Sementara berbicara inflasi juga terkendali di kisaran 2-3 persen saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200 persen. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1 persen menjadi 0,8 persen di tahun 2024. Angka stunting juga mampu kita kurangi dari sebelumnya 37 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Menurut Jokowi, Ttngkat pengangguran juga mampu tekan dari sebelumnya 5,7 persen menjadi 4,8 persen di tahun 2024.
Namun demikian, Jokowi lupa atau sengaja tidak menyinggung bagaimana lesunya ekonomi akibat kemerosotan ekonomi berturut-turut. Indikator ekonomi jeblok. Musuh pertumbuhan ekonomi yakni Deflasi sedang terjadi berturut-turut. Deflasi yang dialami Indonesia (mtm) dimulai pada bulan Mei 2024 sebesar 0,03 persen, kemudian lanjut ke bulan Juni 2024 sebesar 0,08 persen, dan terakhir terjadi pada bulan Juli 2024 sebesar 0,18 persen.
Dalam konteks kemerdekaan ekonomi, masyarakat Indonesia sudah masuk dalam fase jurang resesi. Namun demikian pemerintah masih menolak dan optimistis pertumbuhan ekonomi menjadi dewa kesejahteraan masyarakat. Dualisme persepsi ini menjadi contoh sebuah interaksi dan kontraksi negatif sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan dan juga ketidakpercayaan masyarakat ke pemerintah. Lebih ekstimnya rakyat sudah tidak percaya penyelenggara negara.
Bebas Bertindak
Apa yang disampaikan Presiden Jokowi Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI dalam rangka HUT Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan RI bisa saja dianggap sebagai kebohongan sistematis dan terstruktur.
Pidato Jokowi di Gedung Nusantara I Kompleks Perkantoran MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Provinsi DKI Jakarta, 16 Agustus 2024 hanya menjadi sebuah keniscayaan legalisasi kebijakan, menjadi barang mati yang dijadikan pertanggungjawaban di akhir masa jabatan.
Sejatinya merekalah dan termasuk Jokowi yang sudah merdeka secara mutlak. Dengan kewenangan kemerdekaan tersebut Jokowi sesuka hati mengubah konstitusi, menabrak UU, membuat proyek mercusuar dan tentunya jokowi mempunyai kemerdekaan untuk berbohong dan berspekulasi.
Penulis adalah Pengamat Politik dan Sosial