Pada masa lalu, kinerja dan produktivitas para PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN) sering jadi keluhan publik. Mulai dari jam karet masuk waktu layanan atau para pegawai yang malah belanja ke mal atau asyik ngopi di warung saat jam kerja. Itu membuat pelayanan masyarakat jadi terabaikan, dan kurang prima pelaksanaannya.
Kini, dengan kemajuan teknologi digital, absensi kerja dilakukan dengan sidik jari. Atau, banyak juga yang didobel dengan scan wajah, bahkan ada yang memasang CCTV di tiap ruang. Alat bantu itu digunakan untuk mengawasi kinerja pegawai, menjadi semacam pengawasan melekat. Sehingga, dengan begitu, pelayanan publik bisa ditingkatkan.
”Kalau pegawai keluar kantor untuk belanja atau ngopi di jam kerja, akan ada record–nya dan itu mempengaruhi kinerja dan karier atau kenaikan pangkatnya. Jadi, teknologi digital semakin membuat kinerja ASN lebih terawasi secara efektif dan efisien,” papar Komang Sumerta, dosen Universitas I Gusti Ngurah Rai, Bali.
Komang Sumerta mengulas hal itu saat tampil dalam Webinar Literasi Digital dengan tema bahasan ”Pelayanan Masyarakat yang Prima Melalui Perangkat Digital”. Webinar gelaran Kementerian Kominfo dan Debindo untuk warga masyarakat Kabupaten Brebes itu digelar 10 Juni lalu, diikuti ratusan peserta lintas profesi dengan antusias.
Tampil bersama Komang tiga pembicara lain: Tauhid Komara Yuda, dosen Fisipol UGM; Razi Subardi, pengamat kebijakan publik; Anggitiyas Sekarinasih, dosen UIN Purwokerto; dan tampil pula key opinion leader Shafa Lubis dengan moderator Dwiki Nara.
Tauhid Komara Yudha, dalam paparannya antara lain mengatakan, layanan publik yang kini juga maju pesat adalah fasilitas pinjaman online alias pinjol. Sebagaimana belanja online, pinjol kini semakin marak ditawarkan lewat beragam platform dunia digital.
”Namun, ketika memilih pinjol yang selalu menawarkan iming-iming cepat dan praktis, kita mesti hati-hati. Pastikan lebih dulu, apakah penyedia jasa itu terdaftar di lembaga pengawas resmi atau belum,” ujar Tauhid.
Sudah banyak kasus, lanjut Tauhid, ketika kita (sebagai peminjam) gagal bayar, si pemberi pinjaman akan meretas kontak dalam ponsel dan menagih ke atasan kita atau kerabat keluarga. Tentu ini merepotkan. Juga saat memilih toko belanja online, mesti cermat diamati aturan yang mereka minta agar tidak jadi korban penipuan. Atau, uang ditransfer tapi barang tak dikirim atau tidak sesuai harapan,” jelas dosen Fisipol UGM itu, mewanti-wanti.
Yang pasti, kalau dimanfaatkan secara positif, platform seperti Instagram dan Facebook adalah media yang mudah dan efektif buat ibu-ibu dan remaja untuk mempromosikan produk beragam bisnis ke dunia luar .
”Apalagi, pemerintah daerah seperti Gubernur Ganjar di Jateng, juga Bupati Banyumas, menjadikan Instagram-nya sebagai media promosi produk lokal Jateng. Sebagai dukungan layanan publik yang kolaboratif di masa pandemi, maka langkah positif yang dilakukan kedua pejabat itu sangat perlu diikuti pejabat lain,” ujar Anggityas Sekarinasih.
Dunia digital memang tak perlu direspons dengan antipati. Justru mesti dipelajari dan diikuti polanya, agar manfaatnya bisa lebih mendukung kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
”Kalau masih banyak bagian pemerintah, khususnya generasi old yang belum adaptif, mereka harus mau belajar dengan yang muda. Itu keharusan yang tidak bisa ditawar,” papar Razi Subardi. Jadi? Kemudahan dan kenyamanan layanan publik pemerintah sudah sangat dirasakan perubahannya oleh masyarakat. ”Sekarang saya bisa bikin NPWP, bayar pajak mobil, memperbaharui paspor serta bikin SIM secara online hanya dengan handphone. Mudah dan cepat. Empat hari sampai, paspor dan SIM-nya dikirim ke rumah,” cerita Shafa Lubis, dengan wajah berbinar.