Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyatakan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menangkal konten negatif. Dukungan itu diberikan agar pelaksanaan Pemilihan Umum berlangsung dengan baik dan sehat. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan telah menyiapkan dukungan teknologi informasi, tim keamanan siber, dan penangkal konten negatif. Mulai menambah peralatan berupa cyber drone hingga tim cyber security yang bekerja 24 jam sehari.
“Sebagai surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber,” kata Johnny, Rabu, 6 Juli 2022. Johnny berharap peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical. Termasuk tim respons cepat keamanan siber yang memiliki tugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.
Johnny menjelaskan, tim respons cepat keamanan siber bertugas merespons seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah. Ia juga mengimbau penghentian aksi peretasan yang dilakukan para hacker, karena Johnny menilai hal itu tidak ada gunanya.
Ia juga meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan dan melengkapinya dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik, kuat serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.
Selain itu, Johnny juga meminta partisipasi dan peran masyarakat termasuk media untuk menjaga penyelenggaraan Pemilu berlangsung dengan baik, aman, dan lancar.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari menyebutkan, Pemilu maupun Pilkada kerap menjadi area konflik yang dianggap sah dan legal. Ia menggarisbawahi kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal, adalah hal yang perlu dihindari. Fitnah misalnya, adalah bagian dari kekerasan verbal yang ranahnya bisa menggunakan macam-macam media.
Hal itulah yang membuat persebaran berita palsu cenderung meningkat di tahun politik, terutama menjelang Pilkada maupun Pilpres. Berdasarkan data Kemenkominfo, hoaks di media sosial meningkat signifikan sejak Januari 2018.
Dihitung sejak Agustus 2018 hingga pasca Pilpres November 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi sebanyak 3.901 berita palsu. Hoaks terbanyak ada di kategori politik sebanyak 973 hoaks, sedangkan kategori pemerintahan sebanyak 743 hoaks dan 401 hoaks kesehatan.