Kehadiran Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sesuai dengan namanya adalah untuk menjaga kehormatan penyelenggara pemilu dan bukan sebaliknya, DKPP ingin mempertontonkan kelemahan penyelenggara. Demikian disampaikan oleh Prof. Muhammad saat memberikan pengantar pada Rapat Koordinasi Persiapan Teknis Sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jumat (12/7) di Hotel Luminor, Kota Surabaya.
Anggota DKPP Prof. Muhammad meminta para penyelenggara pemilu khususnya di Jawa Timur untuk saling mengingatkan dalam hal yang positif dalam rangka mewujudkan pemilu yang berintegritas.
“Masyarakat yang ideal adalah ketika kesadaran masyarakat dan akuntabilitas tersebut terbangun secara mandiri, sehingga bukan karena ditakut-takuti lalu mereka bekerja dengan tegak lurus sesuai dengan aturan,” kata Muhammad.
Menurut dia, di dunia ini hanya ada dua negara saja yang memiliki lembaga pengawas pemilu yakni Indonesia dan Equador. Terkait pemilu berintegritas, dia mengingatkan bahwa Jawa Timur adalah barometer Indonesia. Artinya pemilu yang fair diharapkan dari Jawa Timur mengingat Jawa Timur adalah satu satunya provinsi yang menyelenggarakan pilkada sampai tiga putaran dan menghabiskan biaya kurang lebih satu triliun rupiah. Hai ini harusnya menjadi pelajaran, menjadi catatan dan menjadi ide untuk memperbaiki hal-hal sehingga Pilkada Jawa Timur tiga putaran itu tidak terjadi lagi.
“Jika Jawa Timur kondusif, saya yakin provinsi seperti Jawa Tengah dan Jawa Barat akan kondusif. Jika pulau Jawa sudah kondusif, Insya Allah di luar pulau Jawa akan kondusif juga,” lanjutnya.
“Bahkan ada kelakar jika Anda ingin jadi presiden maka peganglah tiga provinsi di Jawa yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Anda pasti menang karena lumbung suara Indonesia ada di tiga provinsi ini di pulau Jawa. Sebagian orang mengatakan ini berdasarkan data yang bisa dipertanggungjawabkan,” tambahnya.
Terakhir Prof. Muhammad meminta seluruh stake holder pemilu untuk menjaga resonansi politik di Jawa Timur. “Jika Jatim bergejolak pasti Indonesia ‘goyang’ karena Jatim adalah salah satu barometer Politik Indonesia,” pungkasnya.
Rakornis ini digelar dalam rangka persiapan teknis untuk dua sidang yakni untuk perkara nomor 101-PKE-DKPP/V/2019 dan perkara nomor 102-PKE-DKPP/V/2019. Kedua sidang pemeriksaan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu (13-14/7) bertempat di Kantor KPU Provinsi Jawa Timur. [Dio]