Rabu, November 27, 2024
- Advertisement -spot_img

TAG

hukum

Alternatif Omnibus Law

Oleh Farid GabanPenerbitan Omnibus Law, atau UU Cipta Kerja, didasarkan pada asumsi-asumsi pembangunan yang keliru. UU tersebut mengasumsikan bahwa kita hanya bisa membangun negeri...

Mengapa saya menolak Omnibus Law?

Oleh Farid GabanMenurut Pemerintahan Jokowi, alasan terpenting penerbitan Omnibus Law adalah untuk mempermudah izin bisnis dan investasi, yang pada gilirannya diharapkan membawa kesejahteraan rakyat....

Sang Napoleon tersandung red notice

Berakhir sudah upaya hukum Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte, Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri. Setelah kandas dalam praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Irjen Napoleon...

Syahganda menunggang omnibus?

Syahganda Nainggolan dan beberapa deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) ditangkap polisi. Ia ditangkap dengan tuduhan melanggar UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE). Cuitan dia...

Tragedi Undang-undang Cipta Kerja

Kolom Bahrul Ilmi YakupPenyusunan, pembahasan, dan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) pada 5 Oktober 2020  merupakan tragedi legislasi dramatik dan menyesatkan. Paling tidak ada 3...

Meluruskan 12 Hoax Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri memberikan klarifikasi mengenai hal-hal kontroversial dalam Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, khususnya pada bab...

PT AFI penuhi anjuran regulator

Proses mediasi nakernya rampungPT Alpen Food Industry (AFI) menyatakan telah menerima dan tengah menjalankan seluruh anjuran dalam proses mediasi perselisihan hubungan industrial tentang pemutusan...

Yang dapat grasi Presiden, dan diskon MA

Terpidana korupsi Gubernur Riau (2013-14) Annas Maamun, pada 3 Oktober 2020 bebas dari penjara. Nasibnya bagus, setelah ia mendapatkan grasi Presiden Joko Widodo dari...

Surat terbuka untuk Presiden Jokowi (4)

Oleh Mayjen TNI (Purn) Saurip KadiBapak Presiden Jokowi yang terhormat,Sesungguhnya masih banyak lagi “tool” demokrasi yang dibentuk pada era reformasi berupa lembaga negara yang...

Hentikan perampasan wilayah adat dan kriminalisasi masyarakat adat laman Kinipan!

Pernyataan Sikap - Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA)Pandemi Covid-19 nyatanya tak meliburkan PT Sawit Mandiri Lestari (SML) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau merampas wilayah...

Latest news

- Advertisement -spot_img