Oleh Nur Iswan, Senior Advisor IndoPolicy & Business Review (INDOPOL)
Jika tak ada aral melintang lagi, Danantara akhirnya diluncurkan pada 24 Februari 2025. Setelah sebelumnya sempat tersendat-sendat.
Keterlambatan ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dan agak bisa dimaklumi. Karena memang perlu waktu, barang sebentar. Meski alasan ini tak bisa sepenuhnya dibenarkan juga. Dan tidak harus selama ini tertundanya.
Kenapa? Pertama, problem regulasi terkait “payung” hukum. Kan, sudah terlanjur ada belasan aturan yang menjadi cantolan BUMN. Terutama dan diantaranya, UU No.19/2003 tentang BUMN dan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.
Kedua, persiapannya kok jadi terkesan kurang matang dan tak komprehensif. Terbukti: kadung diumumkan Kepala dan wakil Kepala Badan-nya. Lantas, berkali-kali diumumkan akan diluncurkan Eh, mundur lagi. Kalau memang belum siap, mbok jangan “rame-rame” dulu.
Ujungnya, tak bisa disalahkan jika jadi spekulasi dan bola liar. Dan bahkan membuka celah bahwa ada upaya kompromi Danantara. Sehingga, agak belok dari rencana dan cita-cita awal Prabowo: seperti Temasek-nya Singapore atau setidaknya Khazanah Bhd-nya Malaysia.
Akhirnya, benar saja. Peluncuran Danantara agak mundur. Maka dikebut-lah terlebih dahulu revisi atau amandemen UU BUMN-nya oleh DPR. Tapi anehnya, RUU-nya tidak mudah diperoleh. Liputan media sulit. Jadi, terkesan agak “diam-diam” dan kurang transparan.
Hingga ketika tulisan ini dibuat, draft lengkap UU BUMN yang dirubah dan disahkan belum ter-publish. Tapi, kuat dugaan, Prabowo nampak realistis dan agak mengalah. Kompromi. Mungkin dalam benak Prabowo, “Yang penting, jadi dululah. Kalau kurang sempurna, nanti diperbaiki lagi!”
Buktinya? Kementerian BUMN tetap ada. Menteri BUMN — konon — menjadi Ketua Dewasnya. Pemilihan dan penempatan orang harus persetujuan Menteri BUMN. Dan beberapa pasal lain yang nanti saya kupas, setelah UU BUMN itu terdaftar di Lembaran Negara.
Hal yang penting, setelah regulasi selesai adalah penempatan orang-nya. Jangan sampai sekedar jadi program akomodasi politik. Pilih profesional yang ambisi politiknya nihil.