Tanggapan terhadap opini publik terkait kegiatan mudik dan arus balik gratis Pemprov DKI Jakarta tahun 2023
Menjawab atas sorotan yang bertitel Anggaran Gunting Pita Mudik Gratis Pemkot DKI Capai Rp 3 Miliar, JPS: Tidak Wajar yang dilansir oleh InTIME.id beberapa waktu yang lalu. Pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk yang kesekian kalinya telah beberapa kali menyelenggarakan mudik dan arus balik gratis, termasuk tahun ini.
Kebijakan tata kelola dan penyelenggaraan mudik dan arus balik gratis tentunya secara mekanisme telah diatur dalam dokumen lelang dan ketetapan yang telah diatur, serta terpilihlah event organizer yang memiliki kredibilitas yang baik dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Begitu pun pemenang tender untuk pengadaan armada transportasi darat yang dimenangkan oleh PO Bis Sinar Jaya.
Acara tersebut mendapati sorotan langsung dari Bapak Rahmat Hidayat mewakili JPS (Jakarta Public Service). Yang menjadi akar persoalannya adalah ketidakpahaman memaknai nilai anggaran yang digelontorkan Rp 13 miliar ditengarai tidak sesuai dan dianggap berlebihan, termasuk menghadirkan band Dewa 19 di acara seremonial tersebut yang nilainya sebesar Rp 3 miliar.
Dia berpendapat sebaiknya anggaran itu dialihkan untuk pengadaan armada yang lebih banyak dan lebih merata ke beberapa pelosok lokasi tempat mudik kelak. Dan, soal anggaran untuk mengundang Dewa 19 tersebut tentunya harus dijawab.
Perlu dapat penegasan bahwa program mudik dan arus balik gratis Pemprov DKI Jakarta 2023 adalah bentuk partisipasi pemerintah dalam ikut berperan memberikan andil dan kesejahteraan kepada masyarakat yang selama ini membayar pajak kepada Pemerintah.
Juga, untuk menekan angka kecelakaan, meningkatkan keselamatan saat pelaksanaan mudik dan balik bagi pemudik yang menggunakan sepeda motor, serta meningkatkan kelancaran berlalu lintas dalam pelaksanaan angkutan lebaran.
Bentuk kegiatan dikembalikan kepada masyarakat dengan mengadakan kegiatan ini, sehingga masyarakat bisa ikut merasakan kegembiraan dapat berkumpul dengan keluarga masing-masing dikampung halaman.
Anggaran tersebut, yang diperdebatkan banyak sisi yang tidak diketahui oleh pengkritisi tentang kesalahpahaman hanya difokuskan untuk mengundang band Dewa 19. Sorotan divisi anggaran JPS (Jakarta Public Service) tentu perlu ditanggapi, karena ini menyangkut pertanggungjawaban pemerintah yang diwakili Pemprov DKI Jakarta.
JPS juga menyebut ada anggaran jasa EO yang ditunjuk lebih besar 35% dari anggaran mobilitas angkutan darat, apa benar hal yang dimaksud?