Oleh Farid Gaban
Saya jarang mengamati struk kasir ketika makan di restoran. Baru hari ini, karena kurang kerjaan, membaca lebih teliti. Bukan kuatir apakah kasir keliru hitung. Tapi, melihat pajak yang saya bayar untuk negara: Rp5.182,-
Uang ini tak seberapa, cuma 10% dari biaya keseluruhan. Tapi, inilah sebenarnya yang mengikatkan kita dengan negara, dalam setiap tarikan nafas kita, siang maupun malam.
Pajak restoran hanya salah satu dari aneka jenis pajak dan retribusi yang dipungut pemerintah daerah maupun pusat.
Pajak restoran dipungut oleh pemerintah daerah/kota. Tapi, dalam setiap makanan yang kita santap masih ada komponen PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang dikutip pemerintah pusat.
Pemerintah pusat memajaki kita untuk setiap barang yang kita beli di toko swalayan dalam bentuk pajak pertambahan nilai.
Setiap kali kita makan di restoran, nonton film, atau beli barang dan jasa apa saja, pada dasarnya kita dikenai pajak. Makin sering kita makan di restoran atau belanja, makin banyak kita menyumbang negara.
Itu di luar pajak lain, seperti pajak pendapatan; pajak bumi bangunan; retribusi parkir dan sebagainya.
Dan itu berlaku untuk semua warga negara, 260 juta orang. Tak peduli dia pendukung Jokowi, Prabowo atau golput.
Uang pajak itu dikumpulkan, dan sebagian dipakai menggaji presiden, menteri, anggota parlemen, tentara dan polisi, berikut kenyamanan fasilitas yang mereka nikmati.
Dalam setiap tarikan nafas kita, siang dan malam, kita adalah mesin uang buat membiayai hidup nyaman mereka. Tentu dengan harapan agar mereka bertanggungjawab atas jabatannya, yakni melayani kita semua warga negara. Bukan memakai uang untuk menyengsarakan kita.
Pajak inilah yang membuat kita, warga negara, berhak menuntut, memprotes, mempertanyakan apa saja yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh presiden, parlemen, menteri, tentara dan polisi.