Produk-produk IKM dan UKM kian dipermudah menembus pasar ekspor, berkat hadirnya Pusat Logistik Berikat (PLB) e-commerce yang pertama ada di Indonesia. Seremoni ekspor perdana produk IKM – UKM Indonesia yang diekspor ke Tiongkok, pada Kamis (19/12), disaksikan secara langsung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Teten Masduki beserta Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.
Dalam acara bertajuk “Ekspor Perdana Produk UKM Melalui PLB E-commerce”, di kawasan industri dan pergudangan Marunda Centre, Bekasi, hadir pula Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, para pelaku eksportir produk IKM – UKM antara lain Lily Wahid selaku Dewan Pengawas Koperasi NU Circle Nusantara, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia – Benny Soetrisno, Ketua Komite Tetap Pengembangan Ekspor KADIN – Handito Joewono, beserta para agregator ekspor seperti Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia, PT Sarinah dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
Presiden Direktur (Presdir) PT Uniair Indotama Cargo (UIC) Lisa Juliawati dalam kesempatan tersebut menyatakan, PLB e-commerce merupakan kendaraan logistik bagi IKM-UKM dari seluruh Indonesia, guna membantu mereka untuk mengekspor produknya, melalui sistem perdagangan elektronik (e-commerce).
“Selama ini perdagangan elektronik kebanyakan dimanfaatkan untuk mengimpor barang-barang konsumsi ke Indonesia. Itu sebabnya kami yang sudah berpengalaman selama 30 tahun dalam ekosistem dan logistik perdagangan internasional, dipercaya oleh pihak Bea dan Cukai, menjadi perusahaan PLB e-commerce pertama di Indonesia, yang melaksanakan sistem ini secara digital.”
Ada sejumlah keuntungan bagi IKM-UKM yang melakukan ekspor produknya melalui PLB e-commerce. Sebagai eksportir pemula, selain produknya akan dikenal secara lebih luas, karena masuk dalam katalog perusahaan market place di luar negeri, produk-produk mereka yang telah lolos kurasi dari perusahaan aggregator di Indonesia (PT Sarinah dan PT PPI) ini nantinya juga memperoleh kemudahan dalam pengurusan prosedur ekspor dan kepabeanan barang-barangnya, karena secara kolektif akan difasilitasi oleh PT UIC.
Dengan jaringan kerjasama yang dimiliki PT UIC di Tiongkok dan negara tujuan ekspor lainnya seperti negara-negara ASEAN sampai ke Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, maka para IKM dan UKM ke depannya akan mampu menjangkau pasar ekspor yang didukung dengan sistem perdagangan elektronik (e-commerce) secara lebih terarah dan efisien.
“Kami melihat semua pihak mulai dari KADIN Indonesia, semua unsur terkait pemerintah dan juga BUMN serta koperasi dan IKM-UKM sudah bersatu padu mendukung mulai bergulirnya PLB e-commerce sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah meningkatkan ekspor nonmigas, di saat kondisi pasar internasional sedang kurang mendukung,” jelas Lisa.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengemukakan, target kontribusi ekspor UMKM di tahun 2024 akan mencapai lebih dari 30%, saat ini kontribusi ekspor usaha mikro dan UMKM sebesar 14,17% dan 60,34% dari total PDB nasional. Adanya PLB e-commerce ini merupakan salah satu upaya penguatan eksistensi produk lokal di pasar internasional, menumbuhkan eksportir skala kecil baru, sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memperkuat produksi dalam negeri dengan mengakomodir bahan baku impor.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menyatakan, kebreadaan PLB e-commerce diharapkan dapat meningkatkan peran UKM dalam menembus pasar internasional tanpa harus dipusingkan dengan masalah pemasaran dan proses pengiriman barang yang selama ini menjadi kendala utama mereka. Dengan adanya bantuan pemasaran melalui PLB e-commerce, UKM akan dapat fokus pada pengusahaan modal, sistem produksi, dan distribusi. Para eksportir UKM juga dapat memanfaatkan PLB e-commerce dalam upaya memenuhi kebutuhan bahan baku melalui fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).
“Dari segi import melalui PLB e-commerce ini, nantinya semua importir diharuskan mengunduh data barang mereka seperti jenis, jumlah dan harganya ke dalam e-katalog sehingga kita memiliki data valid mengenai impor barang dan kedepannya pemerintah dapat membuat strategi yang menguntungkan bagi UKM lokal. Selain itu berdampak pada peningkatan pemerintah dari sisi penerimaan bea masuk dan PDRI karena ada jaminan transparansi barang-barang impor ke Indonesia,” tutup Lisa. (Nonie Mariani)