Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Faktor-faktor seperti perlambatan ekonomi global, ketidakstabilan pasar, dan ketidakpastian geopolitik turut berdampak pada stabilitas ekonomi domestik.
Hal ini diungkapkan oleh ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah Redjalam, dalam acara Diskusi Media Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) dengan tema “Mengurai Tantangan Sengkarut Kebutuhan Investasi vs Kepastian Hukum di Indonesia” yang diadakan di Restoran Tjikinii Lima, Jalan Cikini 1 No. 5, Jakarta Pusat, pada Rabu, 25 September 2024.
Piter menjelaskan bahwa Indonesia harus menerapkan strategi yang dapat menggerakkan perekonomian nasional, sambil tetap menjaga kepentingan domestik. Dia menekankan pentingnya investasi untuk mendukung perekonomian Indonesia, namun kepastian hukum merupakan syarat utama untuk menarik investasi tersebut. “Investasi tidak akan datang jika kepastian hukum di Indonesia tidak bisa dijamin,” ujarnya.
Kepastian hukum merupakan faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya. “Stability, predictability, dan fairness, merupakan kunci utama investasi. Situasi hari ini, tiga hal itu masih jadi tantangan besar investasi di Indonesia,” kata Partner Visi Law Office Rasamala Aritonang yang sekaligus merupakan mantan Kepala Perancangan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Rasamala memaparkan, Corruption Perception Index dua tahun belakangan di angka 34 meskipun sebelumnya sempat diatas angka 40. Artinya, saat ini pemberantasan korupsi ternyata mundur, proses pemberantasan korupsi melemah. Ini tentu menjadi perhatian para calon investor.
Selain itu, lanjut Rasamala, masih banyak aturan-aturan dari aspek penegakan hukumnya yang tidak jelas. “Misalnya kerjasama investasi besar yang ditandatangani BUMN. Saya bertemu dengan beberapa direksi BUMN, mereka takut mengambil keputusan karena akan berhadapan dengan ancaman pidana. Begitu juga dengan direktur perusahaan swasta yang bekerja sama dengan BUMN,” katanya.
Begitu pula di sektor pertambangan. Ketika ditanya media strategi menghadapi mafia di sektor pertambangan sekaligus membenahinya, Rasamala menyebutkan kunci pembenahannya terletak pada ketegasan aparat.
“Saya tegaskan penegak hukum harus tegas jika ditemukan suap menyuap maka harus diproses. Begitu pula yang menghadapi harus segera diproses hukum jangan ditunda agar mereka mendapat kepastian,” jelasnya.