Oleh Eddy Herwanto
Harga minyak goreng kemasan 2 liter pelbagai merk merayap naik pada semester kedua tahun ini. Sulit menjumpai harga minyak pada kisaran harga Rp 25.000. Kini konsumen harus mengeluarkan uang lebih dari Rp 30.000 per kemasan untuk memperolehnya di rak-rak pasar modern. Minyak goreng curah di pasar tradisional juga serupa.
Kenaikan harga itu berhubungan erat dengan bahan baku, yakni CPO (crude palm oil) yang harganya terdorong tingginya permintaan konsumen, terutama Cina, India, dan sejumlah negara Eropa. CPO selain digunakan untuk pembuatan minyak goreng, juga bahan baku biodiesel. Naiknya permintaan disertai dengan kenaikan harganya (dari US$ 800 ke US$ 1.100 per metrik ton), menambah pemasukan Bea Keluar yang dipungut atas ekspor CPO.
Harga batu bara juga naik (US$ 80 pada Januari ke US$ 150 per ton pada September) akibat tingginya permintaan terutama juga dari Cina dan India yang ekonominya mulai puliih setelah dihantam pandemi Covid 19.
Kembali berputarnya roda ekonomi akhirnya ikut melambungkan harga minyak bumi yang kebutuhannya melonjak. Januari harga rata-ratanya masih US$ 40 masuk kuartal ketiga 2021 harganya tidak kurang dari US$ 80/barel. Gas alam yang harganya dikaitkan dengan minyak juga ikut naik hingga US$ 6, termasuk LPG
Selain energi, industri juga membutuhkan banyak tembaga dan besi yang harganya juga beringsut naik. Terbangnya harga ketiga komoditas ekspor itu – CPO, dan batubara terutama, serta tembaga — otomatis menambah gemuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah mencapai Rp 320,20 triliun (per September) atau hampir 108% dari sasaran APBN 2021 yang Rp 296,20 triliun
Menggembirakan, namun tetap perlu diwaspadai. Di satu sisi penerimaan PNPB naik, namun di sisi lain, kenaikan harga impor minyak mentah, BBM, dan LPG akan menggerogoti posisi kas Pertamina. Jika pemerintah tidak ingin Pertamina roboh karena menjual BBM dan LPG di bawah harga pokok, maka pilihannya dua: menaikkan harga BBM dan LPG atau menambah alokasi subsidinya di APBN 2021 dan kelak 2022.
Naiknya PNBP itu menyebabkan defisit APBN 2021 (per September) mengecil dari Rp 685 triliun (proyeksi) jadi Rp 452 triliun atau 2,74% dari PDB (Produk Domestik Bruto). Padahal pada periode yang sama tahun lalu defisit APBN 2020 mencapai Rp 681,4 triliun atau 4,41% dari PDB. Mengecilnya defisit itu akan menyebabkan kebutuhan penarikan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai pemulihan ekonomi tidak akan setinggi perkiraan.
Di sisi Neraca Pembayaran, surplus perdagangan Januari – September mencapai US$ 25 miliar lebih, memperkuat cadangan devisa hingga US$ 146 miliar, lebih dari cukup untuk membiayai impor dan membayar utang. Perusahaan eksportir CPO, batubara, dan tembaga, niscaya juga akan menambah setoran Pajak Penghasilan Badan Usaha dari hasil laba mereka yang meningkat. Kontribusi mereka akan membantu mengurangi defisit APBN, sehingga fiskal kita akan lebih kuat menghadapi gejolak eksternal.
Pada akhirnya perbaikan harga ekspor komoditas itu telah mendorong Indonesia lolos dari jepitan penurunan kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Optimisme itu mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani berani memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di atas ramalan IMF yang 3,2% — setelah sebelumnya direvisi turun dari 3,9%. Toh pemerintah tetap perlu waspada sebab ikhtiar Cina dan India terutama, dan Eropa yang berusaha cepat bangkit juga akan terus mendorong kenaikan harga minyak dan gas alam
Jadi membaiknya harga energi dan komoditas primer punya dua sisi mata uang buat Indonesia. Jika kenaikan harga CPO di pasar internasional tetap tinggi, maka jangan berharap harga minyak goreng kemasan 2 liter akan berada di bawah Rp 30.000 di rak rak pasar modern. Pilihan tidak mudah mengingat kebanyakan dari kita memang suka menggunakan minyak goreng untuk menggoreng kebutuhan pokok, termasuk menggoreng calon Presiden.