Oleh Farid Gaban
Setelah bertemu dengan sejumlah tokoh pendukung di luar pemerintahan (Mahfud MD cs), Pak Jokowi bilang mengapresiasi tuntutan demonstran dan akan menimbang mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang menganulir Revisi UU pelemahan KPK.
Tak akan mudah. Kini, orang-orang terdekatnya sendiri (sejumlah politisi PDI-Perjuangan, Menko Maritim Luhut Panjaitan dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) menyuarakan penolakan, bahkan mengancam Presiden jika sampai mengeluarkan Perppu.
Ini ujian sulit bagi Pak Jokowi sekarang. Pilihan berat seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika beliau mau mendengar protes lebih awal, sebelum parlemen mengetok palu revisi dan sebelum demonstrasi jalanan menjadi demikian masif.
Setelah mendengar Tragedi Wamena yang merupakan puncak krisis Papua akibat ujaran rasis Agustus lalu, Pak Jokowi mengatakan siap bertemu dan berdialog dengan tokoh pro-referendum Papua.
Tak akan mudah. Beliau akan berhadapan dengan politisi, tentara dan polisi pendukung “NKRI Harga Mati” yang memandang tabu dialog dengan kelompok separatis.
Ini juga ujian sulit bagi Pak Jokowi sekarang. Pilihan berat seperti ini sebenarnya bisa dihindari jika beliau mau mendengar serta memahami lebih awal keluhan dan kemarahan rakyat Papua akibat ujaran rasis. (Beliau memandang ringan masalah ini dengan hanya mengatakan sebaiknya rakyat Papua memaafkan).
Dalam dua kasus di atas, dan beberapa kasus lain, Pak Jokowi tak mendengar suara protes peringatan dini karena terkurung dalam gelembung semu dirinya sendiri akibat puja-puji dan dukungan buta para buzzer istana.
Jika sekarang kondisinya menjadi demikian dilematis, siapa yang mau disalahkan?