
Konfigurasi elit militer akhir-akhir ini sangat kuat memperlihatkan peta politik Indonesia. Prabowo dan Hendropriyono jelas semakin kokoh pijakannya di dalam maupun di luar pemerintahan. Mereka juga menguasai militer.
Bagaimana dengan Jokowi dan Luhut? Inilah yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Jika kekuatan Luhut memudar, kemanakah Jokowi berpaling?
Presiden ini adalah politisi yang paling jago dalam politicking dan membagi-bagi kekuasaan. Jadi bukan tidak mungkin dia bercerai dengan Luhut dan menyusun konfigurasi kekuatan baru. Itu akan terlihat dari konfigurasi militer khususnya siapa yang memegang jabatan Pangkostrad.
(Status di FB Made Supriatma)