“Pak Jokowi lambat amat tangani Corona. Lihat tuh, Anies. Cepat banget bereaksi.”
Begitu saya lihat status seorang teman.
Setahu saya dia dulu bukan pendukung Anies Baswedan, tapi kali ini langkah Anies dengan menutup sekolah selama dua pekan dia anggap sebagai langkah tepat. Apalagi Jokowi dianggapnya sangat lambat menangani pencegahan.
Saya sendiri bingung membaca statusnya.
Apa yang dilakukan Jokowi sama apa yang dilakukan Anies jelas beda, terutama dalam skala prioritasnya. Anies cuman Gubernur, ngawasin Jakarta doang, sedangkan Jokowi Presiden, harus berpikir seluruh provinsi yang ada.
Kalau Jokowi mau berpikiran seperti Anies sih gampang aja buat dia.
“Indonesia lockdown. Semua kegiatan diliburkan sampai batas waktu yang tidak ditetapkan.”
Konferensi pers di depan media, dan berharap dapat tepuk tangan dari mereka yang menganggap bahwa Jokowi adalah Presiden yang tanggap bencana.
Tapi apa kelak yang terjadi kemudian?
Pasar crashed. Saham rontok. Ekonomi anjlok. Produksi berhenti. Distribusi makanan mampet. Harga bahan pokok menggila. Orang-orang kelaparan. Chaos. Dan lain-lain. Dan lain-lain.
Anies mikir gini? Nggak.
Dia cuma mikir bagaimana dapat tepuk tangan sebagai Gubernur paling tanggap bencana. Kerjanya berisik, semua harus pake media. Tapi penanganannya juga tidak maksimal. Malah, terakhir diumumkan virus Corona menyebar lewat KRL Jakarta – Depok – Bogor, eh tidak berapa lama diralat, “Maaf, itu cuma simulasi.” Kan, taaeeee…
Jokowi sudah benar. Poin pertama ketika ada kemungkinan bencana adalah meredam kepanikan. Informasi tidak seenaknya disebarluaskan, karena malah memunculkan hoax berisi ketakutan dimana-mana.
Tapi di balik semua itu dia kerja keras.
Dia bentuk tim bersama BIN, Polri dan TNI. Data sebaran Corona dipegang. Sebelumnya bahkan pemerintah pusat sudah membangun tempat isolasi Corona di pulau Seribu sejak bulan lalu.
Tapi virus Corona ini memang sebarannya gila-gilaan. Terutama karena banyak yang dari luar negeri datang ke Indonesia, tanpa sadar membawa virus dan menyebarkan di mana-mana. Makin beratlah kerja pemerintah pusat.
Karena itu dibuatlah tim tanggap cepat Corona, dipimpin oleh Doni Monardo kepala BNPB, membawahi BIN, Polri dan TNI.
Belum selesai kerja, eh WHO maksa Jokowi harus umumkan darurat nasional. Mirip saat Jokowi dulu disuruh bikin status darurat nasional waktu bencana di Palu.
WHO enak, kerjanya cuman maksa doang. Tapi mereka tidak mau tanggung jawab dampak lanjutan di Indonesia, jika diumumkan status darurat nasional. Dan Jokowi, seperti biasa keras kepala. “Enak aja, gua yang tahu kondisi lapangan.”
Jadi bisa bayangkan, tekanan seorang Presiden dalam situasi ini. Bukan saja dari dalam negeri, luar negeri juga menekan gila-gilaan.
Jadi tolonglah, jangan bandingkan kerja Gubernur dengan kerja Presiden. Nggak layak. Nggak “Sugik to Sugik” bahasa kerennya.
Jokowi tidak perlu pencitraan. Dia perlu kerja yang benar, benar-benar kerja. Bukan kerja sebentar, banyak berkata-kata.
Apresiasi pada apa yang dilakukannya itu penting. Dan yang paling penting untuk di “lockdown” adalah pikiran sempit kita. Bahwa kepanikan tidak membuahkan apa-apa, hanya memunculkan orang yang memanfaatkan rasa itu demi keuntungan pribadi belaka.
Seruput kopinya.
Denny Siregar