Menyoroti Risiko Keamanan Perangkat Lunak dalam Pembangunan Infrastruktur untuk Indonesia dan Negara Sekitar
Seiring dengan meningkatnya frekuensi serangan siber yang semakin mengkhawatirkan, BSA | The Software Alliance dengan tegas mendorong pemerintah dan pelaku bisnis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi dan aman untuk proyek infrastruktur vital mereka, termasuk untuk pengembangan Ibu Kota Negara Nusantara di Indonesia.
Permintaan ini merupakan tanggapan terhadap pola yang mengkhawatirkan dimana perangkat lunak ilegal menyusup ke dalam proyek-proyek pekerjaan publik dan infrastruktur, yang membawa risiko ganda terhadap keamanan siber dan kualitas keseluruhan upaya penting ini.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan konsekuensi yang mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan perangkat lunak ilegal. Pada Agustus 2023, Indonesia mencatat adanya peningkatan serangan siber yang signifikan sebesar 219.414.104.
Adapun yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa 52,51% dari insiden tersebut dihasilkan dari malware, mencapai hampir 115.208.766 serangan. Dari jumlah tersebut, sekitar 707.409 insiden melibatkan serangan ransomware, yang paling mungkin menyebabkan kerugian finansial yang besar.
Berdasarkan temuan ini, sangat penting untuk menggunakan perangkat lunak berlisensi dan aman dalam proyek pembangunan ibukota Indonesia, yang merupakan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah negara ini. Pendekatan ini memastikan ketahanan siber dan keunggulan keseluruhan proyek seraya memitigasi risiko terkait dengan perangkat lunak ilegal.
Selain itu, dengan investasi besar sebesar IDR 523 triliun ($35 miliar USD), membuat proyek ini dapat dengan mudah membeli perangkat lunak berlisensi.
Pendekatan ini juga berlaku untuk negara-negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia. Penting bagi proyek pekerjaan publik, termasuk proyek-proyek besar seperti bendungan dan kereta api, untuk mengadopsi perangkat lunak berlisensi guna mencegah efek yang merugikan.